Myanmar, Tamparan bagi ASEAN

Oleh Edy Prasetyono

Kejadian antidemokrasi di Myanmar benar-benar menampar ASEAN. Pada tahun 2006 militer Thailand meng-coup d’etat pemerintahan Perdana Menteri Thaksin.

Kini pemerintahan militer Myanmar melakukan aksi kekerasan terhadap demonstran dan biksu, menewaskan ratusan korban. Ini adalah aksi kekerasan politik terburuk di Myanmar dalam dua dekade terakhir.

Menggugat ASEAN

Dua peristiwa ini menggugat makna dan relevansi ASEAN. Gagasan tentang ASEAN sebagai komunitas bisa tampak amat artifisial. Bagaimana ASEAN menciptakan we feeling sebagai dasar terbentuknya komunitas jika di kalangan ASEAN masih ada perilaku rezim militer seperti di Myanmar?

Dengan kekerasan rezim seperti itu, menjadi pertanyaan "kepantasan" Myanmar sebagai bagian "kekitaan" ASEAN yang baru saja menyuarakan aspek hak asasi manusia sebagai pilar baru pembentukan komunitas. Hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab ASEAN dalam membentuk Piagam ASEAN. Slogan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat, people-oriented ASEAN, hanya menjadi retorika jika ASEAN tidak tegas terhadap Myanmar.

Sebenarnya, Myanmar telah menantang dan tidak menghiraukan ASEAN. Rezim militer Myanmar merasa telah nyaman dengan China. Apalagi kini India mulai mendekati Myanmar karena kepentingan ekonomi dan strategis guna mengimbangi pengaruh China di Asia Tenggara.

Myanmar menjadi pongah. Bahkan, ASEAN seolah dijadikan tameng Myanmar untuk menghadapi tekanan internasional. Anehnya, ASEAN selalu menunjukkan sikap lunak dan begitu yakin bahwa Myanmar bisa dihadapi dengan pendekatan ASEAN, suatu ASEAN way, yang tidak konfrontatif dan dengan komunikasi yang konstruktif.

Padahal, tidak pernah ada dalam sejarah politik bangsa-bangsa di dunia, di mana rezim otoriter yang sudah membusuk dan beku bisa cair oleh dialog. Satu-satunya cara adalah harus ada pergantian pemerintahan. Sebaiknya ASEAN tidak banyak berharap akan perubahan politik yang demokratis dengan pendekatan seperti itu.

ASEAN perlu mengingat bagaimana rezim militer Myanmar menolak hasil pemilihan umum (pemilu) yang memenangkan Aung San Suu Kyi tahun 1990. Jika hasil pemilu mudah diabaikan, mengapa harus percaya pendekatan ASEAN way dalam menghadapi Myanmar?

Membekukan keanggotaan Myanmar dari ASEAN adalah langkah terbaik. ASEAN harus menunjukkan sikap tidak dapat menerima nilai dan aksi antidemokrasi dan HAM. Sikap keras terhadap Myanmar juga untuk menunjukkan kepada China bahwa ASEAN tidak perlu takut mengambil sikap berseberangan dengan kebijakan luar negeri China.

Jika ASEAN solid, tidak satu pun kekuatan eksternal yang berani mengambil risiko mengorbankan hubungan dengan ASEAN. Oleh karena itu, pembentukan komunitas ASEAN harus menjadi prioritas untuk menjadikan ASEAN mempunyai kekuatan tawar yang kuat, termasuk dalam mengambil langkah keras dalam masalah Myanmar.

Peran Indonesia

Dalam sejarah ASEAN, Indonesia sering menempatkan diri sebagai negara terdepan untuk mengambil inisiatif dan risiko. Langkah keras terhadap Myanmar harus ditunjukkan. Indonesia tidak hanya negara terbesar yang mempunyai bobot politik dan strategis kuat di kawasan, tetapi juga menjadi model bagaimana negara berkembang telah menempuh demokratisasi.

Prestasi terbesar Indonesia adalah kemenangan demokrasi dalam masyarakat plural. Dalam aspek ini, kita tetap menegakkan kepala di hadapan bangsa lain. Sikap lunak terhadap Myanmar bisa menumbuhkan kembali virus-virus antidemokrasi di sebagian negara ASEAN yang belum sepenuhnya bebas dari ancaman kekerasan penguasa.

Menunjukkan sikap mendukung demokrasi di Myanmar adalah kepentingan strategis Indonesia untuk menegaskan komitmennya pada aspek kerja sama politik dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN atas dasar demokrasi dan HAM. ASEAN tidak mungkin bersandar pada Singapura, Malaysia, Thailand, atau Filipina untuk memperjuangkan dua hal ini. Indonesia harus memegang kunci saat muncul situasi ekstrem yang memerlukan ketegasan bersikap. Semua ini adalah pertaruhan kredibilitas ASEAN.
Edy Prasetyono Peneliti Senior pada Departemen Hubungan Internasional CSIS, Jakarta
Sumber: Kompas, 22 Oktober 2007