www.prodemburma.blogspot.com

Suu Kyi Temui Junta Militer

2007-10-26T07:21:00.000+07:00

Untuk yang pertama, ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi bertemu dengan pejabat senior junta militer kemarin. Pertemuan tertutup di guesthouse militer di Kota Yangon itu berlangsung lebih dari satu jam.

Itu momen kedua bagi aktivis 62 tahun tersebut meninggalkan vilanya di Yangon yang selama 12 tahun terakhir menjadi penjara bagi dia. "Hari ini (kemarin, 25 Oktober), utusan junta militer Mayjen (pur) Aung Kyi bertemu dengan Aung San Suu Kyi di guesthouse pemerintah," lapor stasiun TV pemerintah Myanmar kemarin.

Aung Kyi adalah menteri tenaga kerja Myanmar yang pada 8 Oktober lalu ditunjuk sebagai wakil junta militer untuk berunding dengan Suu Kyi. Sayangnya, hasil pertemuan tersebut tidak dipublikasikan. Media pun dilarang meliput pertemuan tertutup tersebut.

Beberapa saat setelah pertemuan berakhir, stasiun TV pemerintah menayangkan beberapa "episode" perundingan. Namun, tidak ada keterangan yang menyertai tayangan gambar-gambar "langka" tersebut.

Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai tahanan rumah, Suu Kyi nyaris tidak pernah terlihat di layar TV. Terakhir dia meninggalkan vilanya pada 2 Oktober untuk menemui Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari dengan terkait bentrokan junta militer dengan biksu Myanmar bulan lalu.

Suu Kyi dilaporkan meninggalkan kediamannya yang terletak di tepi danau sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Para penduduk di sekitar vila Suu Kyi mengatakan bahwa pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tersebut dijemput beberapa orang. "Dia lantas dibawa ke guesthouse pemerintah di ibu kota untuk bertemu utusan junta militer," kata salah seorang tetangga Suu Kyi.

Sekitar satu seperempat jam kemudian, mereka mengaku melihat Suu Kyi kembali ke vilanya. Melalui pertemuan tersebut, junta militer Myanmar berharap bisa mengangkat kembali citranya di dunia internasional. Mereka berharap, Aung Kyi yang ditunjuk atas rekomendasi Gambari bisa menjadi jembatan komunikasi junta militer dan Suu Kyi.

"Kami ingin menjalin hubungan yang mulus dengan Suu Kyi melalui Aung Kyi," papar junta dalam pernyataan mereka kemarin. Sejak militer berkuasa pada 1962, hubungan pemerintah dengan tokoh-tokoh demokrasi Myanmar menjadi semakin berjurang dan lantas terputus.

Pertemuan Aung Kyi dan Suu Kyi memang terkesan rahasia. Bahkan, sesaat sebelum nobelis perdamaian 1991 itu meninggalkan rumahnya, para pejabat NDL masih belum tahu rencana tersebut. Demikian juga diplomat-diplomat asing yang selama ini memantau perkembangan Myanmar pascakrisis.

Meskipun demikian, mereka menyambut baik pertemuan penting itu. "Berbicara dengan junta militer hanya tinggal menunggu waktu. Tapi, kami menginginkan perundingan yang tulus," ujar diplomat Barat yang merahasiakan identitasnya. (ap/afp/rtr/hep)
Sumber: Jawa Pos, 26/10/2007

Junta Militer Salahkan Bush

2007-10-26T07:20:00.000+07:00

Berbagai tekanan dan reaksi keras dunia internasional membuat junta militer Myanmar melunak. Kemarin (25/10) junta meminta para pemimpin agama senior untuk memahami peristiwa yang mereka lakukan bulan lalu.

Sebab, tindakan tersebut benar-benar tidak bisa dielakkan. Selain itu, junta menyalahkan adanya biarawan yang menggerakkan protes massa. "Saya harap Anda bisa memahami kenyataan bahwa kejadian itu memang tidak bisa dicegah. Kami juga tidak bisa membiarkan situasi negara (dan agama Buddha) terganggu," kata Menteri Agama Brigadir Jenderal Thura Myint Maung seperti dilansir New Light of Myanmar.

Karena itu, lanjut Thura Myint Maung, pihak berwenang bereaksi keras melawan para biarawan palsu yang telah mengatur dan menghasut biarawan lain untuk melawan pemerintah. Hal tersebut berbeda dengan peristiwa pada 1988, ketika itu para biarawan dipuji lantaran aksi mereka menggerakkan 100 ribu orang di jalanan Yangon.

Akibat aksi yang mulai terjadi 25 September itu, setidaknya 13 orang, termasuk beberapa biarawan, tewas dan ribuan orang menjadi tahanan. Sekitar 100 biarawan juga ditahan. "Sebab, beberapa di antara mereka tidak bisa dibiarkan," dalihnya.

Namun, dia membantah kabar adanya beberapa biarawan yang tewas. Maung juga meminta para biarawan senior menginstruksikan kepada biarawan muda agar tidak melakukan tindakan yang bisa menyebabkan mereka dipenjara.

Presiden AS George W. Bush juga disalahkan karena dianggap memanipulasi biarawan Myanmar. "Sungguh tidak bisa diterima bahwa presiden AS turut campur sehingga menyebabkan propaganda dalam masalah ini," katanya.

Washington memang telah blak-blakan mengkritik junta militer. Selain itu, AS telah menggiring opini dunia internasional sehingga menyalahkan junta.

Di sisi lain, mediator PBB Ibrahim Gambari akan kembali ke negara tersebut pada minggu pertama November. Pada kunjungan keduanya itu, Gambari akan ditemani penasihat HAM PBB Paulo Sergio Pinheiro. (afp/dia)
Sumber: Jawa Pos, Jumat, 26 Okt 2007

Myanmar, Tamparan bagi ASEAN

2007-10-22T06:17:00.000+07:00

Oleh Edy Prasetyono

Kejadian antidemokrasi di Myanmar benar-benar menampar ASEAN. Pada tahun 2006 militer Thailand meng-coup d’etat pemerintahan Perdana Menteri Thaksin.

Kini pemerintahan militer Myanmar melakukan aksi kekerasan terhadap demonstran dan biksu, menewaskan ratusan korban. Ini adalah aksi kekerasan politik terburuk di Myanmar dalam dua dekade terakhir.

Menggugat ASEAN

Dua peristiwa ini menggugat makna dan relevansi ASEAN. Gagasan tentang ASEAN sebagai komunitas bisa tampak amat artifisial. Bagaimana ASEAN menciptakan we feeling sebagai dasar terbentuknya komunitas jika di kalangan ASEAN masih ada perilaku rezim militer seperti di Myanmar?

Dengan kekerasan rezim seperti itu, menjadi pertanyaan "kepantasan" Myanmar sebagai bagian "kekitaan" ASEAN yang baru saja menyuarakan aspek hak asasi manusia sebagai pilar baru pembentukan komunitas. Hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab ASEAN dalam membentuk Piagam ASEAN. Slogan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat, people-oriented ASEAN, hanya menjadi retorika jika ASEAN tidak tegas terhadap Myanmar.

Sebenarnya, Myanmar telah menantang dan tidak menghiraukan ASEAN. Rezim militer Myanmar merasa telah nyaman dengan China. Apalagi kini India mulai mendekati Myanmar karena kepentingan ekonomi dan strategis guna mengimbangi pengaruh China di Asia Tenggara.

Myanmar menjadi pongah. Bahkan, ASEAN seolah dijadikan tameng Myanmar untuk menghadapi tekanan internasional. Anehnya, ASEAN selalu menunjukkan sikap lunak dan begitu yakin bahwa Myanmar bisa dihadapi dengan pendekatan ASEAN, suatu ASEAN way, yang tidak konfrontatif dan dengan komunikasi yang konstruktif.

Padahal, tidak pernah ada dalam sejarah politik bangsa-bangsa di dunia, di mana rezim otoriter yang sudah membusuk dan beku bisa cair oleh dialog. Satu-satunya cara adalah harus ada pergantian pemerintahan. Sebaiknya ASEAN tidak banyak berharap akan perubahan politik yang demokratis dengan pendekatan seperti itu.

ASEAN perlu mengingat bagaimana rezim militer Myanmar menolak hasil pemilihan umum (pemilu) yang memenangkan Aung San Suu Kyi tahun 1990. Jika hasil pemilu mudah diabaikan, mengapa harus percaya pendekatan ASEAN way dalam menghadapi Myanmar?

Membekukan keanggotaan Myanmar dari ASEAN adalah langkah terbaik. ASEAN harus menunjukkan sikap tidak dapat menerima nilai dan aksi antidemokrasi dan HAM. Sikap keras terhadap Myanmar juga untuk menunjukkan kepada China bahwa ASEAN tidak perlu takut mengambil sikap berseberangan dengan kebijakan luar negeri China.

Jika ASEAN solid, tidak satu pun kekuatan eksternal yang berani mengambil risiko mengorbankan hubungan dengan ASEAN. Oleh karena itu, pembentukan komunitas ASEAN harus menjadi prioritas untuk menjadikan ASEAN mempunyai kekuatan tawar yang kuat, termasuk dalam mengambil langkah keras dalam masalah Myanmar.

Peran Indonesia

Dalam sejarah ASEAN, Indonesia sering menempatkan diri sebagai negara terdepan untuk mengambil inisiatif dan risiko. Langkah keras terhadap Myanmar harus ditunjukkan. Indonesia tidak hanya negara terbesar yang mempunyai bobot politik dan strategis kuat di kawasan, tetapi juga menjadi model bagaimana negara berkembang telah menempuh demokratisasi.

Prestasi terbesar Indonesia adalah kemenangan demokrasi dalam masyarakat plural. Dalam aspek ini, kita tetap menegakkan kepala di hadapan bangsa lain. Sikap lunak terhadap Myanmar bisa menumbuhkan kembali virus-virus antidemokrasi di sebagian negara ASEAN yang belum sepenuhnya bebas dari ancaman kekerasan penguasa.

Menunjukkan sikap mendukung demokrasi di Myanmar adalah kepentingan strategis Indonesia untuk menegaskan komitmennya pada aspek kerja sama politik dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN atas dasar demokrasi dan HAM. ASEAN tidak mungkin bersandar pada Singapura, Malaysia, Thailand, atau Filipina untuk memperjuangkan dua hal ini. Indonesia harus memegang kunci saat muncul situasi ekstrem yang memerlukan ketegasan bersikap. Semua ini adalah pertaruhan kredibilitas ASEAN.
Edy Prasetyono Peneliti Senior pada Departemen Hubungan Internasional CSIS, Jakarta
Sumber: Kompas, 22 Oktober 2007

Junta Militer Cabut Jam Malam

2007-10-22T06:06:00.000+07:00

Perusahaan Singapura Dimasukkan Daftar Hitam AS

Junta militer Myanmar mencabut jam malam dan mengakhiri larangan berkumpul di Yangon. Pencabutan jam malam dilakukan sehari setelah AS mengumumkan sanksi baru terhadap junta.

Pencabutan jam malam dan larangan berkumpul diumumkan melalui pengeras suara dari kendaraan pemerintah yang berkeliling di jalan-jalan kota Yangon, Sabtu (20/10). "Jam malam dan larangan berkumpul telah dicabut secara resmi hari ini karena keamanan dan stabilitas membaik," sebut pengumuman itu.

Jam malam diberlakukan di sejumlah kota besar di Myanmar pada 25 September menyusul protes besar-besaran menentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Pekan lalu, junta mengurangi jam malam, yang semula mulai pukul 18.00 hingga pukul 06.00 menjadi pukul 23.00 hingga pukul 03.00.

Pencabutan jam malam dan larangan berkumpul lebih dari lima orang mengindikasikan bahwa junta yakin telah mengalahkan demonstrasi terbesar melawan mereka. Protes terbesar dalam 20 tahun terakhir di Myanmar pecah September lalu saat junta menaikkan harga BBM hingga 500 persen. Militer mengambil tindakan keras dengan menembaki dan menangkapi pemrotes.

Sejak bertindak brutal terhadap pemrotes, junta mulai bertindak lebih lunak. Tentara mulai dibersihkan dari jalanan kota Yangon walaupun beberapa aparat berpakaian preman masih berjaga-jaga di beberapa ruas jalan, Minggu (21/10).

Warga Yangon merasa lega dengan pencabutan jam malam. Namun, mereka masih takut jika junta kembali bertindak represif. Mereka juga merasa kehidupan belum kembali normal.

"Kami masih khawatir dengan situasi di Yangon karena apa yang terjadi bulan lalu," kata seorang pegawai di Yangon.

Di bawah gencarnya tekanan internasional, junta mulai melonggarkan represi. Beberapa tahanan politik, di antaranya komedian dan aktor, telah dilepaskan. Seorang anggota partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berusia 82 tahun juga telah dilepaskan.

Akses internet juga sudah dibuka kembali setelah diputus untuk mencegah menyebarnya foto atau video tentang aksi brutal junta. Namun, militer masih menutup akses terhadap media asing.

Junta, Sabtu, mengeluarkan permintaan melalui media milik pemerintah, yang tidak lazim dilakukan junta, kepada pemimpin NLD Aung San Suu Kyi untuk berkompromi dan berbicara dengan junta.

Di Washington, Gedung Putih mencela langkah yang diambil junta dan menyebutnya hanya "kosmetik". "Yang diperlukan adalah sinyal keseriusan untuk melangkah menuju transisi demokrasi," kata Dana Perino, sekretaris pers kepresidenan.

"Pencabutan jam malam itu bukanlah pertanda baik, justru pertanda buruk karena junta saat ini merasa yakin telah membersihkan wihara dari pengacau, baik dengan mengirim mereka ke penjara atau ke kampung halaman mereka," kata Perino.

Daftar hitam

Sebagai langkah lanjutan untuk menekan Myanmar, AS telah memasukkan tujuh organisasi yang terkait junta dalam daftar hitam. Tiga perusahaan yang berbasis di Singapura termasuk dalam daftar tersebut, yaitu Pavo Trading Pte Ltd, Air Bagan Holdings Pte Ltd, dan Htoo Wood Products Pte Ltd.

Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo mengatakan, sebenarnya negara-negara tetangga Myanmar hanya memiliki pengaruh ekonomi terbatas terhadap junta. "Kami di ASEAN hanya memiliki pengaruh ekonomi terbatas, tetapi kami memiliki pengaruh moral tertentu karena Myanmar adalah bagian dari keluarga ASEAN," kata Yeo dalam pidato yang dimuat di situs Kementerian Luar Negeri Singapura.

Yeo mengatakan tidak tahu tentang detail sanksi AS yang diperkirakan bisa menghantam perusahaan di Singapura tersebut. "Bisa saja ada beberapa perusahaan terdaftar di Singapura, kemudian akan dikenai larangan tertentu dari AS," ujarnya.

Saat ini Singapura menjabat ketua ASEAN. Singapura juga banyak melontarkan kritik terhadap junta atas tindakan brutal menghadapi aksi protes.

Namun, Singapura membantah tuduhan bahwa pemerintahnya memperbolehkan bank-bank yang berbasis di Singapura untuk melindungi dana gelap atas nama pejabat-pejabat junta Myanmar. (ap/afp/reuters/fro)
Sumber: Kompas, Senin, 22 Oktober 2007

Dialog Junta-Suu Kyi Tetap Sulit Terwujud

2007-10-22T06:04:00.000+07:00

Militer Tetap Ajukan Syarat

Niat junta militer Myanmar untuk menghelat pertemuan dengan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi sepertinya isapan jempol belaka. Lewat media pemerintah New Light of Myanmar, junta tetap mengajukan syarat agar pertemuan itu bisa berlangsung.

Syarat terbaru mereka adalah Suu Kyi tidak mendukung sanksi yang dijatuhkan negara lain kepada Myanmar. "Seiring tawaran resmi pemerintah, sekarang waktu Anda (Suu Kyi, Red) untuk bertindak," tulis harian corong pemerintah itu.

Harian tersebut mengungkapkan bahwa dialog memerlukan pengorbanan, termasuk dari Suu Kyi. "Anda harus memahami tindakan natural untuk menyerahkan sesuatu demi mendapatkan ganti yang sepuluh kali lebih bernilai dan bermanfaat," tambah media yang dianggap sebagai alat propaganda pemerintah tersebut.

Ditambahkan, pemimpin junta Jenderal Senior Than Shwe kembali menawarkan pembicaraan dengan Suu Kyi. Catatannya, Suu Kyi menolak segala bentuk konfrontasi, sanksi perekonomian, dan sanksi lain kepada Myanmar.

Sementara itu, warga Yangon menyambut hangat berakhirnya jam malam yang diberlakukan junta. Mereka merasa lega karena peraturan jam malam yang berlaku mulai 23.00-03.00 itu berakhir.

Tetapi, warga yakin, hidup dan perasaan mereka belum kembali normal. "Orang sangat senang dengan berakhirnya jam malam. Kami bebas sekarang. Namun, kami, termasuk saya, tetap cemas pada situasi itu," jelas seorang warga berusia 30 tahun.

Seorang ibu rumah tangga berusia 55 tahun mengaku sangat senang peraturan itu diakhiri. Tetapi, dia memutuskan tetap menjauh dari Pagoda Shwedagon yang menjadi pusat demonstrasi berdarah bulan lalu. "Saya ingin pergi ke Pagoda Shwedagon, namun saya tidak ingin ke sana saat ini. Saya terlalu takut," tambahnya.

Meski otoritas sudah mengurangi dengan drastis penjagaan militer di beberapa pagoda, beberapa petugas berpakaian preman masih berjaga.

Hal tersebut membuat warga masih diliputi ketakutan. "Anak lelaki saya sangat senang karena dia bisa pergi ke rumah temannya saat malam. Namun, saya masih takut dengan situasinya. Jadi, saya minta anak-anak tidak berada di luar rumah terlalu lama," kata ibu berusia 41 tahun.

Saat jam malam berlaku, bisnis di Yangon tutup lebih cepat. Padahal, biasanya setiap malam aktivitas belum berhenti. Khususnya di kedai-kedai teh dan kopi.

Salah seorang pemilik toko teh berharap agar bisnis dan konsumennya kembali setelah jam malam dihapus. "Bisnis saya merana saat jam malam. Sebab, saya harus menutup toko pukul 21.00. Namun, di atas semua itu, pengunjung saya menurun drastis," kata lelaki 50 tahun itu.

Kedai minum teh menjadi tujuan populer untuk bersantai di Myanmar. Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, kedai tersebut menjadi hiburan bagi mereka yang tidak bisa makan di restoran. "Saya harap, konsumen segera berkunjung. Saya ingin bisnis kembali seperti semula," sambungnya.

Namun, meski jam malam sudah dihapus, pemerintah masih menutup jaringan internet. Tindakan itu menghindari tersebarnya gambar dan informasi dari bentrokan tersebar ke seluruh dunia.

Akses internet memang membaik, tetapi hanya sesaat. Junta masih melarang media asing, termasuk BBC dan Voice of America, serta perwakilan berita untuk beroperasi. (ap/afp/tia)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 22 Okt 2007

Pengungsi Burma Butuh Bantuan Dunia

2007-10-11T08:30:00.000+07:00

Liputan Khusus GANNA PRYADHARIZAL dari Bangkok

Dewan Penasihat Karen Refugee Committee (KRC) di kamp pengungsi Myanmar Mae La Mahn Stila meminta masyarakat internasional memberi perhatian lebih kepada para pengungsi Myanmar, kemarin.

”Yang diharapkan para pengungsi adalah dukungan dan bantuan dari komunitas internasional, terutama pangan dan fasilitas kesehatan,” tandas Stila yang menghuni kamp Mae La beserta istri dan kelima anaknya. ”Kemudian kita juga menginginkan pendirian pendidikan tinggi di kamp-kamp pengungsian untuk warga Karen yang telah menyelesaikan pendidikan menengah di kamp,” lanjutnya.

Di kamp pengungsian saat ini telah terdapat sekolah dari jenjang pendidikan dasar dan menengah yang didirikan berkat bantuan lembaga kemanusiaan di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Mae La merupakan salah satu kamp pengungsi terbesar yang ada di sepanjang perbatasan Thailand–Myanmar.

”Terdapat 50.000 lebih pengungsi Myanmar di kamp Mae La. Mayoritas berasal dari etnis Karen,” ujar Stila yang mengungsi dari Myanmar pada 1999. Mayoritas pengungsi berasal dari etnis Karen. Mereka menjadi target operasi junta militer karena dianggap sebagai warga pembangkang. Etnis terbesar di Myanmar ini menuntut sebuah otonomi politik regional.

”Tuntutan negara federal ini justru dibalas junta dengan tindakan brutal. Maka, peperangan antara Karen Nation Union (KNU) dan militer junta pun tak terhindarkan,” terang Stila. Penghuni kamp Mae La lainnya, Zaw Min, mengatakan, peperangan masih berlanjut di Karen State.

Bahkan konflik ini meluas ke seluruh provinsi yang ada di Myanmar karena hampir seluruh etnis –semisal Palaung, Shan, Chin dan Arakan– menuntut hal yang sama. ”Jelas, Than Shwe menjadi musuh bersama di Myanmar,” kata Zaw Min yang merupakan cucu dari Stila. Sementara Ketua DPR Agung Laksono mengungkapkan, parlemen Indonesia berhasil mengegolkan usulan mengenai masalah Myanmar sebagai resolusi dalam sidang ke-117 Inter- Parlementary Union (IPU) di kawasan Jenewa, Swiss.

Menurut dia, usulan tentang Myanmar menjadi salah satu emergency item yang dijadikan usulan resolusi dalam forum tersebut. Usulan Indonesia tentang Myanmar diterima sebagai resolusi tambahan. Menurut Agung, hal itu penting untuk mengatasi maslah di negara tersebut. ”Agar kekerasan tidak ada lagi, demokrasi ditegakkan dan para aktivis serta Madam Aung San Suu Kyi dibebaskan,” ujarnya. (dian widiyanarko)
Sumber: Seputar Indonesia, 11/10/2007

Janji Dialog Omong Kosong

2007-10-11T08:28:00.000+07:00

Suu Kyi Belum Terima Ajakan Junta Militer

Niat junta militer Myanmar untuk berdialog dengan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi, ternyata, omong kosong belaka. Dalam pernyataan yang keluar Rabu (10/10), Suu Kyi mengaku belum mendapat undangan tersebut, meski otoritas sudah menunjuk utusannya.

Di bawah tekanan PBB setelah bentrok militer melawan demonstran anti-pemerintah, junta menunjuk Jenderal muda Aung Kyi. Dia dikenal sebagai jenderal moderat yang diharapkan bisa mengoordinasikan diskusi dengan pemenang Piala Nobel itu.

Namun, juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NDL) Suu Kyi menyatakan bahwa Aung Kyi belum melakukan kontak sama sekali. "Otoritas sudah melihat kebutuhan akan proses dialog dengan menunjuk pejabat mereka. Namun, masih terlalu dini untuk menyambut utusan tersebut (Aung Kyi, Red) karena kami belum tahu apa yang akan dilakukannya dan kapan dialog tersebut bisa dimulai," kata Nyan Win.

Pada saat yang sama, militer masih terus melakukan penangkapan. Bahkan, salah seorang anggota partai Suu Kyi dikabarkan tewas saat diinterogasi di kawasan tengah Myanmar, Sagaing. Aktivis malang bernama Win Shwe, 42, itu ditangkap bersama lima rekannya 26 September.

Otoritas menginformasikan kepada keluarga Win Shwe bahwa anak lelaki mereka meninggal dan mayatnya sudah dikremasi di pusat penahanan. Asosiasi Pendampingan untuk Tahanan Politik (AAPP), organisasi yang dibentuk mantan tahanan politik, mengatakan, setidaknya lima orang lagi ditahan di Yangon dalam dua hari terakhir.

Win Shwe merupakan salah seorang pemimpin aksi demo. AAPP mengatakan, militer mengancam keluarga dan tetangga demonstran yang tertangkap demi mendapatkan informasi mengenai orang-orang yang terlibat dalam demo tersebut. "Pasukan keamanan semakin sering memasuki rumah sipil dan mencari orang yang mereka curigai terlibat dalam aksi protes kepada pemerintah," kata AAPP.

Juru Bicara Urusan Luar Negeri Amerika Serikat Gordon Johndroe mengutuk kematian Win Shwe dan mengingatkan bahwa AS bisa memberlakukan sanksi baru melawan Myanmar bila mereka terus melakukan aksi kekerasan.(ap/afp/bbc/tia)
Sumber: Jawa Pos, Kamis, 11 Okt 2007

Lee Sebut Jenderal Junta Bodoh

2007-10-11T08:26:00.000+07:00

Pernah Sarankan Than Shwe Tiru Soeharto

Singapura memaksimalkan peran sebagai pemimpin negara ASEAN untuk terus menekan junta militer Myanmar. Setelah wakilnya di PBB mendesak adanya sanksi bagi pemerintahan militer Myanmar, kemarin giliran Menteri Mentor Singapura Lee Kuan Yew mengecam keras pucuk pimpinan junta, Jenderal Than Shwe.

Sebagaimana dilaporkan harian The Straits Times kemarin (10/10), bapak pendiri Singapura itu menyatakan, para pimpinan junta militer yang berkuasa 45 tahun tersebut terdiri atas para jenderal bodoh. "Mereka gagal memaksimalkan potensi ekonomi Myanmar. Padahal, negara itu diberkahi sumber daya alam luar biasa," ujar Lee, panggilan akrab Lee Kuan Yew, saat wawancara dengan kelompok kolumnis AS di kantornya.

Kegagalan kelompok jenderal mengembangkan potensi Myanmar itu, kata dia, akan membuat mereka tidak akan bertahan lama.

Lee menyebutkan, dirinya pernah memiliki hubungan baik dengan salah satu tangan kanan Than Shwe, yaitu Jenderal Khin Nyunt. "Dia adalah jenderal yang paling pintar dibandingkan lainnya. Saya sering bertukar ide dengan dia. Saya pernah mengatakan kepada dia agar para junta Myanmar meniru Soeharto (mantan presiden RI, Red)," ungkapnya.

Lee menjelaskan kepada Khin Nyunt, Soeharto sukses melepas citra militer, lalu membentuk sebuah partai besar bernama Golkar dan sukses memerintah dengan citra sebagai pemimpin dari partai sipil. "Sayangnya, di tengah jalan, Soeharto jatuh. Jadilah saran saya untuk Khin Nyunt, yang kemudian disampaikan kepada Than Shwe, dianggap sebagai nasihat yang menyesatkan," jelas mantan PM Singapura tersebut.

Akibatnya, Khin Nyunt ditangkap. Seluruh jabatannya dilucuti dan akhirnya dikenai tahanan rumah.

Meski mengecam junta militer, Lee menegaskan, upaya solusi atas krisis Myanmar harus melibatkan mereka. "Tentara harus menjadi bagian dari solusi atas Myanmar. Mereka mengontrol semua lini. Meninggalkan mereka berarti bersiap dengan solusi tanpa hasil," tegasnya.

Dia menceritakan, dirinya pernah merekomendasikan beberapa pengusaha untuk menanamkan modal di Myanmar beberapa tahun lalu. "Namun, saya menyesali rekomendasi saya. Sebab, setelah mereka menanamkan modal jutaan dolar di sektor perhotelan, kini yang mereka dapat hanya hotel yang melompong," ujarnya.

Dari Yagon, Myanmar, dilaporkan, Junta militer Myanmar mulai membuka pintu negosiasi dengan para biksu. Merespons sinyal positif itu, sejak Selasa lalu (9 Oktober), para biksu di Myanmar sepakat menghentikan aksi untuk berdialog dengan pemerintah di Naypidaw, ibu kota Myanmar.

Perwakilan biksu dipimpin U Yarzadana dari Yangon. Sedangkan junta militer diwakili Kolonel Than Shin, sekretaris pemerintahan. Pemerintah menjanjikan, setelah ada kesepakatan dengan para biksu, akan dilakukan juga dialog dengan tokoh demokrasi di Myanmar Aung San Syuu Kyi.

Pemimpin biksu di Mandalay U Wesaikta mengatakan, saat ini pihaknya menghentikan unjuk rasa di Mandalay sambil menunggu hasil negosiasi. "Kami beri deadline sampai Minggu 14 Oktober," kata U Wesaikta kepada Jawa Pos saat ditemui di wiharanya di Mandalay kemarin.

Di Mandalay, kota terbesar kedua setelah Yangon, pasca tertembaknya wartawan Jepang Kenji Nagai terus terjadi unjuk rasa. Setiap hari ratusan biksu di Mandalay berkumpul di Pagoda Maha Myat Muni, pagoda terbesar di Mandalay. Mereka juga berkeliling kota sambil membalik kuali atau mangkuk sebagai symbol menolak donasi dari pemerintah.

Tentara di Mandalay juga tidak kasar seperti di Yangon. Tetapi, wilayahnya dibatasi hanya di dalam kota Mandalay. Para biksu dilarang keluar dari kota Mandalay. Gerbang Mandalay dijaga ketat oleh tentara.

Pemerintah, tampaknya, sengaja memberikan angin kepada para biksu untuk bisa mengajak dialog. "Kalau 14 Oktober tidak ada kesepakatan, kami akan turun lagi ke jalan," ujar biksu berusia 50 tahun itu.

Saat ini, meski menyatakan jeda unjuk rasa, para biksu tetap melakukan aksi menolak donasi dari pemerintah. Setiap melalui kantor milik pemerintah, para biksu dan biksuni di Mandalay membalik mangkuk. Itu sebagai tanda bahwa mereka tidak menerima donasi dari kantor tersebut. Mereka juga menolak pemberian makanan, minuman, dan pakaian dari pemerintah.

Ada tiga tuntutan para biksu kepada pemerintah. Yaitu, pembebasan para biksu, penurunan harga, dan penegakan demokrasi. "Jika tiga tuntutan itu ditolak, kami akan turun lagi," katanya,

Perkembangan sementara, negosiasi berjalan alot. Para biksu ngotot pada tuntutannya. Namun, pemerintah menganggap tuntutan biksu berlebihan dan sudah mengarah pada gerakan politik. Pemerintah meminta para biksu sabar menunggu demokrasi di Myanmar.

Beberapa kali pemerintah mengumumkan ke publik melalui selebaran dan televisi bahwa pemerintah dan rakyat Myanmar sama-sama ingin membangun sendiri demokrasi baru di Myanmar tanpa campur tangan asing. Karena itu, fondasi demokrasi harus ditata terlebih dahulu.

Pemerintah juga meminta para biksu tidak memberikan dukungan kepada Aung San Syuu Kyi. Than Shwe menuduh Aung San Syuu Kyi adalah agen asing yang akan membawa kepentingan asing masuk Myanmar. Almarhum suami Aung San Syuu Kyi yang berkebangsaan Inggris dijadikan bukti tuduhan tersebut.

Junta militer, tampaknya, juga ingin mencari pembenaran bahwa Barat bermain di balik kekacauan di Myanmar. Biksu-biksu di Myanmar menceritakan, saat demo 27 September yang berujung kerusuhan, yang diperintah menembak adalah tentara dari Kachin, salah satu state di Myanmar.

"Saya melihat simbol di lengan tentara itu bukan tentara nasional. Mereka adalah tentara Kachin. Tentara dari Myanmar bagian utara itu beragama Kristen," kata salah seorang biksu di Yangon yang tidak mau disebut namanya dengan alasan keamanan.

Dengan menyuruh tentara Kachin menembak biksu, diharapkan muncul kesan ada kekuatan internasional -dalam hal ini Barat- yang menyokong penembakan biksu. Isunya sengaja dibawa menyerempet isu agama. "Tapi, kami tidak percaya. Tidak mungkin tentara Myanmar berani bertindak sendiri tanpa perintah Than Shwe," ujarnya.

Di Myanmar ada tujuh negara bagian (states), yaitu Chin, Kachin, Kyah, Kayin, Mon, Rahkine, dan Shan. Masing-masing memiliki tentara, namun di bawah koordinasi tentara nasional. Saat unjuk rasa biksu, tentara dari luar Yangon didatangkan.

Usaha lain pemerintah untuk memecah belah biksu adalah mereka menyebar biksu palsu ke Yangon dan Mandalay. "Anda jangan berbicara dengan sembarang biksu. Bisa jadi itu biksu palsu," kata U Wesaikta.

Biksu-biksu palsu itu disebar di pagoda-pagoda untuk mengesankan kegiatan para biksu berjalan normal seperti biasa. Dengan begitu, orang kembali mau berkunjung ke pagoda.

Para biksu di Mandalay saat ini menunggu berita dari Naypidaw. Mereka sudah siap untuk turun ke jalan secara besar-besaran seandainya perundingan gagal. Aksi unjuk rasa akan disiapkan di Mandalay dan Yangon.

Pihak pemerintah juga tidak kalah gesit. Pemerintah telah menyiapkan aksi projunta secara besar-besaran di Yangon pada Sabtu 13 Oktober 2007. Sejumlah kantor dan organisasi di Yangon sudah dihubungi pemerintah untuk menyiapkan diri mengikuti rapat akbar mendukung pemerintahan Than Shwe.

Seminggu terakhir, pemerintah giat menggelar aksi tandingan para biksu di berbagai kota. Di antaranya di Kachin, Myingyan, Pyawbe Township, Taunghta, Kanbalu, Shwebo, dan Yamethin. Pegawai negeri diwajibkan ikut dalam aksi tersebut. Mereka membawa poster bertulisan Beware of rumors of BBC and VOA, RFA Setting up hostilities, We don’t want provocation of foreign countries dan we don’t accept neo colonialism.

Tayangan unjuk rasa projunta itu diulang-ulang di stasiun TV Myanmar MRTV. Sehari bisa disiarkan ulang hingga lima kali. Selain itu, pemerintah melalui koran dan televisi lokal juga mengimbau para wartawan asing yang masih berada di Myanmar segera meninggalkan negara tersebut.(afp/*)
Sumber: Jawa Pos, Kamis, 11 Okt 2007

Aksi Solidaritas untuk Myanmar

2007-10-10T08:25:00.000+07:00

Gelombang protes terhadap aksi kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terus bergulir. Kemarin, ratusan massa dari beberapa elemen Kristen dan Buddha menggelar aksi damai di Surabaya.

Aksi bertajuk Solidaritas dan Kasih untuk Myanmar itu diikuti Partai Damai Sejahtera (PDS), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Surabaya dan Jawa Timur, Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Jawa Timur, Pemuda Katholik Jawa Timur, Persekutuan Warga Kristen (PWK) Wilayah 8 Surabaya, dan Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Surabaya.

Sekitar 100 orang memulai aksinya dengan berjalan mundur dari pertigaan Jalan HR Muhammad menuju Vihara Budhayana di Jalan Putat Gede. Selain berjalan mundur, mereka juga memlester mulut dengan lakban hitam. "Ini simbol matinya demokrasi di Myanmar. Apa pun alasannya, kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah," kata Daniel Lukas Rorong, koordinator aksi.

Para peserta aksi juga mengenakan pita merah sebagai bentuk keprihatinan terhadap kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap para biksu dan warga sipil. "Warna merah melambangkan dukungan atas keberanian luar biasa yang diperlihatkan rakyat Myanmar," lanjut Daniel.

Selain mendesak junta militer Myanmar menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil, mereka juga berharap agar pemerintah Myanmar memulai perundingan dengan peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi. "Sebagai sesama umat beragama, saya merasa perlu mengingatkan mereka (pemerintah Myanmar, Red) agar menghormati kemanusiaan," tegas Ketua PDS Surabaya Simon Lekatompessy dalam orasinya.

Selanjutnya, perwakilan dari massa juga membacakan naskah keprihatinan yang berisikan kecaman aksi brutal junta militer yang telah menewaskan sembilan orang dan melukai para biksu serta masyarakat sipil di Myanmar. "Naskah keprihatinan itu nantinya akan kami kirimkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Daniel.

Usai membacakan naskah itu, perwakilan aksi menyerahkan petisi yang berisi kutukan terhadap kekejaman junta militer di Myanmar kepada Bikhu Vijananda Thera sebagai perwakilan umat Buddha di Surabaya. Lalu, aksi solidaritas itupun diakhiri dengan pelepasan 15 ekor burung merpati putih sebagai tanda perdamaian oleh perwakilan elemen Kristen beserta dua biksu dari Wihara Buddhayana.

Sementara itu, Bikhu Vijananda Thera mengutuk keras tragedi di Myanmar. Selain itu dia juga berdoa agar para pendeta dan bikhu di sana diberikan kekuatan untuk terus melakukan perjuangan bersama rakyat.

"Kekerasan yang terjadi di Myanmar sudah sangat melanggar hak azazi. Sebab, saat ini junta militer tidak hanya melakukan kekerasan terhadap rakyat maupun pendeta, tetapi juga melarang orang melakukan sembahyang di vihara-vihara," tambahnya. (zul)
Sumber: Jawa Pos, 10/10/2007

Junta Tahan Lima Jenderal dan 400 Tentara

2007-10-10T08:23:00.000+07:00

Tolak Perintah Tangkap Biksu

Tidak seluruh tentara Myanmar menuruti mentah-mentah perintah pemimpin junta militer. Seorang pejabat pemerintah yang ditemui Jawa Pos di Provinsi Shan, Myanmar, kemarin mengungkapkan, setidaknya ada lima jenderal dan 400 tentara yang ditahan oleh junta militer.

"Hal tersebut terjadi pekan lalu," ujar sumber yang menolak disebutkan namanya karena takut keamanannya terancam. Dia bercerita bahwa para jenderal dan ratusan tentara tersebut ditahan karena menolak perintah untuk menembak biksu. "Saat itu, mereka ditugasi menumpas demonstrasi di Sikai Division (dekat Mandalay, Red)," lanjutnya.

Pejabat tersebut bercerita, ketika berhadapan dengan sekitar 500 biksu, tiba-tiba saja para tentara tersebut meletakkan senjata, kemudian duduk bersimpuh menyembah para biksu tersebut. Tentu saja, junta tidak menoleransi kejadian tersebut. "Semua langsung ditahan. Namun, saya tidak tahu lokasi penahanan mereka. Semua serbarahasia. Saya mendapatkan kabar tersebut dari atasan saya," ucapnya.

Masih menurut pejabat tersebut, biksu tetap merupakan sebuah entitas yang sangat dihormati di Myanmar. "Kalau sudah menembak biksu, berarti tentara sudah tidak menghargai apa pun lagi," paparnya. Selain itu, pejabat tersebut mengatakan bahwa juga ada seorang pejabat pemerintah di Yangon yang ditahan karena demonstrasi tersebut.

Dari Yangon dilaporkan, masih terjadi penangkapan dan penyerangan kemarin. Hal tersebut terjadi di Kuil Maggin, kawasan Thingangyun. Menurut sumber di kelompok pembela tahanan politik (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP ) di Yangon, penyerangan tersebut berlangsung pada pukul 21.00 hingga tengah malam. "Itu serangan keempat terhadap kuil tersebut selama beberapa waktu terakhir," kata Joint Secretary AAPP Bo Kyi. Sekitar empat biksu kembali ditahan.

Tentara SPDC (State and Peace Development Council, demikian junta menamakan dirinya, Red) juga mengambil sejumlah dokumen yang tidak diketahui isinya dan sejumlah kecil uang donasi untuk kuil. Kuil Maggin merupakan kuil yang juga menyediakan perawatan untuk pasien HIV/AIDS.

"Yang memprihatinkan, dalam penyerangan pertama 26 September lalu, seluruh pasiennya (sekitar 15 orang) dipindahkan ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Wai Bar Gi di kawasan Okkalapa Utara. Kami khawatir kalau tidak ditangani dengan benar, kondisi mereka menjadi lebih parah," kata Bo Kyi.

Pagi sebelum penyerangan Senin malam lalu, junta melepaskan sejumlah orang yang ditangkap pada penyerangan pertama pada 26 September. Mereka yang dibebaskan adalah U Kayu, sesepuh kuil tersebut yang berusia 84 tahun, beserta dua muridnya, Sayardaw U Indaka dan U Nandiya. Dua orang sipil lain juga dibebaskan, yakni Aung Zaw Win dan seorang yang tidak diketahui identitasnya.

Sebelumnya, mereka ditahan di Institut Teknik Pemerintah di Insein. Menariknya, Bo Kyi mengatakan bahwa tentara juga merampas uang donasi kuil sebesar 360 ribu kyats (sekitar Rp 2.394.000, satu kyats setara dengan Rp 6,6). "Selain itu, mereka (tentara, Red) tampaknya juga mencari bukti-bukti fisik yang dapat dipergunakan untuk menjerat para biksu tersebut," imbuhnya. Sekarang, Kuil Maggin hanya ditinggali oleh dua biksu, sembilan biksu pemula, dan seorang pengurus rumah tangga.

Di bagian lain, kemarin junta militer juga menangkap tiga orang pentolan ABFSU (All Burmese Federation of Students’ Union), sebuah organisasi perlawanan mahasiswa yang cukup berpengaruh di Yangon. Ketiga pentolan yang ditangkap tersebut adalah Ko Kyaw Ko Ko, Ko Sithu Maung (mempunyai nama alias Yar Pyit) dan Ma Han Ni Oo. Mereka ditangkap sekitar pukul 3dini hari kemarin.

Mereka ditangkap di sebuah rumah persembunyian di pinggiran Kota Yangon. "Saat itu, ada sekitar 15 orang anggota ABFSU yang bersembunyi. Kemudian, tiba-tiba satu truk tentara dan dua mobil polisi mendatangi rumah tersebut," papar Bo Kyi.

Dia juga melansir penangkapan lain di Yangon. Sekitar sepuluh pemuda yang tinggal di Pabedan, Yangon, ditangkap polisi Minggu (7/10) malam lalu. "Tanpa alasan yang jelas, polisi langsung saja menangkap dan menuduh mereka semua terlibat demonstrasi damai 27 September lalu," paparnya.

Sementara itu, pembahasan krisis Myanmar di sidang Dewan Keamanan (DK) PBB masih jalan di tempat. Tiongkok, salah satu anggota tetap DK PBB, meminta perhalusan bahasa dalam teks pernyataan kecaman yang dikeluarkan DK PBB atas kekerasan berdarah di Myanmar kemarin.

Draf pernyataan kecaman terhadap kekerasan junta militer Myanmar itu disusun oleh AS, Inggris, dan Prancis setelah DK PBB mendengar laporan Utusan PBB untuk Myanmar Ibrahim Gambari Jumat (5/10). Kemudian, pada Senin (8/10), pakar-pakar dari 15 anggota tetap dan tidak tetap di DK membahasnya guna mencapai konsensus soal bahasa pernyataan.

Draf awal menyatakan mengecam "represi keras terhadap demonstrasi damai" dan mendesak penguasa Myanmar untuk "menghentikan tindakan represifnya" serta membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk tokoh oposisi Aung San Suu Kyi.

Tiongkok yang didukung sejumlah anggota DK meminta penggantian kata "mengecam" dengan "sangat menyesalkan". Tiongkok juga menolak formulasi rinci mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan rezim Myanmar untuk mengatasi krisis itu. (afp/ap/*)
Sumber: Jawa Pos, Rabu, 10 Okt 2007

Myanmar

2007-10-09T19:56:00.000+07:00

Catatan Pinggir Goenawan Mohamad

Kau benar, Suu Kyi: keberanian bisa menular. Ia juga bisa menyentuh. Dunia kini tengah menyaksikan dengan kagum deretan 10 ribu biarawan dan biarawati berjubah merah berbaris dari Pagoda Shwegadon, menapak jalan-jalan kota Yangoon. Telah sepuluh hari lamanya mereka utarakan apa yang selama ini telah kau utarakan, mereka ucapkan apa yang selama ini dibisukan: pemerintahan militer tak bisa diterima! Myanmar tak bisa ditindas!

Mereka juga datang memasuki Avenue Universitas, mendekat ke rumah tempat kau ditahan selama sebelas tahun. Seratus orang polisi mencegah. Para biarawan itu mundur. Tapi akhirnya ada yang juga mendekat. Orang-orang melihat kau muncul di jendela. Kau melambai, menyambut mereka—dengan mata basah.

Aku ingin sekali berada di jalan itu, Suu Kyi. Tiap keberanian untuk keadilan adalah cercah harapan—benda langka di zaman yang sinis. Seperti berkah yang hilang, seperti wahyu yang selalu tertunda. Tapi keberanian, biarpun sejenak, bisa menular, kau pernah bilang. Aku tak heran ketika Aung Way, sang penyair, kemarin berkata, ”Besok banyak lagi yang akan serta!”

Hari ini, ada yang dihalau dari Myanmar. Tak akan banyak lagi yang akan bilang: ”Kita semua hanya memikirkan diri sendiri.” Kau pernah katakan, rasa takut itu mengkorup jiwa, tapi ada yang lebih jahat ketimbang itu, Suu Kyi: ketakpercayaan kepada yang baik dalam diri sesama. Sinisme itulah yang membinasakan kita.

Memang, orang bilang, sejarah tak selamanya dibikin dari optimisme. Sebab itu aku tak akan bicara tentang itu. Tapi jelas: kelaliman, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dirasakan luas adalah sebuah kehilangan yang menusuk hati. Dari liang luka itulah keadilan disebut sebagai hasrat yang kuat dan kebebasan jadi pekik yang keras. Tanpa seorang pintar pun yang mendefinisikannya.

Kau pasti tahu, dari pengalamanmu, sebuah rezim tak dengan sendirinya rubuh di depan pekik itu. Tapi para jenderal itu—dengan seragam mereka yang wagu tapi yakin—kini tak bisa lagi mengatakan, ”Hai, kalian tak mewakili bangsa ini! Kamilah yang mewujudkannya!” Kini ribuan jubah merah yang bergerak itu adalah tanda kesekian dari zaman yang bergerak, dengan suara yang menggugat: ”Tuan-tuan tidak mewakili kami! Burma telah jadi sebuah jurang!”

Tapi tentu saja Myanmar bukan sebuah jurang yang walau dalam tak punya udara lepas. Sebab bukan hanya protes seperti itu yang kini jadi berarti, Suu Kyi. Di bawah teror bahasa yang selama 45 tahun dikuasai koran resmi yang buruk, ucapan kecil, ungkapan lucu, saling tatap yang muram, bahkan senyum dikulum—semuanya jadi bagian dari penolakan. Karena tiap frase di Myanmar kini adalah klise, karena tiap klise adalah represi, dan tiap represi membuat gagu. Yang ajaib ialah bahwa gagu itu menjalar tak sepihak. Para jenderal di podium itu ikut terkena: bahasa mereka tak berbunyi lagi.

Aku ingat Zagana, komedian kota Yangoon yang selama ini dibiarkan oleh rezim karena cemoohnya dianggap tak berbahaya. Ia sebenarnya sudah lama membangkang, dengan ucapan-ucapan lucu, mengejek, yang pintar. Tapi kini ia lebih dari kocak. Aku dengar ia bilang akan menyediakan makanan dan minuman bagi para pemrotes. Itu bukan isyarat sepele—sebab tentara telah menembak sembilan orang mati, ratusan biarawan disekap, beberapa biara dikepung, dan jam malam diumumkan.

Beberapa bulan yang lalu, di puncak Bukit Mandalay, di balustrada yang memanjang dari patung perak Sang Buddha, biarawan muda yang aku belum berani sebut namanya itu menunjuk jauh ke bawah. Lihat deretan bangunan kuning itu, katanya. Penjara Myinchan. Dan aku tahu apa maksudnya.

Burma sebuah penjara, ia seperti menirukan Hamlet yang menyimpan dendam. Tahun 1988, ia berbisik dalam bahasa Inggris yang bagus. Kami semua ingat 1988. Apa yang terjadi di tahun itu? Ia menjawab: 3.000 demonstran ditembak mati.

Dan dunia tak bisa berbuat banyak. Kau pasti cemas, Suu Kyi. Dunia selalu tak akan bisa berbuat apa-apa kecuali mengeluarkan kata-kata jika nanti lebih banyak orang ditembak. Indonesia, negeriku, yang pernah menumbangkan sebuah rezim yang mirip, mungkin juga akan tak malu untuk hanya diam—sebagaimana ia juga dulu tak malu-malu membiarkan kaum fasis itu masuk ASEAN. Dan kami, yang di kejauhan menyatakan simpati, yang menulis, membuat statemen, mengenakan baju merah mengikuti protes di Yangoon dan Mandalay, hanya bisa sebatas ini.

Tapi keberanian tak hanya menular, Suu Kyi. Keberanian membangun sesuatu ke dalam diri. Hari-hari ini protes mungkin akan gagal. Tapi bangunan batin itu akan bisa tetap, mungkin makin meluas dalam mengalahkan ketakutan, mengusir sinisme. Mudah-mudahan ia akan lebih bertahan ketimbang sebuah rezim—biarpun begitu banyak kekecewaan dalam sejarah. Sebab Myanmar telah punya sebuah tauladan: engkau. Sebab sejak hari ini tiap pagi harapan memanjat, biarpun pelan, lebih tinggi ketimbang 1.000 pagoda.
Sumber: TEMPO, edisi. 32/XXXVI/01-7 Oktober 2007

DK PBB Kecewakan Kelompok Oposisi

2007-10-08T06:13:00.000+07:00

Keputusan DK PBB Perlemah Gerakan Demokrasi

Kelompok oposisi antijunta militer Myanmar menyatakan kecewa atas hasil yang dicapai Dewan Keamanan PBB. Sebab, dalam sidang Jumat lalu (5/10), DK PBB tidak mengeluarkan resolusi dan "hanya" mengutuk junta militer untuk menghentikan sikap kerasnya terhadap demonstran, melepaskan tahanan politik, dan segera melakukan rekonsiliasi nasional.

Juru Bicara National Coalition Government (NCG) of the Union of Burma Zinn Linn mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah menduga hal tersebut. "Namun, tetap saja kami merasa kecewa. Sebab, pernyataan tersebut tidak mengimplikasikan tindakan apa pun," kata Zin Linn ketika dikonfirmasi mengenai hal itu.

Joint Secretary AAPP (Assistance Association for Political Prisoners), sebuah kelompok yang didirikan mantan tahanan politik Myanmar yang melarikan diri ke Mae Sot, Thailand, Bo Kyi mengatakan bahwa hal tersebut sama dengan memperlemah gerakan prodemokrasi di Myanmar. "Ini sama saja kami dibiarkan berhadapan sendirian dengan junta militer," ucap Bo Kyi.

Bo Kyi mengungkapkan, sudah terlalu lama rakyat Myanmar menderita di bawah rezim yang lalim. "Tentu saja kalau berhadapan secara frontal, kami tak akan menang. Sebab, mereka (junta, Red) mempunyai senjata," tandas Bo Kyi. Selain itu, dia mengkhawatirkan nasib ribuan tahanan politik, termasuk para biksu, yang ditangkap dalam gelombang penangkapan hingga kemarin.

Juru Bicara Burma Issues (sebuah kelompok perlawanan yang bergerak di bidang penyatuan antaretnis di Myanmar, Red) Thauw Nie Thoo juga menyayangkan keputusan DK PBB tersebut. "Kami (kelompok antijunta, Red) sudah digencet habis-habisan di dalam negeri. Namun, kalau dunia internasional belum memenuhi seruan kami, kami bisa kehilangan momentum untuk sebuah perubahan," kata Thauw kepada Jawa Pos di kantornya kemarin siang.

Dia menuturkan, kelompok perlawanan di dalam Myanmar sudah mulai kehabisan orang atau akal untuk bertindak. "Sejumlah pemimpin kami telah ditangkap. Sementara rakyat, tanpa pemimpin, takut bertindak. Mereka (rakyat Myanmar, Red) takut menjadi sasaran penangkapan pada malam hari," ucapnya.

Dari Yangon, tim Jawa Pos melaporkan, junta Myanmar terus menahan dan memeriksa mereka yang ikut dalam unjuk rasa. Kemarin media pemerintah The New Light of Myanmar menyebutkan, pihak berwajib menahan 78 orang yang mereka sebut sebagai "kaki tangan" penggerak kekacauan yang melanda Yangon pada 18-25 September lalu.

Di antara 78 orang yang ditahan itu, enam orang dibebaskan kemudian. Media yang menjadi corong junta militer tersebut menyebutkan, sekitar 2.700 orang, termasuk 533 biksu, yang ditahan pihak berwajib selama 10 hari belakangan ini. Di antara jumlah tersebut, 1.600 orang telah dibebaskan, termasuk 400 biksu.

Jumlah itu tidak bisa diverifikasi secara independen karena para penguasa militer Myanmar tidak mengizinkan lembaga independen menyelidiki tindakan kejam yang terjadi bulan lalu itu. Junta militer juga melarang petugas Palang Merah Internasional (ICRC) mengunjungi penjara di Myanmar selama sepuluh bulan terakhir.

Jawa Pos yang kemarin berkeliling Kota Yangon melihat situasi kota terbesar di Myanmar itu mulai normal. Penduduk Yangon beraktivitas seperti biasa, meskipun di beberapa pos penjagaan tentara masih bersiaga. Kondisi mencekam baru terlihat saat mendekati jam malam, pukul 22.00. Tentara mulai bermunculan di jalan-jalan dan memasang blokade.

Saat siang, penjagaan ketat terlihat di beberapa tempat yang menjadi tempat perlawanan terhadap junta militer, seperti kediaman Aung San Suu Kyi dan dua kampus, Yangon Technological University dan East Yangon University. Di rumah Suu Kyi, blokade dipasang mulai ujung Jalan Nya Yeiktha, yang jaraknya masih sekitar 1,5 kilometer dari rumah wanita simbol kelompok prodemokrasi di Myanmar itu. Perkuliahan di dua kampus di Myanmar tersebut juga dihentikan pemerintah sejak bentrok pecah pada 25 September.

Agar tidak menarik perhatian tentara yang berjaga di tempat itu, Jawa Pos mengenakan pakaian sehari-hari penduduk Myanmar, yakni baju katun dan sarung.

Penjagaan ketat juga terlihat di Penjara Insein. Jawa Pos yang ditemani pemandu warga Myanmar, Khwe Khwe, tak berhasil mendekati tempat yang menjadi penjara bagi ratusan aktivis dan biksu yang terlibat aksi menentang junta militer pekan lalu itu. Dari luar, Penjara Insein terlihat mengerikan. Seluruh tembok tebal yang mengelilinginya ditumbuhi lumut hijau. Jawa Pos butuh waktu 15 menit untuk mengelilingi penjara tersebut dengan mobil sewaan.

Menurut Khwe Khwe, yang mengaku pernah ditahan selama enam bulan di penjara terbesar di Myanmar itu, ada sekitar 9.000 narapidana di Insein. "Penjagaannya sangat ketat dan suasana di dalam sangat mengerikan. Setiap malam terdengar suara jeritan orang disiksa," ungkapnya.

Setelah memutari Yangon, Jawa Pos mencoba ke luar kota menuju Kota Thanlyen. Di kota yang berjarak sekitar 45 km dari Yangon itu, terdapat kantor Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin Suu Kyi. Di perbatasan Yangon-Thanlyen, puluhan tentara dengan wajah angker memeriksa satu per satu orang yang keluar dan masuk Yangon.

Jawa Pos berdebar ketika akan diperiksa. Namun, atas saran Khwe-Khwe, sebelum banyak ditanya, Jawa Pos menyodorkan uang 500 kyat (Rp 40 ribu) saat seorang tentara mencoba memeriksa. Strategi "salam tempel" itu, ternyata, manjur. Tanpa perlu bertanya, tentara tersebut menyuruh sopir mobil yang disewa Jawa Pos melaju. Jurus serupa dilakukan Jawa Pos saat balik ke Yangon. Sekali lagi, tak ada pemeriksaan saat fulus disodorkan. (ap/bbc/*)
Laporan Tim Jawa Pos dari Myanmar
Sumber: Jawa Pos, 8/10/07

Aktivis Prodem-Wartawan Kutuk Militer Burma

2007-10-07T18:13:00.000+07:00

Persoalan Burma adalah Problem Kemanusiaan Seluruh Dunia

Puluhan aktivis prodemokrasi dan wartawan di Bali menggelar aksi demonstrasi, Minggu (30/9/2007). Mereka mengutuk aksi represif junta militer di Myanmar untuk membungkam demokrasi masyarakat sipil.

Aksi yang mengatasnamakan diri "Solidaritas Kemanusiaan untuk Kemanusiaan" ini digelar dipusatkan di perempatan Jalan Panglima Sudirman-Jalan Puputan, Denpasar. Puluhan poster mereka bentang, seperti "Arogansi Militer Membunuh Demokrasi", "Dont Shoot The Journalist", "Stop Junta Militer Myanmar" dan sebagainya.

Ketua PBHI Bali Wayan Gendo Suardana saat orasi menyatakan, represi militer menjadi preseden buruk ketika demokrasi sedang tumbuh menggantikan era diktaktorisme di berbagai negara Asia Tenggara. "Persoalan Myanmar bukan lagi persoalan dalam negeri, tapi persoalan masyarakat dunia," serunya.

Dia menambahkan, Indonesia sebagai negara besar di kawasan ASEAN berkewajiban melayangkan protes. Karenanya, pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menekan pemerintah militer Myanmar menghentikan aksinya.

Sementara Muhammad Ridwan yang mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar menyatakan, tewasnya seorang wartawan saat meliput di Myanmar adalah lonceng kematian bagi kebebasan pers. “Ketika kebebasan itu tak ada, maka suara rakyat pun menghilang,” tegasnya.

Bila dibiarkan, dia khawatir aksi militer di Negara itu akan ditiru oleh rezim-rezim militer lainnya di negara berkembang. (miftachul chusna/sindo/mbs)
Sumber: www.okezone.com, Minggu, 30/09/2007 11:13 WIB

Junta Militer Myanmar dan Gerakan Kaum ”Sufi”

2007-10-07T18:11:00.000+07:00

DEMONSTRASI damai menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan ribuan Biksu dan rakyat Myanmar dibalas dengan popor senjata dan peluru oleh Junta Militer, dikabarkan 9 orang tewas dalam peristiwa Kamis 27 September.

Membaca kejadian ini, teringat kembali peristiwa 10 tahun lalu di Indonesia, yaitu 1997-1998, ketika masih di bawah kekuasaan militer Jenderal Soeharto, setiap demontrasi menentang kebijakan pemerintah selalu dihadapi popor senjata, selalu represivitas.

Perlawanan umat Islam terhadap pemerintah dihadapi peluru sehingga terjadilah peristiwa Tanjung Priok. Perlawanan kelompok nasionalis dihadapi dengan “popor” tentara berseragam sipil, seperti pada peristiwa 27 Juli 1997. Protes kaum intelektual, mahasiswa dihadapi dengan peluru, terjadilah peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, begitu seterusnya.

Rakyat Indonesia sangat paham betul kondisi ketakutan yang dialami rakyat Myanmar saat ini, sama seperti yang dialami rakyat Indonesia selama 32 tahun.

Maka wajar saja, jika peristiwa represif Junta Militer Myanmar disikapi secara responsif oleh rakyat Indonesia, baik melalui kecaman, doa, hingga demontrasi di setiap kantor Kedubes Myanmar. Sikap responsif dilakukan tanpa tedeng aling-aling, apakah di dalam “tragedi Biksu” itu terdapat konspirasi politik internasional atau tidak?

Gerakan Biksu di Myanmar sebenarnya merupakan gerakan yang jarang sekali terjadi. Biksu secara kategori seperti kaum Sufi, tidak mementingkan kehidupan duniawi, demi mengejar kesejahteraan Nirwana atau akherat di dalam Islam.

Meskipun didemo kaum sufi (Biksu), Junta militer bergeming, terbukti dengan represivitas yang dilakukan Junta terhadap aksi ribuan Biksu dan rakyat Myanmar. Junta militer Myanmar termasuk seakan tidak peduli dengan tekanan asing, seperti Amerika, negara-negara Eropa, apalagi Asia Tenggara.

Pascabentrokan ini, PBB memutuskan untuk mengirimkan duta khusus PBB ke Yangon, Myanmar untuk berdialog dengan Jenderal Than Shwee dan mendesak agar membangun dialog konstruktif dalam mengatasi demontrasi Biksu.

Tentu saja, setelah masalah Nuklir Iran. Krisis politik di Myanmar akan menjadi perhatian masyarakat internasional. Kita lihat saja nanti, apakah Myanmar akan menjadi seperti Indonesia, di mana pemerintahan militer mengundurkan diri setelah melihat desakan yang semakin meluas.

Ataukah, akan tetap bertahan dan mempertahankan pola represivitas terhadap segala bentuk protes terhadap pemerintah. Kita lihat saja nanti!

PBB Ancam Junta Myanmar

2007-10-07T18:09:00.001+07:00

Liputan Khusus GANNA PRYADHARIZAL dari Bangkok

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Myanmar untuk segera membebaskan tahanan politik.Tekanan itu diungkapkan setelah peringatan serius internasional atas kekerasan berdarah di Myanmar.

PBB menunjukkan isyarat memberlakukan sanksi jika junta tetap menyerang pengunjuk rasa.Kekuatan Barat di PBB juga telah mengedarkan rancangan pernyataan kecaman atas tindakan kekerasan di Myanmar. ”Sangat penting bagi pemimpin Myanmar untuk menyadari bahwa apa yang terjadi di negara ini dapat memiliki dampak internasional yang sangat serius,” ungkap Duta Khusus PBB untuk Myanmar Ibrahim Gambari dalam laporan pertama kemarin ke Dewan Keamanan (DK) PBB sejak kembali dari Yangon. Gambari menegaskan, upaya Myanmar untuk mengisolasi diri akan sia-sia.

”Tidak ada negara yang dapat mengisolasi diri dari komunitas internasional,” tegasnya. Gambari menyatakan, setelah bertemu Aung San Suu Kyi di Yangon, terungkap bahwa Suu Kyi senang dengan fakta rakyat Myanmar telah berani meneriakkan pendapat.” Tapi kini saya pikir,Suu Kyi ingin ini digunakan sebagai peluang untuk benar- benar mendorong dialog dengan pemerintah,” ungkap Gambari. Setelah bertemu dalam sesi tertutup dengan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Gambari mengatakan bahwa DK PBB telah membuat konsensus.

”Status quo di negara Myanmar tidak dapat diterima, lemah, dan tidak masuk akal,” paparnya,kemarin. ”Saya mempertimbangkan berkunjung kembali ke Myanmar sebelum pertengahan November.Kita perlu menggunakan momentum yang telah diciptakan pada kunjungan awal pekan ini sebagai sebuah peluang,” ungkap Gambari. Kemarin beredar draf rancangan penyataan DK PBB untuk mendukung akses penuh dan tidak terbatas bagi Gambari untuk mengunjungi Myanmar.

”DK PBB mengecam kekerasan dan represi yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap demonstrasi damai, termasuk penggunaan pasukan untuk melawan tokoh-tokoh dan institusi agama,” tulis pernyataan yang diungkapkan PBB, Inggris, dan Prancis,kemarin. Pernyataan tidak mengikat itu akan didiskusikan oleh DK PBB di tingkat pakar pada Senin (8/10).

Diperlukan konsensus oleh seluruh anggota DK PBB yang berjumlah 15 negara untuk bisa diterapkan. Sementara itu, anggota Dewan Menteri Pemerintahan Koalisi Nasional Myanmar (NCGUB) Sann Aung pesimistis rencana pertemuan junta dengan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi dapat menghasilkan keputusan berarti. Keraguan Sann Aung muncul karena selama ini junta tidak bersikap serius dengan tekanan internasional.

Menurut Sann Aung, junta tidak boleh mengobral janji, tapi harus menunjukkan bukti di lapangan. ”Harus ada tindakan nyata dari junta, jangan hanya bicara. Junta punya sejarah panjang dalam berbohong,” ujarnya kepada SINDO di Bangkok,kemarin. Junta telah menawarkan bertemu dengan Aung San Suu Kyi.

Namun Suu Kyi hingga saat ini masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Sebagian pendukung Suu Kyi menilai pertemuan itu hanya taktik junta untuk meredakan tekanan dunia internasional. Sann Aung juga mendesak Pemerintah Thailand meninjau ulang kontrak bisnis gasnya dengan Pemerintah Myanmar. Sann Aung menilai, kerja sama bisnis itulah yang menguatkan rezim junta Myanmar hingga saat ini.

Pernyataan Sann Aung sekaligus menepis dugaan selama ini bahwa Chinalah negara yang paling berpengaruh dalam perekonomian Myanmar. ”Jadi bukan China yang meningkatkan perekonomian Myanmar, tapi Thailand,”lanjutnya. Sementara anggota NCGUB yang lain,Maung Maung,mendesak agar junta mengambil tindakan nyata dalam pembebasan Suu Kyi.

”Jika benar-benar ingin berdialog, junta harus membebaskan Suu Kyi agar dia bebas bertindak dan bicara dalam dialog,”paparnya. Tekanan terhadap junta dari ASEAN juga meningkat. Perdana Menteri (PM) Thailand Surayud Chulanont dan PM Singapura Lee Hsien Loong mengusulkan agar menteri-menteri luar negeri ASEAN berangkat ke Yangon untuk menemui junta Myanmar. Namun, belum jelas kapan rencana itu dilaksanakan.

Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Norwegia Bjorm Svenungsen mengatakan, diplomat Norwegia telah bertemu dengan Mayor Hla Win di Kedubes Norwegia di Bangkok.

Mayor Hla Win merupakan tentara Myanmar yang membelot ke Thailand karena menolak melaksanakan perintah membunuh biksu dan pengunjuk rasa. Tidak ada kejelasan apakah Hla Win datang ke Kedubes Norwegia untuk minta suaka. Mayor Hla Win kabur dari Myanmar bersama anaknya yang berusia 17 tahun. Keduanya tiba di Bangkok pada Selasa (2/10). (AP/AFP/syarifudin)
Sumber: Seputar Indonesia, Minggu, 07/10/2007

Myanmar Junta Says 78 More Arrested as Crackdown Shows No Sign of easing

2007-10-07T18:04:00.000+07:00

A relentless crackdown on Myanmar's pro-democracy activists showed no sign of easing with the junta announcing Sunday that 78 more people have been detained in spite of global outrage and new sanctions.

The latest arrests, reported by the state-run New Light of Myanmar newspaper, brought to nearly 1,000 the number of people the military regime acknowledges holding in detention centers. In addition, it says 135 Buddhist monks remain in custody.

But dissident groups and foreign governments say more than 6,000 people have been locked up after last month's protests, the biggest in nearly two decades against 45 years of brutal military rule.

Soldiers opened fire on demonstrators, who were led by monks, on Sept. 26 and 27, bringing to an abrupt end all resistance. The government says 10 people, including a Japanese photographer, were killed in the violence.

However, other independent sources including foreign governments say the toll is likely to run into the hundreds. (***)
Sumber: The Jakarta Post, October 07, 2007

Indonesia Pasif, Junta Lolos Sanksi

2007-10-07T18:00:00.000+07:00

Sidang Dewan Keamanan PBB Hanya Mengutuk Kekejian Junta

PBB kembali gagal membantu rakyat Myanmar melepaskan diri dari cengkeraman junta militer. Sidang lima belas negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, termasuk Indonesia, hanya menghasilkan rancangan pernyataan kecaman terhadap junta militer. Tidak seperti resolusi, pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, DK PBB tak bisa menerapkan sanksi jika pernyataannya diabaikan junta militer.

Rancangan yang diprakarsai Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis tersebut berisi kecaman terhadap tindakan junta militer dan meminta mereka membebaskan tahanan politik serta memulai dialog dengan pihak oposisi. Rancangan itu dibuat setelah Dewan Keamanan mendengarkan laporan utusan khusus PBB, Ibrahim Gambari, Jumat (5/10) pagi. Para diplomat menyatakan, rancangan tersebut akan dibahas Senin, yang memungkinkan adanya perubahan.

Dalam draf itu ditulis, DK PBB mengutuk kekerasan atas aksi damai dan mengimbau agar pemerintah menghentikan langkah-langkah represif. Rancangan pernyataan Dewan Keamanan tersebut telah disetujui seluruh anggota, termasuk Tiongkok, yang pada masa lalu selalu menghalangi PBB bertindak terhadap Myanmar. Kesediaan Tiongkok menyetujui kalimat-kalimat keras tersebut diharapkan akan memengaruhi junta.

Sebelumnya, Tiongkok dan AS berdebat soal apakah masyarakat internasional harus bertindak melalui DK PBB. Beijing bersikeras krisis kekerasan terhadap biksu tersebut merupakan masalah dalam negeri Myanmar.

Duta Besar AS untuk PBB Zalmay Khalilzad dalam sesinya menunjukkan ketidaksabaran AS atas mandulnya DK PBB menghasilkan sanksi bagi Myanmar. "Sekarang adalah waktu bagi DK PBB untuk melakukan sesuatu lebih dari sekadar duduk dan mendengarkan brifing," tegas Khalilzad merujuk pada acara brifing utusan khusus PBB Ibrahim Gambari sebelumnya. Upaya mendorong sanksi lebih keras terhadap junta militer juga didukung Dubes Inggris untuk PBB John Sawers.

Pernyataan dua negara berpengaruh di PBB itu disanggah wakil Tiongkok. Dubes Tiongkok untuk PBB Wang Guangya menganggap masalah di Myanmar tidak berpotensi membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. "Tekanan-tekanan yang diberikan kepada Myanmar tidak membantu bangsa tersebut mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi," tegasnya.

Selain ketiga negara itu, tidak banyak pendapat dari negara lain yang hadir, termasuk Indonesia serta dua negara bukan anggota DK PBB, yaitu Myanmar dan Singapura, yang hadir dalam kapasitas sebagai pemimpin ASEAN. Negara-negara peserta pertemuan pasif itu cenderung mendukung langkah diplomasi Gambari. Diplomat senior asal Nigeria itu diminta kembali ke Myanmar secepatnya.

Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan, Gambari akan kembali ke Myanmar pertengahan November. Dubes Singapura di PBB Vanu Gopala Menon menekankan agar upaya diplomasi lanjutan Gambari melibatkan kelompok militer. "Militer adalah kelompok kunci di Myanmar, tanpa mereka, maka tak pernah ada solusi," tegasnya.

Dubes Myanmar di PBB U Kyaw Tint Swe menganggap pernyataan Menon itu dalam kapasitas sebagai wakil Singapura, bukan representasi ASEAN.

Terkait pasifnya pemerintah Indonesia dalam pembahasan krisis Myanmar di DK PBB, Direktur Kerja Sama dan Pelucutan Senjata Internasional Departemen Luar Negeri (Deplu) Desra Percaya mengatakan, Indonesia sedang menunggu komitmen pemimpin tertinggi junta militer Myanmar Jenderal Than. "Tidak benar kalau kita tidak punya sikap," tegasnya saat dihubungi kemarin.

Menurut pejabat Deplu yang ikut hadir dalam pertemuan informal DK PBB Rabu (3/10) di New York itu, Indonesia menunggu laporan utusan khusus Sekjen PBB Ibrahim Gambari tentang kondisi terakhir di Myanmar. "Kita tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan karena laporan Gambari akan diungkapkan pekan depan," lanjut alumnus Unair itu.

Dari laporan itu, sambung Desra, baru sidang DK PBB membuat opsi soal resolusi Myanmar. Isi resolusi tersebut bisa berupa rekomendasi untuk pemerintah junta atau sanksi untuk meredakan kekerasan yang dilakukan junta terhadap rakyat yang prodemokrasi.

"Kita juga belum tahu apa isi resolusi soal Myanmar tersebut. Makanya kita belum tentukan sikap. Tapi, prinsipnya Indonesia ingin junta segera mengakhiri kekerasan dan membuka jalan untuk demokrasi," tegas pria berkacamata itu.

Ketika ditanya di pihak manakah Indonesia mengambil opsi tentang Myanmar, Desra mengaku tidak di pihak AS maupun Tiongkok. "Kita tetap yakin sanksi tidak bisa menyelesaikan konflik suatu negara seperti halnya Iraq. Tapi, kita juga tidak ingin HAM dan demokrasi terus dilanggar," bebernya. Posisi Indonesia, lanjut Desra, juga akan ditentukan setelah pemerintah junta militer Myanmar mau diajak berdialog. "Nada-nadanya berdasarkan laporan informal Gambari, Than Swe bersedia dialog," sambungnya.

Disinggung soal kevokalan Singapura dalam sidang informal DK PBB Rabu (3/10) lalu, Desra membenarkan. "Singapura memang bersuara sangat vokal terhadap kekejaman rezim junta. Tapi, jangan lupa negara itu membawa suara ASEAN secara keseluruhan," katanya. Intinya, lanjut bapak dua anak itu, sebagai negara yang juga anggota ASEAN, Indonesia pun memiliki sikap yang sama keras dengan Singapura.(afp/ap/rtr/nue)
Laporan Tim Jawa Pos dari Myanmar
Sumber: Jawa Pos, 7/10/07

Junta, Dengarkan Hati Nuranimu

2007-10-06T04:20:00.000+07:00

Catatan Damai Ibnu Suwondo, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Surakarta

Menarik mencermati perkembangan akhir-akhir ini di negara Myanmar. Negara yang dikuasai junta militer itu, kini tengah goncang. Junta menghadapi aksi ribuan massa menuntut demokrasi. Tapi, junta menghadapinya dengan moncong senjata.

Dari pengalaman di masa lalu di mana junta membantai sekitar 3000 demonstran, pembantaian serupa bukan mustahil kembali terulang. Kalau itu terjadi, saya kira itu pantas disebut "tragedi kemanusiaan".

Dengan kekuasaan 45 tahun, mungkin saja junta berhasil mengatasi aksi-aksi demonstrasi rakyat. Kekerasan militer bisa jadi efektif meredam aksi-aksi itu. Rakyat juga punya rasa takut, meski menginginkan diktator digulingkan. Tapi, kenapa kekuasaan harus dipertahankan dengan mengorbankan rakyat banyak? Benarkah tindakan sadis menyelesaikan masalah?

Tidak ada yang bisa kita lakukan dari sini, selain doa bagi kebaikan rakyat Myanmar. Selain itu, anjuran agar junta militer mau mendengar suara hati nuraninya.

Namun, saya kira, kita perlu merenungi sejarah Myanmar. Pertama, bahwa kekuasaan yang dijalankan secara diktator pasti lambat-laun mendapat tentangan. Kedua, menghadapi tuntutan atau menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan senjata pasti tak disukai. Ketiga, menakut-nakuti rakyat dengan tindakan sadis dan kejam hanyalah menunda persoalan, bahkan menimbulkan persoalan baru. Keempat, kelima dan seterusnya, silakah renungi sendiri.

Cermati Foto, Tangkap Demonstran

2007-10-06T04:11:00.000+07:00

Junta Militer Pecah Kesolidan Rakyat Sipil

Intimidasi yang dilakukan Junta Militer Tampaknya membuat rakyat Myanmar terbelah. Tak sedikit warga sipil enggan terlibat dalam aksi protes yang digalang para biksu di Myanmar.

Hal ini terlihat dari sikap para sopir bus di Yangon kemarin. Mereka tidak mau mengangkut para biksu yang ingin menyelamatkan diri dari kejaran Junta Militer. Alasannya, mereka tidak mau Junta Militer menghentikan suplai bahan bakarnya.

Di kawasan pinggiran Yangon, tentara yang menggunakan pengeras suara terus berkeliling dan mengancam menangkap orang-orang yang terlibat demo. "Semua harus berdiam di rumah. Jangan keluar. Kami punya foto orang yang kami cari. Kami akan menangkap mereka," ancamnya.

Akibat aksi protes yang mereka lakukan, para biksu di Myanmar menjadi target Junta Militer. Puluhan kuil yang menjadi tempat tinggal biksu, terus menerus di razia. Akibatnya, penjara MyanmaR dilaporkan penuh sesak.

Shari Villarosa, charge d’affaires AS di Myanmar mengatakan bahwa dia dan stafnya, sudah berkeliling ke 15 kuil yang tersebar di Yangon. semuanya kosong. Dia tidak tahu pasti kemana para bhiksu yang mestinya ada di kuil-kuil tersebut. "Saya tidak tahu kemana mereka. berapa orang yang ditangkap, berapa orang yang melarikan diri atau berapa orang yang sudah meninggal," katanya.

Namun Rabu kemarin, sekitar 149 perempuan yang diduga kuat biksuni dan 80 biksu, dibebaskan setelah sempat ditahan di Government Technical Institute di Yangon.

Salah seorang di antaranya memberi kesaksian, bahwa selama ditahan, mereka dibagi menjadi empat golongan. Mereka yang tidak sengaja melintas di lokasi demo, mereka yang menonton demo, mereka yang mendukung demo, serta mereka yang aktif terlibat demo.

Saat diinterogasi, para biksu dan biksuni itu dipaksa berganti pakaian seperti warga sipil biasa. "Mereka menginterogasi kami siang dan malam. Tapi kami juga diberi makan dua kali sehari," kata seorang biksu.

Sementara itu, kemarin, Htay Win, seorang tentara Myanmar yang berpangkat Mayor, melarikan diri dan meminta suaka ke Thailand. Dia mengaku memilih desersi ketimbang menuruti perintah untuk memukuli para bhiksu saat demonstrasi berdarah dua pekan lalu.(theguardian/any)
Sumber: Jawa Pos, Jumat, 05 Okt 2007

Suu Kyi Tanggapi Tawaran Junta

2007-10-06T03:49:00.000+07:00

Dikerangkai sebagai ”Cahaya Positif”

Ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi akan mempertimbangkan tawaran rezim Myanmar untuk bertemu pemimpin junta.Sikap Suu Kyi itu diungkapkan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), kemarin.

Tawaran untuk bertemu Suu Kyi tersebut diungkapkan junta bersamaan dengan Dewan Keamanan (DK) PBB yang akan membahas masalah represi militer terhadap demonstran di Myanmar.Pemimpin junta Jenderal Senior Than Shwe menyatakan, dirinya bersedia bertemu Suu Kyi jika pemenang Nobel Perdamaian itu mengakhiri dukungan sanksi terhadap rezim.

“Aung San Suu Kyi akan mempertimbangkan tawaran itu dalam ‘cahaya positif’.Ini tergantung Daw (Nona) Aung San Suu Kyi untuk memutuskannya,” ungkap juru bicara NLD Nyan Win,kemarin. Tawaran yang jarang diberikan junta itu diungkapkan pemerintah Myanmar bersamaan dengan persiapan Duta Khusus PBB Ibrahim Gambari melaporkan hasil kunjungannya pada Dewan Keamanan PBB. Pekan ini, Gambari telah melakukan lawatan empat hari ke Myanmar dan telah bertemu pemimpin oposisi dan petinggi militer.

Sementara kemarin,misi khusus Amerika Serikat (AS) di Myanmar Shari Villarosa telah diundang bertemu sejumlah jenderal junta. Villarosa telah diundang ke Naypyidaw, tetapi belum ada penjelasan tentang siapa yang akan ditemuinya. Kemajuan yang dicapai Villarosa dilaporkan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS Sean McCormack. ”Pemimpin junta mulai membuka diri untuk menggelar dialog dengan oposisi,”papar McCormack tanpa memberi rincian lebih lanjut.

Ketegangan di Myanmar terjadi karena disulut oleh kenaikan harga bahan bakar minyak pada pertengahan Agustus.Buruknya transisi demokrasi di negara yang dulu disebut Burma itu kian memperkeruh suasana. Saat ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan dengan dipimpin biksu, militer menggunakan cara represif untuk meredamnya. China dan India dinilai sebagai negara yang dapat menekan Myanmar menghentikan aksi represif terhadap demonstran.

Namun,keduanya tetap enggan bertindak tegas.Duta Besar China di PBB Wang Guangya masih menganggap krisis di Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan menolak ide memberlakukan sanksi keras. ”Tidak ada solusi internasional yang dapat membantu menyelesaikan masalah di sana,”ujar Wang. Sementara India hanya menyerukan agar Aung San Suu Kyi dibebaskan.“Dia dapat berkontribusi menjadikan Myanmar sebagai negara demokratis,” ungkap pemerintah India. Kemarin, dua puluh orang mantan pemimpin dunia,termasuk Lionel Jospin dari Prancis dan Mary Robinson dari Irlandia, mendesak China meng-gunakan pengaruhnya untuk menekan Myanmar.

Mantan pemimpin negara dan pemerintahan itu menyeru melalui surat yang ditujukan pada Presiden China Hu Jintao. Surat itu diberikan melalui mantan Perdana Menteri (PM) Norwegia Kjell Magne Bondevik pada Duta Besar China di Oslo. ”Yang terhormat Presiden Hu.Kami menulis untuk meminta Anda mendukung dialog damai dan inklusif untuk rekonsiliasi nasional di Burma,terkait demonstrasi di seluruh dunia dan penembakan di jalanan kota- kota besar Burma,”tulis para mantan pemimpin tersebut. Mereka menulis,

”Kami yakin China dapat meningkatkan peran konstruktif dalam mempengaruhi rezim militer Burma untuk berpartisipasi dalam dialog damai dengan Aung San Suu Kyi dan NLD serta kelompok etnis.” Dalam surat itu,mereka minta Beijing mendukung seruan internasional pembebasan Aung San Suu Kyi.Mereka mendesak China mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memberlakukan embargo senjata pada Myanmar.

Sementara itu, Pemerintah Singapura menyatakan akan mewakili AsosiasiNegara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam pertemuan DK PBB membahas Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah menelepon Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong yang kini menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk membuat pernyataan mewakili organisasi regional tersebut.Ban berterima kasih pada Lee karena Singapura mendukung misi khusus PBB Ibrahim Gambari di Myanmar. “ASEAN sendiri tidak akan cukup kuat, Lee menekankan perlunya kekuatan lain untuk memberi pertimbangan dan mendukung penuh Gambari dan PBB,”ungkap pernyataan pemerintah Singapura,kemarin.

Pemerintah Singapura menjelaskan, Lee telah menulis surat pada pemimpin China,India,dan Jepanguntukmendukungpendapatnya.” Lee mendorong mereka bekerjasamadengan ASEAN dan PBB untuk membantu berbagai pihak di Myanmar mencari jalan keluarbagirekonsiliasinasional,” ujar pernyataan tersebut. (AP/AFP/syarifudin)
Sumber: Seputar Indonesia, Sabtu, 06/10/2007

Gambari, di antara Realitas dan Teori Diplomasi

2007-10-06T03:43:00.000+07:00

Barangkali tak ada yang sangat ditunggu improvisasi politiknya di Myanmar selain Ibrahim Gambari, utusan khusus PBB untuk Myanmar.

Penunjukan Gambari ini bukan sesuatu yang mengherankan. Kerja kemanusiaan dan pengalaman diplomasinya di PBB selama ini dipercaya dunia internasional dapat memberikan sentuhan perubahan di Myanmar. Secara komprehensif, Profesor Gambari adalah seorang intelektual dan diplomat. Karier intelektual dan ma hampir 18 tahun. Sebelumnya, Gambari pernah mengunjungi Myanmar sebanyak dua kali.

Gambari menjadi ujung tombak harapan masyarakat internasional untuk menyelesaikan persoalanpersoalan demokrasi dan hak asasi manusia di negara yang dulu bernama Burma ini.Hasil kunjungannya ini diharapkan mampu membuat Jenderal Than Shwe bisa mengambil langkah lebih persuasif dalam menghentikan setiap gelombang unjuk rasa. Hal itu agar di kemudian hari persoalan dalam negeri Myanmar bisa diselesaikan dengan kekuatan negosiasi, bukan senjata. diplomatiknya dijalani secara berkelindan dan proporsional.

”Dia (Gambari) satu-satunya harapan yang kita miliki. Dia dapat diterima kedua belah pihak (oposisi dan junta),” ujar Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo mengomentari penugasan Gambari ke Myanmar. ”Jika dia gagal, situasi bisa bertambah runyam.” Sabtu lalu (29/09), Ibrahim Gambari terbang ke Yangon, mencari solusi persuasif atas krisis politik yang menerpa Myanmar selama bertahun-tahun. Dalam kunjungannya ini, Gambari bertemu pimpinan junta Jenderal Senior Than Shwe di Naypyitaw dan pemimpin prodemokrasi Aung San Suu Kyi yang telah meringkuk di tahanan rumah sela- Sebelumnya PBB sendiri berulang kali gagal menciptakan rekonsiliasi antara pemerintah militer dengan oposisi prodemokrasi.

Gambari dan pendahulunya, Razali Ismail (Malaysia), juga sebelumnya gagal membebaskan Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian 1991 yang menjadi simbol perjuangan demokrasi Myanmar. ”Tidak diragukan lagi, dinamika politik Myanmar beberapa pekan ke belakang telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Sekali lagi, yang perlu ditingkatkan ialah usaha kita mencari solusi terhadap tantangantantangan yang dihadapi Myanmar,” ujar Gambari ketika menyampaikan pengarahan di Dewan Keamanan PBB, Kamis (20/9).

Karier diplomatnya merupakan buah manis dari pengembaraan intelektual yang selama ini dijalaninya. Setelah menyelesaikan program sarjana di King’s College, Lagos,Nigeria,Gambari melanjutkan studi S-2 di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat (AS), pada 1970. Empat tahun berselang, pada 1974 Gambari meraih gelar PhD dari universitas yang sama dalam bidang Hubungan Internasional. Karier sebagai akademisi dimulai ketika dia mengajar di City University of New York dan Universitas Negeri New York (Albany) selama rentang waktu 1969–1974.

Sekembalinya dari New York, dia menjadi staf pengajar senior di Universitas Ahmadu Bello di Zaria dan anggota Dewan Penilai (dari 1977–1983). Pada 1983 dia dinobatkan menjadi profesor.Tak hanya itu,dari 1982–1983 Gambari diamanati posisi dekan pada Fakultas Ilmu Politik di Universitas Zaria. Di Universitas Zaria inilah Gambari mendirikan Program Pendidikan Prasarjana pertama di Nigeria untuk Internasional Studies. Gambari sempat ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Institut Nigeria bidang Urusan Internasional pada Oktober 1983.

Jabatan itu dia emban sebelum ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) Nigeria pada Desember 1983,setelah terjadi pergolakan militer yang otomatis mengubah pemerintahan di negara tersebut. Ketika menjabat sebagai menlu,Gambari sempat melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan dianugerahi gelar guru besar kehormatan (profesor honoris causa) oleh Universitas Chugsan (universitas yang didirikan Dr Sun Yat Sen, pemimpin Revolusi Petani 1911 dan menjadi Presiden Nasionalis China pertama).

Ketika berakhir masa jabatannya sebagai Menlu Nigeria pada Agustus 1985, dia kembali mengajar di Universitas Ahmad Bello. Antara 1986–1989, dia menjadi Guru Besar Tamu di John Hopkins School, Baltimore, Maryland, untuk mata kuliah Studi Wacana Internasional Kontemporer. Selain itu, dia juga menjadi dosen di Universitas Georgetown dan Universitas Howard, keduanya di Washington DC,AS. Selama masa tinggalnya di AS, Profesor Gambari melahirkan dua buku,Theory and Reality in Foreign Policy Decision Making dan Study Comparative of Regional economic Integration: The Case of ECOWAS. Keduanya diterbitkan Humanities Press.

Sebelumnya, dia telah menerbitkan buku berjudul The Domestic Politics of Nigeria’s Foreign Policy yang diterbitkan Ahmadu Bello University Press.Hingga saat ini, dia aktif menulis artikel dan menjadi kontributor tulisan di berbagai jurnal akademik. Ketika menjabat sebagai Dubes dan Perwakilan Tetap Nigeria untuk PBB, Gambari diikutsertakan dalam proyek penerbitan dua buah buku, masing-masing berjudul Africa’s Security Question at the End of the Twentieth Century into the New Millenium’ dan The United Nations in A Changing World Order: An African Perspective.

Sebagai Dubes dan Perwakilan Tetap Nigeria untuk PBB,Gambari merupakan salah satu anggota senior di PBB. Dia sepuluh kali berturut-turut menjadi Delegasi Nigeria dalam Sidang Umum PBB (SU PBB). Dia juga pernah mengepalai Komite Khusus Menentang Diskriminasi Ras PBB yang bertujuan untuk memberangus setiap ketidakadilan sosial dan memulihkan demokrasi di Afrika Selatan. Dia beberapa kali memimpin misi PBB, termasuk misi Komite Khusus Menentang Diskriminasi Ras PBB ke Afrika Selatan, Burundi, Rwanda dan Mozambik.

Gambari sempat mengepalai Komisi Khusus Operasi Penjaga Perdamaian PBB dari 1990–1999. Dia juga menjadi anggota Dewan Pengawas Institut Pelatihan dan Riset PBB (UNITAR). Dari 1993 hingga 1999 sekaligus Gambari menjabat Presiden Dewan Eksekutif UNICEF (sejak Januari hingga Desember 1999). Kontribusinya untuk dunia kemanusiaan tak hanya dilakoni lewat jalur resmi di PBB. Di luar tugas pekerjaannya, Gambari mendirikan Savannah Centre for Diplomacy, Democracy, and Development. Sebuah organisasi nonpemerintah berlokasi di Abuja, Nigeria, yang memiliki perhatian dalam bidang manajemen, studi kawasan, resolusi konflik, serta pengembangan demokratisasi di Afrika. (ganna pryadharizalbangkok/ berbagai sumber)
Sumber: Seputar Indonesia, 6/10/07

Than Shwe Bersiap Bertemu Suu Kyi

2007-10-05T18:14:00.000+07:00

Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Than Shwe mengaku akan mengunjungi pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi secara personal.

Namun, pertemuan yang akan direncanakan berlangsung pekan ini masih dalam persiapan. Hal ini diungkapkan Than Shwe kepada utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penyelesaian krisis di negara itu, Ibrahim Gambari.

Stasiun dan televisi negara Myanmar sebagaimana dikutip Associated Press menyampaikan, Kamis (4/10/2007), Than Shwe berbicara kepada Gambari Rabu lalu.

Dalam pembicaraan tersebut Than Shwe menyatakan dirinya ingin berjumpa dengan Suu Kyi, jika peraih Nobel Perdamaian 1991 itu bersedia menghentikan perlawanannya dan beban sanksi untuk pemerintahnya.

Kepada Gambari Than Shwe menyatakan, "Dalam kesepakatannya dengan pemerintah, Daw Aung San Suu Kyi menyatakan perlawanan, pembasmian, sanksi ekonomi dan semua sanksi lainnya."

"Jika ia meniadakan semua tuntutannya, Jenderal Senior Than Shwe menyatakan kepada Gambari bahwa dirinya akan menemui Daw Aung San Suu Kyi secara personal," tulis media negara Myanmar.

Sebenarnya persiapan pertemuan junta dengan Suu Kyi ini bukan yang pertama kali. Namun inilah kali pertama junta berinisiatif untuk menjumpai Suu Kyi. Sebelumnya, junta selalu menyebutkan Suu Kyi menampilkan sikap perlawanan terhadap mereka. (jri)
Sumber: www.okezone.com, Jum'at, 05/10/2007 00:56 WIB

Bo Kyi Bertahan Hidup dengan Minum Air Toilet

2007-10-05T18:11:00.000+07:00

Mengunjungi Markas Pejuang Anti-Junta Militer Myanmar di Thailand
Laporan KARDONO S. dari Mae Sot, Thailand

Mae Sot, kota di perbatasan Thailand dan Myanmar, kini menjadi pusat pengungsian para pejuang antijunta militer Myanmar. Para aktivis dari "perlawanan Burma" itu umumnya pernah mengalami kekerasan junta. Termasuk mencicipi sistem penjaranya yang kejam.

JUNTA militer Myanmar dikenal sangat kejam. Taw Nay Thoo, 26, pemuda dari suku Karen, salah satu etnis minoritas di Myanmar yang tinggal di perbatasan Myanmar-Thailand, punya kenangan yang mengerikan tentang kebengisan junta.

"Keluarga saya sudah habis, dibantai junta," kata Taw Nay Thoo kepada Jawa Pos.

Tragedi tersebut terjadi pada 1990. Kala itu, tutur Taw, tentara pemerintah Myanmar menyerbu desanya di kawasan Myanmar Timur. Etnis Karen yang sebagian adalah umat kristiani selama ini memang dikenal sebagai penentang gigih junta militer.

Taw selamat karena saat penyerbuan, dirinya berada di desa tetangga. Oleh warga desa tetangga, Taw yang saat itu masih berusia delapan tahun dibawa ke kamp pengungsi di Mae Sot. Taw selanjutnya merantau ke Bangkok.

Di ibu kota Thailand itu, Taw rajin mengumpulkan video dokumenter tentang kekejaman junta militer Myanmar untuk Altasean, nama sebuah kelompok perlawanan Burma (nama Myanmar sebelum diubah oleh pemerintah junta).

"Harus ada perubahan. Junta tidak bisa lagi dibiarkan berkuasa," kata Toni, panggilan akrab Taw, seraya memberikan sebuah film dokumenter karyanya yang berbahasa Indonesia kepada Jawa Pos.

Kendati kelompok perlawanan Burma cukup banyak dijumpai di Bangkok, basis kelompok perlawanan bawah tanah rakyat Burma ada di Mae Sot, sebuah kota kecil yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Kota ini berada sekitar 700 km sebelah barat Bangkok.

Dari Mae Sot menuju wilayah Myawaddi, Myanmar, dihubungkan dengan jembatan sepanjang sekitar dua kilometer. Jembatan yang melintasi Sungai Moei itu diberi nama "Jembatan Persahabatan".

Mae Sot merupakan kamp pengungsi Myanmar terbesar. Menurut otoritas setempat, setidaknya ada 80 ribu pengungsi Myanmar di Mae Sot saja. "Itu jumlah yang tercatat resmi. Jumlah sebenarnya jauh lebih banyak karena banyak yang masuk secara ilegal," kata Manop Pramkatep, seorang petugas imigrasi Thailand, kepada Jawa Pos di Jembatan Persahabatan.

Di Mae Sot, setidaknya ada dua kelompok perlawanan yang cukup besar, yakni AAPP (Associate Assistance for Political Prisoners) dan ABFSU (All Burma Federation of Student Union). Selain itu, masih ada sebuah pagoda yang didirikan dan digunakan oleh para biksu pelarian Burma. Pagoda tersebut bernama Wa Pa Mai Monastery.

Organisasi terbesar dan yang paling banyak dirujuk adalah AAPP. Sejak 1988, menurut AAPP, junta militer telah memenjara lebih dari 200 ribu orang tahanan politik. "Kami berjuang agar tidak ada lagi tahanan politik," ujar Bo Kyi, joint secretary AAPP.

AAPP, imbuh Bo Kyi, mempunyai jaringan sekitar 300 orang di seluruh Myanmar untuk memantau sekitar 46 penjara yang ada di sana. "Di antara orang-orang kami, ada yang tahanan politik, tahanan kriminal, dan bahkan beberapa sipir penjara," katanya. Saat ini, AAPP aktif memantau perkembangan para tahanan politik tersebut.

Kantor AAPP terletak di pinggiran Kota Mae Sot. Untuk masuk ke sana, Jawa Pos harus dipandu aktivis AAPP. Sebab, kantornya tanpa papan nama.

Menempati bangunan seukuran rumah tipe 36, kantor AAPP didesain cukup unik. Satu ruang tampak seperti kantor biasa (lengkap dengan komputer dan operatornya). Yang paling menarik adalah ruang museum. Di sepanjang dinding ruang ini, dipajang foto-foto orang yang hilang, ditahan, ataupun tewas karena kekejaman junta militer.

Ada juga miniatur Penjara Insein, penjara paling terkenal di Myanmar, lengkap dengan miniatur ruang selnya. Sejumlah foto menunjukkan hampir seluruh anggota parlemen di Uni Eropa dan AS pernah mengunjungi museum tersebut.

By Kyi boleh dibilang "kenyang" pengalaman di penjara. Dua kali, Byo Ki ditahan. Pertama, tahun 1990-1993 gara-gara demonstrasi. Kedua, Juli 1994 hingga Oktober 1998 setelah ikut dalam rombongan negosiasi dengan junta. "Negosiasinya gagal, kami langsung ditahan," kata Bo Kyi.

Menurut Bo Kyi, semua penjara adalah tempat yang tidak enak. Namun, penjara di Myanmar paling mengerikan. "Apalagi, Penjara Insein (terletak di bagian utara Yangon, Red)," kata Bo Kyi.

Karena banyaknya orang yang terganggu mentalnya setelah menjalani hukuman di Penjara Insein, kata Bo Kyi, oleh para tapol penjara ini sering dipelesetkan menjadi "Insane" (kata dalam bahasa Inggris yang berarti gila, Red).

Bo Kyi bercerita bahwa tatkala dijebloskan ke dalam Penjara Insein, dirinya dikurung dalam sebuah ruang berukuran 1,5 meter x 1,5 meter. "Tidak ada penerangan. Ruang sempit itu benar-benar gelap," katanya.

Pria yang lari dari Myanmar sejak 2000 itu menuturkan selama hampir dua hari dia tidak diberi makanan dan minuman. "Belakangan diketahui, seluruh tahanan baru di sana tidak diberi makanan dan minuman selama 36 jam. Untuk bertahan hidup, saya terpaksa minum air toilet," ujarnya.

Tujuan pengurungan seperti itu, kata dia, adalah melemahkan mental dan fisik para tahanan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah orang-orang junta militer menginterogasi mereka. (bersambung)
Sumber: Jawa Pos, Jumat, 05 Okt 2007

Junta Pecah, Anak Buah Than Shwe Membelot

2007-10-05T17:53:00.000+07:00

Dipicu Penolakan untuk Membantai Para Biksu

Perpecahan mulai melanda pemerintahan junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Senior Than Shwe. Mayor Hla Win telah melarikan diri ke Thailand untuk mengajukan suaka politik ke Norwegia.

Salah seorang kepercayaan Than Shwe itu membelot setelah menolak perintah pembantaian terhadap para biksu dan pengunjuk rasa. Laporan yang diungkapkan pejabat intelijen Thailand, kemarin, menegaskan indikasi perpecahan di tubuh elite militer Myanmar semakin kuat.

Dalam laporan tersebut, Mayor Hla Win masuk ke wi- Pengamat menilai, kasus pembelotan Mayor Hla Win menunjukkan perpecahan dalam tubuh militer. Dia masuk wilayah Thailand dengan bantuan satu organisasi nonpemerintah. "Dia bukan seorang jenderal senior, tapi perwira menengah," ungkap Pemerintah Thailand, Rabu (3/10/2007).

Pelarian Hla Win merupakan salah satu kasus pejabat militer pertama yang melarikan diri sejak junta memerintahkan penyerangan terhadap pengunjuk rasa antipemerintah pekan lalu. Pejabat Thailand tidak dapat menjelaskan mengapa Hla Win melarikan diri. Namun pengamat Myanmar menilai, mereka yakin Hla Win menolak perintah menembak biksu Buddha pekan lalu saat 100.000 orang berunjuk rasa di Yangon. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 13 orang tewas dan 1.000 orang ditahan junta.

Namun sejumlah pihak mengungkapkan jumlah korban mencapai lebih dari 200 orang. Situs Mizzima yang dioperasikan mantan warga Myanmar di pengasingan menyebutkan, Mayor Hla Win yang bertanggung jawab di Kota Yangon telah dipecat. Menurut Mizzima, Mayor Hla Win diizinkan mundur' pada Senin 1 Oktober karena dianggap terlalu lunak dalam meredam aksi pengunjuk rasa.

Hla Win merupakan perwira yang mengawasi penyerbuan ke sejumlah biara dan menyaksikan penahanan ratusan biksu dan pengunjuk rasa.

Pasukan Hla Win melepaskan tembakan dari senapan otomatis ke arah kerumunan sipil tidak bersenjata dan menewaskan sejumlah orang yang tak diketahui jumlahnya. Seorang diplomat Barat mengatakan, Jenderal Senior Than Shwe menyatakan puas dengan upaya militer meredam aksi pengunjuk rasa.

Hla Win juga dikenal sebagai wakil Jenderal Than Shwe dan pesaing potensial wakil Jenderal Senior Maung Aye.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Myanmar Letnan Jenderal Soe Win yang sakit-sakitan meninggal dunia di rumah sakit militer di Mingalardon, Yangon, Selasa 2 September.

Soe Win meninggal pukul 05.00 sore waktu setempat. Sebelumnya, Soe Win telah dikirimkan kembali ke Myanmar dari tempat perawatan medis yang dirahasiakan di Singapura, Senin 1 Oktober. PM Myanmar itu diketahui telah menderita leukemia dan mendapat perawatan medis di Singapura. Soe Win dikenal sebagai tangan kanan Jenderal Senior Than Shwe yang dikenal sebagai 'Tukang Jagal Depayin' atas perannya sebagai dalang pembantaian massal di Depayin pada 2003.

Saat itu Soe Win memerintahkan penyerangan terhadap aksi unjuk rasa pendukung Aung San Suu Kyi. Soe Win akan digantikan Letnan Jenderal Thein Sein. Sementara Tin Aung Myint Oo dipromosikan sebagai Sekretaris I Thein Sein. (sindo)
Kamis, 04/10/2007 04:13 WIB

Penganiaya Bhiksu Bisa Menderita Seumur Hidup

2007-10-05T17:47:00.000+07:00

Tindakan Rezim Mesti Dilandasi Guru Buddha

Penindasan yang dilakukan junta Myanmar, terutama kepada para Bhiksu masih mendapat kecaman dari seluruh dunia. Dipercaya, pelaku penganiaya Bhiksu akan menderita seumur hidup.

"Penganiayaan terhadap Bhiksu akan mengalami penderitaan hidup di beberapa kehidupan pelakunya," ujar Ketua Umum DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) Ponijan Liaw, dalam keterangannya kepada okezone, di Jakarta, Jumat (5/10/2007).

Junta Myanmar telah bertindak sangat keras kepada ribuan Bhiksu, yang berdemo menentang kenaikan BBM dan kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga-harga itu hingga mencapai 500 persen. Diberitakan, puluhan Bhiksu tewas dalam kekerasan ini.

"Hentikan semua tindakan militeristik terhadap warga Myanmar, terutama terhadap para Bhiksu yang tidak bersenjata," tegas Ponijan.

Maka itu, Gemabudhi mengimbau kepada pemerintah dan pemegang kekusaan Myanmar, untuk memikirkan dengan hati yang tenang dilandasi ajaran cinta kasih dan kasih sayang Guru Buddha (metta dan karuna), untuk menyejukkan suasana. (ism)
Sumber: www.okezone.com, Jum'at, 05/10/2007 10:41 WIB

Dunia Maya Kecam Junta Militer Myanmar

2007-10-05T17:40:00.000+07:00

Blogger di 45 Negara Bersatu Serukan Demokrasi di Burma

Ribuan pemilik blog atau web internet di 45 negara telah bergabung dalam sebuah bentuk protes cyberspace untuk melawan rezim militer Myanmar pada Kamis (4/10/2007). Para “peselancar” mengirim tulisan dengan tema “Bebaskan Burma” di halaman depan blog mereka. Aksi tersebut dipicu tindakan rezim Myanmar yang telah menutup akses informasi di negara tersebut, Minggu 30 September.

Diktator militer Myanmar atau lebih dikenal dengan nama Burma tersebut secara brutal membubarkan aksi demonstrasi prodemokrasi. Menurut para aktivis di Myanmar, jumlah korban tewas lebih dari 200 orang dan menangkap ribuan demonstran. Selain dari warga sipil, korban juga para biksu Budha yang menjadi pelopor aksi protes di Myanmar.

Rezim juga memutus akses internet di Myanmar dengan tujuan menutup semua jalur informasi dari luar negeri. Menurut freeburma.com, ide protes di dunia maya tersebut berasal dari Jerman dan menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Amerika Serikat, Rusia, Cina, Indonesia, Brasil, Ukrina dan Perancis dengan menggunakan 8 bahasa yang berbeda.

''Kami ingin terlibat dalam kebebasan dan menunjukan simpati kami pada rakyat Myanmar yang berusaha berjuang melawan rezim tanpa harus menggunakan senjata” ujar seorang penulis blog di internet kepada Associated Press.

Pada Kamis pagi, lebih dari 7 ribu blogger ikut bergabung dalam aksi tersebut dengan berbagai macam tulisan di di blog mereka. Para pengguna internet juga dapat mendownload dan mengirim berbagai berita seperti menunjukkan aksi protes para biksu budha dan tulisan “bebaskan Burma”.

''Aksi ini dibutuhkan untuk membawa masalah di Myanmar ke dunia internasional an memaksa junta militer membebaskan tahanan politik dan memberi kebebesan berbicara” tulis seorang blogger di India. (top)
Sumber: www.okezone.com, Kamis, 04/10/2007 19:01 WIB

Nirvana (Surat untuk Siddharta Gautama)

2007-10-04T08:15:00.000+07:00

Esai Muhammad Al-Fayyadl

Siddharta, percakapan kita hari ini adalah percakapan bisu di antara dua hati yang berbeda. Kau orang suci, yang setiap hari merenungkan yang-ilahi. Dalam setiap desah napasmu, kau mengingat-Nya, memuja-Nya. Sedangkan aku bukan siapa-siapa. Aku bukan seorang santo sepertimu. Aku hanya seseorang yang ingin berbagi kepadamu tentang kerisauanku melihat dunia hari ini. Maukah kau mendengarku, Siddharta? Aku akan bercerita dalam diam.

Dunia hari-hari ini begitu berbeda dengan duniamu dua-enam abad lalu. Entah seperti apa duniamu dulu. Tapi kubayangkan, dalam hidupmu dulu tak begitu banyak orang yang serakah. Dua-enam abad lalu, dunia mungkin masih berjalan dengan indahnya. Semilir angin dan dunia yang terhampar hijau masih mudah engkau saksikan. Keramahan, canda tawa, dan kasih sayang masih terdengar indah di masa hidupmu. Di dunia yang tenang itu, kau menemukan Kebajikan dan Keindahan yang kau rindukan. Di dunia itu, kau menemukan nirvana.

Sekarang, Siddharta, situasi telah berubah. Jika kau hidup sekarang, semakin jarang kau temui lagi semilir angin dan pemandangan hijau yang biasa kau lihat dulu. Kota-kota telah berkembang dengan pesatnya. Mereka yang menjalani hidup bertapa sepertimu, menjauh ke tempat-tempat terpencil. Kami hidup di zaman modern di mana manusia, jika tak serakah dan egois, akan sulit bertahan. Di dunia ini, Siddharta, kau menyaksikan kesengsaraan dan kesemena-menaan begitu banyak merajalela…
***
Dan hari ini, Siddharta, lebih dua ribu tahun setelah engkau pergi, seharusnya kami bisa melihat dunia yang lebih baik. Dunia yang pernah melahirkan manusia-manusia luhur sepertimu. Tapi, apa lacur, sepertinya kami harus memendam dalam-dalam impian itu.

Di sini, di Asia, tempat engkau pertama kali mendakwahkan kebajikan, angkara murka dan kesemenaan masih kuat bertakhta. Padahal dua ribu tahun lalu, di benua ini, di benua yang juga lahirkan para nabi dan rasul, telah engkau suarakan pentingnya kedamaian. “Nafsu dan amarah,” katamu, “adalah sumber nestapa”.

Tapi orang-orang tak hirau, Siddharta. Di Burma hari ini, di negeri yang memujamu jiwa-raga, ratusan orang dibunuh, ribuan diculik, dan sekian ribu lainnya terluka. Mereka dibunuh karena mereka menolak mengakui sebuah rezim yang tak mengindahkan suara rakyatnya sendiri. Mereka diculik karena sang rezim tahu bahwa mereka benar.

Siddharta… kau tahu, siapa yang menggerakkan itu semua? Mereka, pengikutmu, para biksu dan biksuni. Mereka turun ke jalan dan mengetuk hati dunia untuk menggugat penindasan yang dilakukan pemerintah Burma. Sejak dua minggu terakhir, mereka berdemonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Mereka ingin pemerintah sadar akan kesalahannya.

Aku sejujurnya tak habis pikir, Siddharta, kekuatan apa yang membuat mereka tergerak sedemikian rupa. Para biksu dan biksuni itu adalah para pertapa yang menjauh dari dunia. Mereka mencintai kemiskinan dan keheningan. Mereka hidup untuk beribadah dan berdoa.

Tapi, mereka juga turun ke jalan. Mereka peduli pada penderitaan orang-orang. Kekuatan apakah yang menggerakkan mereka hingga mereka berbuat begitu? Kekuatan cinta-kah, Siddharta?

Aku pernah ingat salah satu ucapanmu, salah satu pesanmu kepada para pengikut setiamu: “Jadilah orang yang penyabar, berbela rasa, dan penuh cinta”. Inikah yang menggerakkan mereka hingga mereka berani bertaruh nyawa hanya demi berbakti kepada orang lain?

Tapi, Siddharta, ingin kukabarkan kepadamu bahwa para biksu-biksuni itu telah banyak terbunuh. Mereka tak hanya berani mati; mereka benar-benar mati. 26 September kemarin, darah tumpah di pagoda. Tempat-tempat berdoa dalam sekejap telah berubah menjadi altar pembantaian. Di pagoda, mereka dulu memujamu. Kini di pagoda, mereka menjemputmu ke atas nirvana.

Mereka menjadi martir, Siddharta, demi bangsanya sendiri. Kau pernah mengajarkan bahwa tak ada yang sia-sia di dunia ini. Kesengsaraan akan membawa kebahagiaan, dan kematian akan membawa kehidupan. Mereka menjadi martir, Siddharta, karena mereka sadar bahwa ajaranmu benar. Mereka ingin mati demi ber-bhakti kepada umat manusia, sebagaimana dulu engkau ber-bhakti kepada orang-orang miskin di kerajaanmu.

Siddharta… kami tak tahu berapa banyak lagi yang akan terbunuh besok. Kami tak dapat menghitung berapa banyak lagi darah yang akan tumpah hanya demi sebuah nafsu dan angkara murka. Kami tak tahu, dengan cara apa kami menyelamatkan mereka yang kelaparan dan ketakutan. Kami tak tahu, dengan cara apa kami mengusir semua kegelapan ini.

Yang kami tahu, Siddharta, besok engkau tak akan lagi bersemadi. Engkau akan turun dari nirvana, menemui mereka yang sengsara. Yang kami tahu, Siddharta, engkau akan meniupkan kembali kedamaian untuk mereka yang ketakutan.

Siddharta… apakah kau mendengar kami di sana? Maukah kau mendengar kami? ***

Time for Five-party Talks on Myanmar

2007-10-04T08:01:00.000+07:00

By Vibhanshu Shekhar and D A Wiwik Dharmiasih, New Delhi/Denpasar, Bali

The Myanmarese junta's announcement of a manifold increase in oil and gas prices sparked a popular protest in Yangon in August. Since then, the protest has emerged as the biggest mass-movement in the last two decades, encompassing almost all of southern and central Myanmar and representing every spectrum of society.

The ongoing humanitarian crisis in Myanmar has emerged as a litmus test for the credibility of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as a regional community. Today Myanmar stands on the brink of economic disaster, mass-starvation and political genocide, and is a possible security threat to neighboring countries.
Such a situation not only threatens to create a humanitarian crisis but also defeats the primary ASEAN objective of forming a regional community. While some ASEAN countries have independently been vocal in their criticism of the dismal pace of democratic reform and the large-scale human rights violations by the military junta, ASEAN as a collective regional grouping has not been able to come up with any concrete proposal to manage the ongoing crisis.
While the current developments in Myanmar have brought to the fore the acute livelihood crisis facing the entire country, it has also opened a window of opportunity for resolving the crisis. Given large-scale international pressure and persuasion from China, the military junta has so far desisted from killings on the scale of those following the uprising in 1988.
For the first time, the Chinese response has been positive; they have restrained the junta from an armed solution to the problem. Perhaps, China does not wish to be seen as siding with a regime practicing genocide and wants to project itself as a responsible player in the region. This has great importance for China's growing engagement with ASEAN.
India has also -- though late -- awakened to the need for a peaceful resolution of the ongoing crisis, demanding national reconciliation and democratic reform in Myanmar. The late Indian response can be attributed to the fear of being trumped again by China, which has received appreciation from the international community for restraining the junta.
As individual external pressure has limitations, ASEAN should gather stray initiatives rather than hoping that China and India will take a leading role. It will indicate ASEAN's lack of wisdom if ASEAN expects China and India to play a leading role in resolving a crisis which falls into the ASEAN domain. Moreover, if China or India plays an effective role in resolving the crisis, it will nibble at the legitimacy and credibility of ASEAN as a regional platform and may deal a major blow to the golden dream of constructing an ASEAN community. It is time for ASEAN to get its act together and play a leading role in resolving the crisis, as it did in Indochina in the late 1980s and early 1990s.
Equally true is the proposition that if ASEAN takes the initiative and asks China and India to come on board, it is unlikely they would refuse. Over the years, both China and India have been trying to develop closer relationships with ASEAN and ASEAN enjoys a good deal of leverage in the foreign policy articulation of both countries.
Inaction on the part of China and India would certainly compromise their shared ambition of playing a major role in the peace and stability of the ASEAN region. It is time for ASEAN to capitalize on its growing relationship with China and India by persuading the junta to resolve the crisis and to initiate democratic reform in the country.
China, India and ASEAN should not forget they are not only neighboring countries but also stakeholders in a politically and economically stable Myanmar. The current crisis, if unchecked, may lead to a mass-flight to border areas of neighboring India and Thailand, as happened in 1988.
India should not forget that an unstable and oppressed Myanmar will bring more trouble for India, especially when its provinces bordering Myanmar have witnessed bloody insurgencies during the last 15 years. Such a scenario runs contrary to the Indian hope of managing the insurgency by securing help from the military junta.
Similarly, Thailand, Singapore and Malaysia are respectively the first, second and third largest Myanmar trading partners and investors and so can influence the generals in resolving the crisis. Therefore, ASEAN has to initiate the conflict management exercise and act as the facilitator of the dialogue mechanism. The ball is in ASEAN's court and the next seven days will determine whether ASEAN can address crisis situations in its own region or not.

- Vibhanshu Shekhar is research fellow at the Southeast Asia Research Programme Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi, India and can be reached at vibhanshu@ipcs.org.

- D A Wiwik Dharmiasih is a freelance researcher based in Bali and can be reached at iwikd@gmail.com.

Sumber: The Jakarta Post, October 04, 2007

Ratusan Biksu Eksodus

2007-10-04T07:48:00.000+07:00

Sebagian Tentara Burma Dikabarkan Membelot ke Kubu Prodemokrasi

Merasa terancam, ratusan biksu Buddha Myanmar dikabarkan mencoba meninggalkan negeri itu. Saksi mata mengatakan, banyak biksu yang berada di stasiun kereta api dan terminal bus.

Tidak semua bus menerima biksu itu. Mereka menolak mengangkut biksu karena khawatir tidak akan mendapatkan BBM.

Kepergian biksu ke luar Yangon bisa dipahami. Pasalnya, ratusan biksu yang memulai aksi demo di Myanmar sudah ditahan.

Sumber yang dirahasiakan identitasnya mengungkapkan kepada BBC bahwa biksu-biksu itu ditangkap dan ditahan di penjara yang berada di ujung utara Myanmar. Yangon dalam keadaan tenang meski masih terlihat tentara berjaga-jaga.

Mereka juga membubarkan kerumunan massa yang dicurigai akan berunjuk rasa. "Orang-orang di Yangon tampak sangat ketakutan," kata saksi mata.

Hal yang sama juga dikatakan Duta Besar Amerika Serikat di Myanmar Shari Villarosa. Dalam wawancara lewat telepon, Villarosa mengatakan bahwa warga Yangon ketakutan. "Militer dan polisi berpatroli di sekeliling kota saat tengah malam. Mereka mengunjungi rumah-rumah dan menangkapi orang-orang," ungkapnya.

Penangkapan itu diumumkan secara terbuka oleh militer. "Kami memiliki foto-foto tersangka, kami akan menangkap mereka," ujar personel militer lewat pengeras suara yang dibawa mobil patroli.

Selain eksodus biksu, juga beredar rumor adanya serdadu Myanmar yang membelot ke Thailand. Personel militer yang unitnya diperintahkan untuk menyerang demonstran di Yangon mengaku tidak ingin menembak atau memukuli biksu. "Saya tahu akan ada perintah pemukulan dan penembakan biksu. Jika tetap bertahan, saya harus mengikuti perintah itu. Namun, karena saya Buddha, saya tidak ingin membunuh biksu-biksu itu," kata anggota militer yang sekarang mencoba mencari suaka di luar negeri itu.

Sementara, pergerakan militer mulai menuju kota di utara Myanmar, Okkalapa. Polisi antihuru hara dan tentara lengkap dengan atributnya berdatangan memenuhi kawasan tersebut sejak akhir pekan.

Kedatangan mereka memicu ketakutan warga sipil dan biksu yang tersebar di enam kuil kecil yang terletak di alan Bagan, Okkalapa. Dua hari sebelumnya, para tentara itu menggerebek kuil, melemparkan gas air mata, dan mengumpulkan ratusan biksu di kota yang bersebelahan dengan Okkalapa. Jalan-jalan menuju kuil penuh dengan percikan darah yang diduga berasal dari tubuh biksu yang dipukuli militer.

Demi menghindari hal-hal buruk, hampir 100 biksu memilih tidak menetap di kuil. Warga sipil juga berkumpul meminta biksu-biksu itu tidak tidur di kuil. Banyak warga yang menawarkan rumah mereka sebagai tempat tinggal sementara. Sedangkan puluhan lainnya memilih keluar dari kota.

Sebagai bentuk solidaritas, ratusan warga sipil melanggar jam malam demi melindungi kuil. "Sekitar 1.000 orang berdoa demi melindungi biksu. Wanita, pria, tua, muda, terus berada di depan kuil sampai dini hari dan terus memanjatkan doa," kata salah satu warga sipil yang ikut berdoa.

Militer berdiri di depan warga yang melindungi kuil dan memerintahkan agar kerumunan bubar. "Tolong, kami meminta semua agar pulang ke rumah masing-masing, jangan mendekat, kami tidak ingin menembak siapa pun. Tolong jangan buat kami melakukan hal itu," kata salah seorang komandan militer seperti dikutip saksi mata.

Eksodus ratusan biksu itu membuat staf kedutaan besar Amerika Serikat di Yangon kecele. Kemarin mereka mendatangi beberapa kuil, yang ternyata sudah dalam keadaan kosong.

Beberapa kuil dijaga ketat oleh militer dan orang luar dilarang masuk. "Jumlah biksu yang ada di jalan berkurang drastis, kemana semua biksu-biksu itu? Apa yang terjadi kepada mereka?," kata seorang diplomat AS.

Democratic Voice of Burma, stasiun radio yang bermarkas di Norwegia mengatakan kalau otoritas sudah membebaskan 90-400 biksu yang ditahan di Myitkyina, ibukota negara bagian Kachin, saat pengrebekan tengah malam di kuil-kuil pada 25 September. (ap/bbc/guardian/tia)
Sumber: Jawa Pos, Kamis, 04 Okt 2007

PM Myanmar Meninggal

2007-10-04T07:43:00.000+07:00

Tentara Junta Militer Cari Suaka

Di tengah upaya memadamkan perlawanan rakyatnya, junta militer Myanmar kehilangan salah seorang pucuk pimpinan. Sumber tepercaya menyebutkan, Perdana Menteri Myanmar Letnan Jenderal Soe Win meninggal di rumah sakit militer di Mingalardon, Yangon, Selasa (2/10) petang.

Mengutip jaringan berita online Thailand, The Nation, Soe Win yang sebelumnya menjalani perawatan di Singapore General Hospital selama empat bulan kembali ke Myanmar secara rahasia Senin (1/10). Otak serangan berdarah tentara junta terhadap kelompok oposisi empat tahun lalu itu dinyatakan meninggal Selasa (2/10) sekitar pukul 17.00 waktu setempat.

Soe divonis oleh tim medis Singapura menderita leukemia. Kematian jenderal yang mendapat julukan "Jagal dari Depayin" (merujuk tragedi pembantaian pendukung pemimpin oposisi Suu Kyi di Depayin pada 2003) diprediksi tidak banyak menggoyang kekuatan junta militer. Sebab, kekuasaan nyata berada di tangan Jenderal Senior Than Shwe.

Namun, para tokoh oposisi berharap kematian Soe Win mendorong junta lebih lunak. Sebab, banyak tokoh di lingkar satu kekuasaan sudah tua. "Saya juga baru mengetahui itu (kematian Soe Win, Red) dari sumber. Namun, kami harap kabar ini membawa dampak baik bagi perjuangan kami," ujar Juru Bicara Pemerintahan Koalisi (National Coalition Government/NCG) of the Union of Burma Zin Linn kepada wartawan Jawa Pos Kardono Setyorakhmadi kemarin.

Mengenai pengganti PM Soe Win, pemimpin junta militer dikabarkan akan mengangkat Letnan Jenderal Thein Sein, orang kepercayaan Jenderal Than Shwe. Namun, sumber lain menyebutkan, Jenderal Shwe Mann, kepala staf gabungan militer Myanmar, berpotensi menjadi PM baru Myanmar.

Di bagian lain, rumor yang menyebutkan adanya perpecahan di kalangan militer ternyata bukan isapan jempol belaka. Buktinya, kemarin seorang perwira menengah militer Myanmar mencari suaka ke Kedutaan Besar Swedia dan Norwegia di Bangkok. Hal ini dilansir oleh radio kelompok perlawanan junta militer di pengasingan Democratic Voice of Burma yang berkantor Oslo, Norwegia.

Zin Linn membenarkan kabar tersebut. Dia bahkan menjelaskan bahwa mayor yang kemudian diidentifikasi bernama Mayor Htay Win itu sebelumnya merupakan wakil komandan sebuah batalyon LID 99, sebuah batalyon yang ditugasi menumpas demonstrasi di Yangon. "Dia mencari suaka bersama anaknya yang berumur 17 tahun," ujar Zin Linn, yang kemudian menyebutkan bahwa dia kini tidak tahu lokasi persisnya Mayor Win tersebut.

Masih menurut Zin Linn, mayor Win membelot karena menolak untuk menembaki warganya sendiri, terutama para biksu. "Karena takut dihukum berat lantaran menolak perintah, makanya Mayor Win membelot dan lari dari negaranya," ucap Zin Linn. Win desersi dari kesatuannya dan melarikan diri dari kejaran pasukan junta selama lima hari.

Selasa malam, Win dan anaknya tiba di Bangkok. Pelarian tentara Myanmar seperti Mayor Win diperkirakan semakin sering terjadi. Sebab, banyak di kelompok militer yang menolak berlaku kasar, apalagi menembakkan senjata ke rakyat dan para biksu. "Saya dan banyak teman saya tak mampu melakukan perintah itu (menembak biksu, Red). Kami diancam akan dibunuh," ungkap Win. Ancaman itu yang mendorong Win nekat melarikan diri.

Dari upaya dunia internasional mencari solusi damai di Myanmar, Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari kemarin bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien Loong. Setelah acara tersebut, Gambari langsung terbang ke New York, tempat markas PBB. Tidak ada pernyataan apa pun dari Gambari dan rombongannya tentang hasil kunjungan ke Myanmar. "Kami akan menyampaikan semua ke publik setelah pertemuan dengan Sekjen PBB besok (hari ini, Red)," ujar seorang diplomat yang keberatan disebut namanya. Gambari dikabarkan akan kembali lagi ke Myanmar awal November untuk menuntaskan misi yang dibawanya.

Seperti diberitakan, Gambari berkunjung empat hari ke Myanmar. Separo dari waktunya habis dipakai menunggu untuk bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Than Shwe. Gambari juga mengadakan pertemuan dengan simbol demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi.

Dari Jenewa, Swiss, dilaporkan, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) mengecam penindakan keras oleh junta militer terhadap kelompok oposisi dan menyeru para jenderal mengizinkan para penyelidiknya untuk berkunjung, pertama dalam empat tahun. (afp/ap/bbc/rtr/*)
Sumber: Jawa Pos, Kamis, 04 Okt 2007

Junta Uses Scare Tactics to Cow Residents, No Word on U.N.'s Democracy Mission

2007-10-03T17:58:00.000+07:00

Myanmar's junta broadcast warnings from trucks that soldiers were searching for protesters, while a U.N. envoy remained tightlipped Wednesday about his mission to convince the military rulers to end their crackdown on democracy advocates.

Military vehicles patrolled the streets of Yangon overnight and blared from loudspeakers that soldiers were searching for protesters: "We have photographs. We are going to make arrests!"

After day broke, an eerie quiet prevailed in Yangon, as some semblance of normality returned to Myanmar's biggest city, with some shops opening and light traffic plying on roads.

However, "people are terrified, and the underlying forces of discontent have not been addressed," Shari Villarosa, the acting U.S. ambassador in Myanmar, said in a telephone interview.

"People have been unhappy for a long time," she told The Associated Press in Bangkok, Thailand. "Since the events of last week, there's now the unhappiness combined with anger, and fear."

Simmering hatred for the military's 45-year rule exploded in mid-August after it hiked fuel prices by as much as 500 percent, a crushing burden in this impoverished nation. The marches soon ballooned into mass pro-democracy demonstrations led by the nation's revered Buddhist monks.

The military crushed the protests on Sept. 26 and 27 with live ammunition, tear gas and by beating up demonstrators. Hundreds of people were carted off to detention camps. The government says 10 people were killed in the violence. But dissident groups put the death toll at up to 200. They say 6,000 people were detained.

The U.N.'s special envoy, Ibrahim Gambari, went to Myanmar on Saturday to convey the international community's outrage at the junta's actions. He also hoped to persuade the junta to take the people's aspirations seriously.

Gambari was in transit in Singapore Wednesday after his four-day mission, during which he met junta leader Senior Gen. Than Shwe, his deputies. He also talked to detained pro-democracy leader Aung San Suu Kyi twice.

Gambari avoided the media in Singapore, refusing to answer questions by reporters gathered at his hotel. He was not expected to issue any statement until he had briefed the U.N. Secretary-General Ban Ki-moon on Friday.

The junta also has not commented on Gambari's visit.
The United Nations has only released photos of Gambari and a somber, haggard-looking Suu Kyi - who has spent nearly 12 of the last 18 years under house arrest - shaking hands during their meeting in a state guest house in Yangon.

In Singapore, Gambari met with Prime Minister Lee Hsien Loong, the chairman of the Association of Southeast Asian Nations bloc of which Myanmar is a member.

A Singapore government statement said Lee told Gambari that ASEAN "is fully behind his mission" to bring about "a political solution for national reconciliation and a peaceful transition to democracy."
Sumber: The Jakarta Post, 3/10/07

Untuk Burma yang Terluka

2007-10-03T07:24:00.000+07:00

Puisi oleh Ridwan Munawwar, perajin puisi asal Jogjakarta

kau terluka lagi dunia
kau sakit lagi
luka menganga di biara-biara
mengoyak doa–doa
sepanjang tanah burma
luka tikaman sangkur berkarat
tak diasah
sepanjang sejarah
jeritan menggema di langit September
yang mendidihkan airmata
lalu ia
menjelma rintih di setiap ujung gang gelap
pada malam-malam yang membekukan
darah tumpah mengering
menyatu dengan jelaga hio yang patah berserak
musnah di sapu angin

peluru-peluru menggigil
tinju terkepal sampai urat daging
amarah yang membakar segala dingin;
ada lagikah harga yang harus dibayar
untuk sekobar hasrat dalam baret-baret besi itu?

tak cukup lagi airmata
tak cukup lagi doa

Jogjakarta, oktober 2007

Blogger Myanmar Kelabui Sensor Junta Militer

2007-10-03T07:13:00.001+07:00

Foto Disebarluaskan lewat Blog Para Mahasiswa

Protes antijunta militer tengah merebak di Myanmar, melibatkan rakyat pun juga para biksu Budha. Barangkali untuk mencegah meluasnya aksi demo, pemerintah memblokir hampir semua situs yang berisi informasi atau berita tentang Myanmar. Bahkan, akses email juga dilarang.

Namun, sekelompok blogger muda di ibukota Myanmar, Yangon mampu 'mengelabui' sensor pemerintah ini. Mereka mampu memposting foto dan video di blog tentang perkembangan aksi demonstrasi di Myanmar.

Ketika kelompok pro demokrasi Myanmar pendukung aktivis Aung San Suu Kyi melakukan aksi damai di jalan-jalan, foto-foto mengenai peristiwa ini pun langsung ditampilkan di blog mereka untuk memberi informasi pada dunia.

Mizzima News, lembaga berita India merupakan salah satu pihak yang memanfaatkan foto dari para blogger ini. "Kami punya beberapa relawan di Yangon dan mereka rutin mengirim pesan, foto dan video tentang demonstrasi itu," sebut Sein Win, Managing Editor Mizzima seperti dikutip detikINET dari AFP, Rabu (26/9/2007).

Para blogger ini terutama berasal dari kalangan mahasiswa di Yangon. Mereka melancarkan aksi postingan di blog ini setelah demonstrasi damai anti pemerintahan junta militer merebak di Myanmar sejak 19 Agustus 2007.

Di sisi lain, Lembaga Reporters Without Borders menyebut bahwa Myanmar merupakan 'surga sensor' dan memasukkan negeri ini dalam daftar negara dengan pengekangan pers paling ketat. Sejak protes dilancarkan, tak satupun wartawan luar negeri bisa meliput karena visanya ditolak pemerintahan junta. Karena itulah, foto-foto dari para blogger ini bernilai penting sebagai sumber informasi. ( fyk / wsh )
Sumber: detiknet, 26/9/07

4 Ribu Biksu Dipenjara

2007-10-03T06:57:00.000+07:00

- Biksu Ditangkap, Disekap di Gelanggan Pacuan Kuda
- Jasad Biksu Ditemukan Telungkup di Sungai

Penangkapan terus berlangsung selama utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu dengan pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Than Shwe. Sumber BBC mengatakan, sekitar 4.000 biksu ditangkap di Yangon dan akan segera dipenjarakan jauh dari kota terbesar di Myanmar itu.

Para biksu itu semula ditahan di gelanggang pacuan kuda yang sudah tidak dipakai dan sebuah kampus teknik di Yangon. Mereka ditempatkan di dalam gudang tidak berjendela dan tanpa fasilitas sanitasi.

Para biksu tersebut dilucuti pakaiannya dan dibelenggu. Terdapat laporan bahwa para biksu itu menolak makan. Karena banyak biksu dipenjara, demonstrasi-demonstasi itu kini otomatis berhenti.

Sebagian besar toko dan kuil dibuka lagi dan orang-orang kembali memulai aktivitasnya. Sekelompok tentara berada di setiap sudut kota namun para biksu tidak terlihat lagi. Kuil dan biara kosong. Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) yang berbasis di Thailand menyebutkan, para biksu yang memimpin aksi demonstran di Myanmar ditangkap, dilucuti jubahnya, dipukuli, ditendangi, dan dicerca oleh tentara dan milisi.

Sementara para diplomat asing di Myanmar menyatakan, kuil dan biara diserbu tentara setiap malam. Para biksu senior diperintahkan pulang kampung, dan komunitas biksu dibubarkan.

Jasad Biksu
Yang mencengangkan adalah beredarnya foto jasad biksu yang mengambang di sungai di Yangon dengan posisi telungkup. Tubuhnya nyaris telanjang. Jubah warna marun yang menjadi ciri khas biksu Myanmar melilit lehernya. Sekujur tubuhnya tampak biru-biru lebam. Sedangkan bagian belakang kepalanya menghitam. Rekaman gambar diambil oleh Democratic Voice of Burma dengan kamera video pada 30 September 2007.

Gambar itu kemudian diolah menjadi foto yang tersebar ke seluruh dunia melalui media massa, termasuk AFP yang menerima rekamannya pada 1 Oktober dan melansirnya kemarin.
Di Jenewa, Dewan Hak Asasi PBB mengadakan pertemuan darurat untuk mendengarkan kesaksian tentang kerusuhan itu.

''Saat pengunjuk rasa tak terlihat lagi, kami prihatin tentang keselamatan para biksu,'' kata Komisaris Tinggi Louise Arbour.
Dewan beranggotakan 47 negara itu tidak punya kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan terbatas memfokuskan diri pada pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu, pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Than Shwe akhirnya bertemu dengan Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari, kemarin. Pertemuan itu membahas krisis politik yang ditandai dengan tindakan brutal militer saat menumpas para demonstran. Akan tetapi, kelompok prodemokrasi pesimis atas manfaat hasil pertemuan itu.

Pertemuan itu berlangsung di ibu kota baru Myanmar, Naypyidaw. Belum ada penjelasan lebih
detail mengenai isi pembicaraan tersebut. Sementara Gambari berupaya menjadi penengah perdamaian, pasukan keamanan junta terus memperketat penjagaan di Yangon. Situasi kota itu masih lengang setelah tembakan tentara menewaskan para demonstran pekan lalu. Jam malam yang semula diberlakukan mulai pukul 21.00 sampai 05.00 diperpendek menjadi pukul 22.00 sampai 04.00.

Menurut kelompok-kelompok pro-demokrasi, sedikitnya 200 orang tewas dan 6.000 lainnya ditahan dalam operasi penumpasan itu. Versi pemerintah menyebutkan, jumlah korban tewas 10 orang, termasuk fotografer kantor berita APF Jepang Kenji Nagai.
''Situasi di Yangon kembali normal,'' kata Menteri Luar Negeri Nyan Win dalam pidationya di Majelis Umum PBB di New York. Menurut dia, pasukan keamanan berusaha menahan diri selama sebulan lamanya namun akhirnya terpaksa bertindak untuk memulihkan situasi. Nyan Win sama sekali tidak menyinggung korban tewas. Sebaliknya, dia malah menuding pihak asing atas terjadinya kekacauan dan kekerasan itu.

''Jelas sekali ada anasir-anasir di dalam dan di luar negeri yang ingin menyelewengkan proses menuju demokrasi supaya mereka dapat mengambil keuntungan dari situasi kekacauan itu,'' kata Nyan Win.

''Makin lama mereka makin keras kepala dan mulai menantang pemerintah,'' kata dia. ''Tujuan dan nasib dari setiap dan masing-masing negeri hanya dapat ditentukan oleh pemerintah dan rakyatnya,'' kata dia. ''Itu tidak bisa dipaksakan dari luar.''

Pernyataan Nyan Win mengindikasikan, junta tidak akan surut dengan kebijakan garis kerasnya dan tidak segan-segan mengabaikan tuntutan internasional untuk memulihkan demokrasi serta membebaskan Aung San Suu Kyi.

Gambari, mantan menteri luar negeri Nigeria, telah berada di Myanmar sejak Sabtu lalu. Dia bertemu Aung San Suu Kyi Minggu lalu. Namun, Than Shwe baru bersedia ditemui kemarin.
Beberapa jam setelah bertemu Than Shwe, Gambari kembali menemui Suu Kyi. Tidak ada keterangan terperinci mengenai hasil pertemuan Gambari dengan Than Shwe dan Suu Kyi. Namun sebelumnya juru bicara PBB mengatakan, Gambari mengupayakan solusi politik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

Menurut juru bicara itu, Gambari berusaha menekan Than Shwe untuk menghentikan kekerasan terhadap demonstrasi damai. Dia juga mengimbau junta untuk membebaskan para tahanan. Utusan PBB itu, kemarin, langsung bertolak ke Singapura.(bbc-afp-niek-gn-26).
Sumber: Suara Merdeka, Rabu, 2/10/07

Lebih Ngeri daripada Vietnam dan Kamboja

2007-10-03T06:54:00.000+07:00

Kesaksian Sylvester Stallone di Perbatasan Thailand-Myanmar

Aktor laga ternama Hollywood Sylvester Stallone mengaku menyaksikan dengan mata kepala sendiri kekejaman pasukan militer Myanmar dalam menghadapi pengunjuk rasa. Saat itu, Sly -panggilan akrabnya- bersama kru filmnya sedang syuting di perbatasan Thailand-Myanmar. "Saya menjadi saksi mata kekejaman militer. Korban selamat dengan kaki terpotong. Semua bentuk luka yang masih infeksi. Juga, telinga terpotong," kata Stallone kepada Associated Press lewat telepon kemarin (2/10).

Menurut dia, yang disaksikannya itu lebih kejam daripada yang terjadi di Vietnam dan Kamboja. Selain korban manusia, gajah ikut menjadi korban. Stallone menyaksikan gajah-gajah di perbatasan tersebut kehilangan kaki. Aktor sekaligus sutradara berusia 61 tahun itu kembali ke Amerika Serikat (AS) delapan hari lalu setelah mengambil gambar John Rambo, film keempat dari serial aksi yang dibintangi Stallone.

Mereka memilih syuting di Sungai Salween yang memisahkan Thailand dan Myanmar. Stallone mengatakan berada di Thailand selama enam bulan, sebagian besar di kawasan sungai tersebut. "Itu adalah lubang neraka di balik mimpi liar Anda. Semua jalur jalan penuh ranjau," paparnya. Saat syuting, Stallone dan kru mendapat hujan tembakan dari militer. Tembakan peringatan tersebut berdesing di atas kepala kru.

"Mereka mengatakan kepada kami bahwa kami benar-benar bisa terluka kalau terus melanjutkan syuting," terangnya. Terpilihnya Myanmar sebagai lokasi syuting film, kata Stallone, berdasar pertimbangan matang. "Saya menelepon majalah Soldier of Fortune. Mereka mengatakan kalau Myanmar adalah kawasan terparah dalam hal penyiksaan manusia di planet," ucapnya. (ap/tia)
Sumber: Jawa Pos, Rabu, 03 Okt 2007

Merasa Revolusi Telah Gagal

2007-10-02T12:35:00.000+07:00

Perjuangan Demokrasi Kehilangan Roh?

Awalnya ada puluhan ribu, sekarang hanya beberapa belas pemberontak muda yang berani muncul di jalan-jalan di Yangon. Tanpa senjata dan diikuti 20.000 pasang mata tentara yang memenuhi kota, mereka terus meneriakkan bahwa demokrasi di Myanmar terbunuh karena tindakan brutal militer. Namun, dengan todongan senjata militer di setiap pojok jalan, mereka susah payah mendapatkan dukungan.

Lima anak muda sudah memanjat atap dekat Hotel Asia Plaza, tidak jauh dari Pagoda Sule yang terletak di pusat kota. Dari titik itu mereka bisa melihat posisi tentara yang berjaga. Dengan demikian, mereka bisa turun ke jalan-jalan yang aman untuk ’menentang’ militer dan menarik lebih banyak warga untuk mendukung aksi.

"Tetapi, mereka (tentara, Red) banyak sekali," kata salah satu pemuda sambil menunjuk truk penuh tentara.. Namun, mereka berhasil menemukan jalan yang kosong dari tentara dan bergabung dengan kelompok lain.

Jumlah mereka tidak lebih dari 20 orang. Dengan semangat membara, mereka berteriak, "Bebaskan biksu kami, jatuhlah pembunuh rakyat."

Saat ini warga harus mempertimbangkan dengan matang bila hendak mendukung revolusi demokrasi dan mempertaruhkan hidup mereka. Tapi, sebagian besar warga memilih untuk tidak terlibat.

Rakyat Myanmar sepertinya mulai menerima bahwa jenderal-jenderal penguasa sudah menang lagi. Rezim secara tepat dan cepat menghitung, kalau memutuskan ikut demo, artinya siap terbunuh. Sebagian besar warga memilih mundur dalam ketakutan.

Tentara berpatroli di jalan-jalan Yangon dan memasukkan tersangka ke dalam truk. Tampak seorang dari mereka lari dengan kecepatan tinggi ketika melihat tentara dan bersembunyi di belakang rumah yang hancur.

Keputusasaan sudah merasuki para pengunjuk rasa, diplomat asing, dan warga sipil. Sekarang mereka cemas kalau revolusi sudah gagal. Myanmar sepertinya mengulangi kembali kegagalan 20 tahun lalu, saat aksi serupa dihelat. Banyak yang takut mereka harus menunggu dua dekade untuk mencoba lagi.

Biksu, satu-satunya kelompok yang bisa menandingi jumlah tentara, selama berdekade memberikan dukungan moral kepada negara meski korupsi dan tindakan brutal rezim terus berlanjut. Tanpa biksu, gerakan demokrasi sudah kehilangan aura.(bbc/tia)
Sumber: Jawa Pos, Selasa, 2/10/07

Militer adalah Orangtua

2007-10-02T12:16:00.000+07:00

Militer Myanmar sepertinya begitu kejam dan tega membantai rakyat sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana para jenderal yang memimpin junta militer itu membujuk dan meyakinkan serdadunya bahwa membunuh rakyat adalah tindakan benar.

"Siswa akademi militer mendapat pelatihan selama empat tahun. Bagi mereka, tidak ada orang tua lain. Militer adalah orang tua mereka," kata Maung Zarni, mantan aktivis Myanmar. Dan latihan militer yang mereka jalani, menurut Zarni, setara dengan Sandhurst di Inggris atau West Point di Amerika Serikat.

Rezim militer sendiri secara diam-diam membentuk Dewan Keamanan Negara dan Pembangunan (SPDC) yang terdiri atas 12 jenderal. Mungkin, penunjukan itu dilakukan di balik pintu, tetapi komposisi jenderal di SPDC selalu diumumkan di hadapan publik.

Saat ini, junta militer dijalankan tiga jenderal top. Nomor tiga adalah Soe Win, komandan kejam yang diyakini menjadi otak untuk membunuh golongan oposisi beberapa waktu lalu. Saat ini, Soe Win dikabarkan mengalami sakit parah dan dirawat di Singapore General Hospital, Singapura.

Jenderal kedua adalah Maung Aye, tokoh garis keras yang menentang segala bentuk diskusi dengan golongan oposisi pro-demokrasi. Jenderal tertinggi mereka adalah Jenderal Senior Than Shwe, drop-out sekolah menengah atas dan mantan juru tulis kantor pos yang menanjak dari rak militer dalam kampanye dan ahli perang psikologi.

Aung Zaw, salah satu aktivis yang diasingkan, menghabiskan bertahun-tahun untuk mendapatkan informasi tepercaya mengenai Than Shwe yang saat ini berusia 74 tahun dalam menjalankan pemerintahannya. "Saat rapat kabinet, Than Shwe jarang berbicara, namun dia mendengarkan semua hal secara intensif. Dan, dia akan memutuskan sesuatu," kata Aung Zaw.

David Steinberg dari Georgetown University, Washington, AS, memiliki beberapa pemikiran mengenai ide misi ketiga jenderal Myanmar. "Saya pikir, mereka berpikir bahwa mereka adalah penyelamat negara. Negara bakal hancur tanpa kekuatan militer," ujarnya.

Mungkin, karena itu juga jenderal-jenderal tersebut tidak hanya brutal, picik, dan terus kaya. Ketika sebagian besar rakyat hanya mendapatkan USD 1 (setara dengan Rp 9.000) per hari, pemimpin top Myanmar mendapatkan sokongan dari semua bisnis utama di negeri yang kaya sumber daya alam itu.

"Rakyat mengeluh mengenai suap yang harus mereka bayar. Pelaku bisnis akan masuk Myanmar dengan berbagai usaha, tetapi kemudian mereka menarik kembali investasi tersebut," kata Sean Turnell, editor Burma Economic Review.

Kesenjangan tersebut terasa makin menyakitkan ketika sebuah tayangan video perkawinan putrid Than Shwe beredar di internet tahun lalu. Rakyat Myanmar yang sengsara hanya bisa menyaksikan pesta pernikahan yang gemerlap dengan pengantin putri bergelimang perhiasan intan berlian dan menerima hadiah senilai lebih dari USD 51 juta.(bbc/tia)
Sumber: Jawa Pos, Selasa, 2/10/07

Sulitnya Aktivis Prodemokrasi Gulingkan Junta Militer

2007-10-02T12:13:00.000+07:00

Demo Saja Tidak Cukup

Yang terjadi di Myanmar menunjukkan bahwa unjuk rasa saja tidak cukup untuk menggulingkan sebuah rezim yang berkuasa. Apalagi, jika rezim yang berkuasa itu begitu kuat menekan.

Kunci sebenarnya adalah bagaimana memunculkan ketidakstabilan rezim yang dilawan. Dan itu gagal ditunjukkan para pengunjuk rasa di Myanmar. Yang terjadi kemudian adalah junta militer semakin solid dan pengunjuk rasa semakin lemah karena terus mendapat tekanan.

Para pengunjuk rasa dan aktivis prodemokrasi Myanmar seharusnya belajar pada sukses aksi-aksi demo lain yang sukses menggulingkan pemerintahan otoriter. Itu tidak cukup hanya dengan aksi unjuk rasa besar-besaran.

Yang juga diperlukan, ada pemimpin oposisi dengan ide cemerlang yang bisa diandalkan rakyat. Yang tidak kalah penting, kemampuan memanfaatkan media massa dalam bentuk tertentu demi menyalurkan pesan. Yang terakhir itulah yang sudah diendus junta militer Myanmar. Sehingga, mereka buru-buru menghambat akses informasi.

Juga, diperlukan pengacauan soliditas rezim yang menjadi target dari dalam. Pengalaman membuktikan bahwa kombinasi dari faktor-faktor tersebut biasanya merujuk pada kesuksesan.

Contohnya, yang terjadi di Eropa Timur pada 1990-an. Saat itu, beberapa faktor terlibat. Ada demo, pemerintahan komunis sedang lemah, tokoh reformasi bermunculan, Uni Sovyet di bawah Mikhail Gorbachev menarik dukungannya, dan pasukan keamanan lokal beralih pendapat.

Meski demikian, di Uzbekistan pada 2005, demo di Kota Andijan tidak berhasil sukses karena mereka tidak membuka masuknya pengaruh yang lebih besar untuk terlibat. Selain itu, di Tiongkok pada 1989, demostran demokrasi di Tiananmen Square akhirnya dilumpuhkan kekuatan militer karena pemerintah sulit tertembus.

Sementara di Myanmar, demonstran menghadapi pemerintah militer yang keras kepala. Mungkin, elemen pasukan militer bakal memberontak dan menjatuhkan kekuasaan lama, tetapi itu belum terjadi. Sedangkan, rezim sudah menghalangi media, termasuk fenomena berita di Internet. Padahal, internet menjadi instrumen penting demi mendulang opini di luar negeri.

Tekanan eksternal, dalam bentuk kecaman dunia internasional dan sanksi, tidak cukup kuat untuk menambah tekanan. Selain itu, tidak seluruh negara memberikan porsi yang sama atas apa yang berlaku di Myanmar.

Misalnya, di TV satelit, tayangan mengenai Myanmar di Eropa dan Amerika Serikat (AS) mampu menarik perhatian. Itu menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri di pemerintahan barat dipengaruhi organisasi non-pemerintahan, kelompok HAM, dan selebriti. Di Prancis, artis Jane Birkin diwawancarai mengenai Myanmar dan esok harinya, delegasi khusus menemui Presiden Prancis Nicolas Sarkozy demi memberikan pendapatnya mengenai Myanmar.

Namun, di Tiongkok tidak ada hal seperti itu. Hampir seluruh media mengabaikan krisis di Myanmar. Pada sepuluh menit pertama, tayangan berita selalu berisi berita mengenai pemerintahan. Pemerintahan Beijing juga tidak terpengaruh dengan kelompok HAM. (bbc/tia)

Junta Militer Kuasai Yangon

2007-10-02T12:01:00.000+07:00

Selasa (2/10/07), Jenderal Than Shwe dan Ibrahim Gambari Bertemu

Harapan adanya perubahan signifikan di Myanmar setelah hadirnya utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai meredup. Sampai kemarin rombongan PBB yang dipimpin diplomat senior asal Nigeria, Ibrahim Gambari, tak kunjung ditemui Jenderal Senior Tha Shwe. Padahal, pertemuan dengan pemimpin tertinggi junta militer itu adalah kunci penting untuk membuka dialog antara pemerintah militer dan kelompok prodemokrasi.

Sejak datang ke Myanmar Sabtu (29/9), junta militer seperti setengah hati menerima utusan khusus PBB. Kesediaan menerima kedatangan Ibrahim Gambari hanya untuk memenuhi tekanan dunia internasional, khususnya sekutu utama junta, Tiongkok. Sejumlah pejabat junta memang menyambut kedatangan Gambari. Tetapi, Jenderal Than Shwe tidak terlihat. "Sepertinya kami belum bisa keluar Myanmar dengan lega, sebelum pertemuan Gambari-Than Shwe terwujud," ujar seorang diplomat Asia di rombongan PBB yang menolak disebut namanya kemarin.

Than Shwe memang sengaja mengukur-ulur waktu pertemuan dengan Gambari. Dia masih menunggu aksi perlawanan terhadap junta militer yang dipimpinnya betul-betul mereda. Seharian kemarin Gambari kembali gagal menemui Than Shwe.

Padahal, usai bertemu pemimpin kelompok prodemokrasi Aung San Suu Kyi pada Minggu (30/9) di Yangon, Gambari langsung terbang ke Naypyidaw, ibu kota baru Myanmar yang terletak di tengah hutan dan berjarak 350 km di utara Yangon dengan harapan bisa bertemu Than Shwe.

Jangankan menemui Gambari, Than Shwe malah menyuruh anak buahnya membawa rombongan PBB ke negara bagian Shan di wilayah utara. Di sana Gambari diplot menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang hubungan Eropa dan Asia Tenggara. Usai pertemuan, baru rombongan PBB dikabari bahwa sang jenderal bersedia bertemu dengan utusan PBB hari ini, Selasa (2/10).

"Jika pertemuan itu terjadi, pada hari itu juga kami akan balik (keluar dari Myanmar, Red)," ujar seorang diplomat. Sumber diplomat itu juga menambahkan, Gambari akan menyampaikan pesan dari Aung San Suu Kyi saat bertemu Jenderal Than Shwe. Sejumlah pejabat PBB yang dikonfirmasi tentang isi pesan Suu kyi menolak berkomentar.

Seberapa pun besarnya upaya yang dilakukan Gambari, tidak ada kejelasan apakah dia dapat menuntaskan misinya di Myanmar. Junta militer selama ini telah beberapa kali menampik upaya-upaya PBB untuk mempromosikan demokrasi. Gambari sendiri pernah berbicara secara pribadi dengan Suu Kyi hampir setahun lalu, tetapi tidak pernah terlihat apa yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, situasi di Yangon kemarin berangsur normal. Aksi perlawanan dalam bentuk demonstrasi di jalanan yang dipimpin para biksu seminggu lalu perlahan mulai menghilang. Imbauan mogok masal yang digalang kelompok biksu direspons warga dengan menunda aktivitas sehari-hari. Kegiatan hanya tampak di kantor-kantor pemerintah. Pusat ekonomi seperti pasar masih lumpuh. Sebagian besar toko juga tutup.

Lampu lalu lintas mulai menyala, jumlah kendaraan yang lewat terus bertambah. Tentara dan polisi huru-hara masih memenuhi jalan utama kota. Namun, berbeda dengan hari-hari sebelumnya, tentara mulai memindahkan penghalang jalan untuk mengurangi ketegangan. Dikabarkan sejumlah tentara dan polisi huru-hara telah dipindahkan dari pusat kota ke wilayah pinggiran.

Sejumlah tentara masih memeriksa sejumlah mobil dan bus serta memantau kota dengan helikopter. Sejumlah biksu juga sudah diizinkan meninggalkan biara untuk mengumpulkan sumbangan makanan, meski masih dipantau oleh tentara yang terlihat santai di bawah pohon. "Situasi mulai normal saat ini. Lalu lintas tampak lancar, banyak kendaraan militer yang disimpan di tempat yang tidak terlalu terlihat," ungkap Duta Besar Inggris Mark Canning.

Dari Bangkok dilaporkan aksi massa masih terjadi di pinggiran Yangon, tepatnya di distrik Insein (dekat penjara terbesar di Myanmar yang terletak di sebelah utara Yangon), dan bagian selatan Yangon.

Di Insein kemarin berkumpul sekitar 2.000 warga yang dipimpin sekitar 50 biksu. Sebaliknya, dari bagian selatan telah berkumpul 1.500 orang. Kedua kumpulan massa tersebut bergerak bersamaan menuju ke pusat kota Yangon.

Sayang, sekitar pukul 16.00, sebelum memasuki pusat kota Yangon, keduanya sudah dibubarkan pasukan junta. Seperti biasa, untuk menghindari jatuhnya korban dan penangkapan, massa langsung berlari kembali dan melarikan diri. "Bukannya kami takut, tapi kami hanya ingin mengirim pesan kalau kami masih ada dan terus melanjutkan aksi. Namun, tentu saja kami tak berlaku konyol dengan menghadapi mereka (tentara dan polisi) secara langsung," papar sumber yang tak mau dikutip namanya tersebut.

Sumber tersebut menyatakan, rakyat kini punya simbol dan tanda bersama untuk saling mendukung perjuangan. Apa itu? "Setiap malam, selama 15 menit, kami akan mematikan lampu," ucapnya. Dia mengatakan, aksi tersebut dimulai pukul 20.00 - 20.15. "Biar mereka (rezim militer, Red) mengetahui kalau kekerasan tak akan menyurutkan perlawanan kami," tandasnya. Waktu pukul 20.00 dipilih karena biasanya pada jam tersebut, TV lokal Myanmar menyiarkan berita atau pesan dari pemerintah. (afp/ap/*)

Dan, sang Jurnalis pun Berpulang...

2007-10-01T08:46:00.000+07:00

Catatan Oleh Stefanus Akim

Kita semua tersentak saat menyaksikan Junta Militer di Myanmar membubarkan massa dengan kekerasan. Sembilan orang dikabarkan tewas karena tembakan membabibuta tentara dan polisi, satu diantaranya wartawan Asian Press Front (APF) asal Jepang, Kenji Nagai (50), 200 orang biksu ditangkap dan masih banyak lagi yang ditahan dan dianiaya.

Bermacam bentuk aksi solidaritas diluapkan masyarakat, kelompok profesi hingga pejabat. Di Bandung misalnya wartawan menggelar unjuk rasa. Di Jakarta Departemen Luar Negeri memasang atribut berwarna merah serta mengheningkan cipta atas peristiwa biadab ini.

Sejumlah negara mengutuk dan meminta agar Myanmar menahan diri dalam menghadapi unjuk rasa dari kelompok pro demokrasi. Di Jepang juga dikabarkan terjadi protes atas peristiwa tersebut. Para Menteri Luar Negara ASEAN, Uni Eropa, Amerika dan negara-negara lainnya turut mengecam peristiwa ini.

Saya sendiri menerima SMS dari Fubertus Ipur yang mengimbau agar menggunakan atribut, syal atau ikat kepala warna merah sebagai tanda turut mengecam tindakan represif Junta Militer di Myanmar. "In support of our incredibly brave friens in Burma: May all peoplearaound the world wear a red shirt on Friday, September 28. Pleaseforward!". Ipur yang juga salah seorang tokoh NGO di Kalbar ini juga gencar mengirimkan SMS kepada beberapa teman dan aktivis serta wartawan.

Di dalam negeri, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Indonesia bersikap tegas terhadap Myanmar. Sanksi tegas patut dijatuhkan terhadap penguasa Myanmar yaitu Junta Militer yang telah melakukan tindakan represif terhadap para pendemo pro demokrasi yang terdiri dari para warga sipil dan biksu.
RI harusnya segera mendesak digelarnya sidang Luar Biasa ASEAN untuk menjatuhkan sanksi yang keras terhadap Junta Militer Myanmar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, apa yang terjadi di Myanmar merupakan masalah internal mereka. Tetapi RI minta supaya hal itu diselesaikan dengan sebaik-baiknya

Jika kita aktif mengakses informasi, keprihatinan juga muncul dari tokoh-tokoh dunia. Sekjen PBB Ban Ki Moon misalnya, mengimbau penguasa negara yang dulunya dikenal sebagai Burma itu untuk menahan diri.

Sekjen PBB membuat keputusan untuk mengirimkan utusan khusus, Ibrahim Gambari ke Myanmar. Sementara Menlu Myanmar, Nyan Win berjanji akan menjaga keamanan Ibrahim bahkan sebuah visa akan dikeluarkan di Singapura untuk Gambari.

Sementara itu Thailand berniat mengungsikan warga Asia tenggara dari Myanmar. Thailand telah menyiapkan empat pesawat angkut C-130 untuk mengungsikan warga negara Thai di Myanmar.

***
Pembubaran masa secara represif itu berawal dari demonstrasi damai yang dilakukan lebih dari 10 ribu pengunjuk rasa di Yangon. Demonstrasi yang dimotori para biksu itu karena kenaikan BBM yang melambung dan membuat masyarakat tak mampu membeli bahkan untuk naik bus berangkat bekerja.

Pasukan keamanan melepaskan tembakan peringatan, tongkat dan popor senjata untuk melawan pengunjuk rasa.

Kita tentu saja prihatin dengan perkembangan terakhir yang terjadi di Myanmar. Termasuk tekanan terhadap kebebasan media massa di negeri itu serta perlakuan terhadap para jurnalis.

Kita sepakat bahwa semua pihak memiliki hak untuk mengekspresikan dan menyampaikan opininya. Termasuk mempertahankan pendapat melalui media massa tanpa intervensi dari pihak manapun.

Di sisi lain penguasa Myanmar hari Jumat memperluas jam malam di daerah rusuh Yangon utara.

Singapura menyerukan agar penguasa negara itu mengekang diri dalam menghadapi pengunjukrasa dan meminta jasa penengah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Singapura adalah salah satu pemodal asing terbesar di Myanmar

Presiden AS George W. Bush, dalam pidato di Sidang Majelis Umum, menyerukan semua negara agar "membantu rakyat Burma memperoleh kembali kebebasan mereka" dan mengumumkan sanksi baru atas para jenderal, keluarga dan pendukung mereka.

Uni Eropa menyatakan perhimpunan itu akan "memberlakukan kembali dan memperkuat" sanksi terhadap para penguasa Myanmar kalau demonstrasi tersebut dipadamkan dengan penggunaan kekuatan. Kita tahu bahwa Uni Eropa memiliki 27 anggota.

Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura akan menyurati Jenderal Senior Than Shwe di Myanmar. Ia telah melakukan pembicaraan dengan mitranya dari ASEAN.

Tewasnya Kenji Nagai barangkali bukan hal yang sangat luar biasa. Mengingat hal itu adalah bagian dari resiko terberat dari profesi seorang jurnalis di daerah konflik. Namun yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah, dengan kejadian itu Myanmar mengunci diri terhadap informasi yang akan keluar. Myanmar berkeinginan untuk menutup mata dan telinga para jurnalis agar diliputi rasa takut dalam menjalankan profesinya. Kejadian ini adalah sebuah tragedi luar biasa di era demokrasi yang didengung-dengungkan hampir di semua belahan dunia.

***
Myanmar yang juga dikenal dengan Burma adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi sekitar 43 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Pyinmana pada tanggal 7 November 2005.

Junta militer biasanya merujuk ke suatu bentuk pemerintahan diktator militer, khususnya di Amerika Latin. Dalam bahasa Spanyol, junta sendiri berarti "(rapat) bersama", dan biasanya digunakan untuk berbagai kumpulan yang bersifat kolegial (hubungan kerekanan).

Junta militer biasanya dipimpin oleh seorang perwira militer yang berpangkat tinggi. Pemerintahan ini biasanya hanya dikuasai oleh satu orang perwira yang mengendalikan hampir segala-galanya. Bentuk-bentuk junta militer yang terkenal adalah pemerintahan Augusto Pinochet di Chili dan Proceso de Reorganización Nacional, diktator militer yang terkenal karena kekejamannya di Argentina dari 1976 hingga 1983. Junta Militer di Burma dipimpin Jenderal Senior Than Shwe.

Tercatat ada beberapa negara dalam kekuasaan militer hingga saat ini. diantaranya: Libya, Myanmar (Burma), Pakistan, Sudan dan Thailand. Sementara negara-negara dengan sejarah pemerintahan militer cukup banyak termasuk Indonesia.

***
Tragedi ini mengingatkan kita akan peristiwa tahun 1997-1998 di Indonesia. Penguasa saat itu, Jenderal Soeharto juga sangat represif terhadap pengunjuk rasa. Namun akhirnya ia jatuh di tangan mahasiswa yang mendesak Soeharto melepaskan jabatannya setelah 32 tahun berkuasa.
Kita turut berduka atas matinya demokrasi di Myanmar yang ditandai dengan matinya Kenji Nagai dan delapan orang warga sipil. Syal merah, kutukan dan mengheningkan cipta serta sebait doa rasanya layak kita lakukan. Selamat jalan Kenji Nagai, sebagai sesama jurnalis saya tentu saja turut berduka atas tragedi ini. Satu prinsip yang tak boleh turut mati, bahwa kebebasan pers tak boleh ikut mati.*

Sumber: http://stefanusakim.blogspot.com/

Saatnya ASEAN Bertindak Tegas!

2007-10-01T08:41:00.000+07:00

Tajuk Rencana Harian Republika

Suasana di Myanmar hari-hari belakangan ini terus bergolak. Gerakan memprotes pemerintahan junta militer dibalas dengan aksi kekerasan yang meminta korban nyawa. Aksi protes dimulai sejak pekan lalu di mana para biksu turun ke jalan memprotes pemerintahan otoriter Myanmar.

Ribuan biksu turun ke jalan dan disambut dengan aksi kekerasan dan berondongan peluru oleh tentara. Para biksu dan pendukung demokrasi yang melakukan protes ditangkap. Negeri kecil yang berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini langsung menyita perhatian dunia. Bukan pujian, tetapi kecaman kepada pemerintah militer Myanmar yang brutal dalam menghadapi para pengunjuk rasa.

Sudah lama rakyat Myanmar berada di bawah rezim militer yang represif dan kejam. Tentara menikmati banyak fasilitas dengan alokasi anggaran paling besar dibanding anggaran untuk perbaikan kualitas hidup rakyat Myanmar yang umumnya miskin.

Belitan kesulitan hidup rakyat Myanmar kian tinggi setelah pemerintah menaikkan harga BBM hingga 500 persen. Rakyat kian tertekan dan mulai memberontak. Di tengah rasa frustrasi rakyat itulah, para biksu yang sangat dihormati rakyat Myanmar, memimpin aksi damai menentang junta militer. Apa daya, aksi damai pun dibalas dengan kekerasan dan desingan peluru oleh tentara.

Dunia tersentak dan mengecam. Pemerintah RI melalui Menlu Hassan Wirajuda meminta agar pemerintah militer Myanmar tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Menlu menegaskan bahwa cara-cara kekerasan hanya akan merugikan rakyat Myanmar.
Menurut Menlu, ASEAN pun akan merasa dirugikan dengan situasi yang terjadi di Myanmar. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, apa yang terjadi di Myanmar akan turut mencederai citra organisasi regional tersebut di mata internasional. Persoalannya, mampukah ASEAN memberikan kontribusi konstruktif dalam penyelesaian kasus Myanmar tersebut?

Jika ditilik ke belakang, masalah Myanmar sesungguhnya menjadi 'duri dalam daging' dalam tubuh ASEAN. Ketika Myanmar bersama-sama dengan Vietnam dan Kamboja masuk menjadi anggota ASEAN, tak sedikit yang mempertanyakan komitmen ASEAN dalam memperbaiki kehidupan demokrasi di Myanmar. Tetapi, dengan prinsip ASEAN yang tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, maka para pemimpin ASEAN lebih bersikap mengamati situasi di Myanmar, tanpa melakukan intervensi terlalu jauh dalam urusan politik dalam negeri Myanmar. Gerakan prodemokrasi di negeri para biksu itu pun akhirnya tak berharap banyak pada negara-negara ASEAN dalam memaksa agar junta militer Myanmar tidak berlaku represif.

Kini, situasi di Myanmar yang memburuk mestinya tidak bisa didiamkan saja oleh ASEAN. Ada sejumlah agenda penting yang harus dibahas ASEAN dalam upaya menekan junta militer Myanmar. Arus demokratisasi global yang menjunjung kebebasan berserikat dan jaminan hak asasi manusia harus menjadi ukuran bagi ASEAN dalam melihat kasus Myanmar.

Sudah saatnya ASEAN bertindak tegas atas pemerintah junta militer Myanmar. Duka rakyat Myanmar yang dilanda kemiskinan dan ketakutan, harus dijadikan ajang solidaritas rakyat ASEAN dalam mendukung gerakan prodemokrasi di sana. Tak ada kamus bagi ASEAN untuk 'sekadar' menjadi pengamat, tetapi harus proaktif dalam mendorong proses demokrasi lebih berjalan di negeri para biksu tersebut.

Hentikan Kekerasan di Myanmar

2007-10-01T08:34:00.000+07:00

Kutukan Keras dari Majelis Agama Buddha Theravada

Kekerasan yang terjadi di Myanmar tidak seharusnya dilakukan oleh manusia yang berbudaya sehingga harus dihentikan. Ketua Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Cabang Kota Semarang, D. Henry Basuki, di Semarang, Ahad malam, mengatakan, apalagi di dalamnya terdapat para bhikkhu tidak sesuai diperlakukan dengan kasar, tetap harus mengutamakan sikap kemanusiaan yang baik. Ia mengatakan, dalam tradisi kehidupan umat Buddha, para bhikkhu yang menjalani hidup meninggalkan keduniawian (selibat brahmacari) ditempatkan sebagai kelompok masyarakat terhormat yang memelihara dharma agung Sang Buddha. "Bhikkhu merupakan guru bagi umat Buddha pada umumnya," katanya.

Dengan demikian, kata dia, anggota militer yang sebagian besar beragama Buddha di Myanmar sudah meninggalkan nilai luhur agama demi mempertahankan status quo kekuasaan. Kekerasan itu dengan menggunakan senjata untuk menghadapi protes rakyat. Oleh karena itu, Henry yang juga merupakan Pandita senior menganjurkan agar umat Buddha Indonesia memberikan simpati, bukan secara material saja, namun juga dukuangan moral.

Lepas dari permasalahan intern dalam negeri Myanmar, dukungan yang diberikan berupa simpati kepada korban akibat tindakan kasar dengan melaksanakan upacara pattidana (upacara bagi orang yang sudah meninggal) untuk korban yang gugur sebagai tindakan kekerasan tersebut, katanya. Berkaitan dengan hal tersebut, kata dia, di Vihara Candra Kinnara, Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Minggu malam (30/9) melaksanakan upacara pattidana yang diikuti umat Buddha setempat dan para pemuka agama Buddha Kota Semarang. antara/pur

Sumber: Republika, Minggu, 30/9/2007

Kuatkah Gerakan Melawan Junta di Myanmar?

2007-10-01T08:30:00.000+07:00

Oleh I Basis Susilo

Demonstrasi besar terjadi di Myanmar seminggu terakhir ini. Pada Minggu (23/9), demonstrasi melibatkan 100.000 orang, termasuk di dalamnya 20.000 biksu. Pemerintah militer Myanmar menghadapi demonstran dengan mengerahkan otot militernya, tetapi demonstran tidak menyerah. Hari-hari berikutnya setelah demonstrasi akbar Minggu itu, tiap hari demonstran terus menggelar aksi menentang junta militer.

Dibandingkan dengan sebelumnya, demonstrasi menentang junta militer Myanmar kali ini adalah terbesar setelah tahun 1988. Keterlibatan ribuan biksu sebagai moral force meningkatkan kekuatan tekanan kepada junta militer. Apakah gerakan kali ini akan berhasil menggulingkan rezim yang berkuasa saat ini?

Melihat kenyataan begitu represifnya junta militer Myanmar selama empat dasawarsa terakhir, dan menjadi-jadi sejak kemenangan Partai Liga Demokrasi pada Pemilu 1988 dibatalkan, mendorong kita untuk berharap agar gerakan menentang junta militer ini berhasil. Kuatnya liputan media internasional tentang demonstrasi besar-besaran mendorong kita mengira kekuatan "rakyat" Myanmar saat ini cukup kuat menggulingkan junta militer Myanmar itu.

Namun, melihat pengalaman bertahun-tahun rezim militer berkuasa di Myanmar, tampaknya diperlukan gerakan yang strategis-sistematis, waktu, dan stamina yang luar biasa besar untuk menggulingkan junta militer itu. Gerakan terakhir kali ini dilakukan menjelang Sidang Ke-62 Majelis Umum PBB sehingga menimbulkan dugaan, demonstrasi besar-besaran pada Minggu lalu lebih menjadi sarana mencari dan mencuri perhatian dunia daripada taktik atau bagian gerakan strategis dan sistematis untuk menggulingkan junta.

Tradisi isolasionisme

Selain itu, belum ada pemimpin alternatif yang menjadi ikon kuat dalam gerakan menentang junta militer yang sedang berkuasa. Belum tampak adanya pemimpin demonstran yang mampu menjadikan keterlibatan para biksu sebagai sumber power potensial menjadi teraktualkan.

Memang ada Aung Sang Suu Kyi, tetapi pemenang Nobel Perdamaian ini masih ditahan sehingga tidak bisa bergerak leluasa untuk memimpin gerakan menentang junta militer saat ini. Tidak adanya Suu Kyi atau pemimpin demonstrasi di tengah- tengah massa demonstran yang mampu mengagregasi kekuatan tentu menimbulkan pertanyaan apakah ada cukup stamina untuk berjuang terus-menerus menghadapi tekanan kekuatan fisik riil militer. Justru kelemahan ini yang dimanfaatkan rezim militer di sana untuk memperlakukan para demonstran dengan cara- cara kekerasan yang telanjang di luar nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Kuatnya rezim militer itu didasari tradisi isolasionisme dan tidak demokratis yang kuat dalam kultur politik para penguasa Myanmar. Sejak 1962, Ne Win be- nar-benar mengendalikan rakyatnya secara otoriter dan mengisolasi negerinya dari dunia internasional selama hampir 30 tahun.

Praktik-praktik isolasionisme dan melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan itu tidak banyak mendapat perhatian dari dunia internasional. Barat hanya bisa mengkritik, tetapi belum mendukung secara riil rakyat Myanmar. Ini karena Myanmar tidak dianggap begitu penting seperti Vietnam atau Jepang, sehingga Barat tidak sungguh-sungguh menekan Myanmar.

Dalam urusan teknis-militer-fasis menghadapi rakyatnya sendiri, rezim militer Myanmar adalah ahlinya, sehingga tetap mampu bertahan di tengah badai kritik dari seluruh penjuru dunia itu.

Selain itu, kendati diembargo AS, rezim itu juga bisa bertahan karena ada dukungan diam-diam dari negara-negara tetangga, berkaitan dengan kepentingan ekonomi negara-negara dekat sekitar Myanmar. RRC, misalnya, mempunyai kepentingan dan memperoleh keuntungan dari usaha dengan dan di Myanmar. Keterlibatan para pengusaha RRC berinvestasi dan mengeksploitasi hutan-hutan perawan di wilayah perbatasan Myanmar-China, terutama Provinsi Yunan dan di wilayah Shan, sangat menguntungkan RRC secara ekonomis.

Hanya "lip service"

Adanya desakan RRC kepada junta untuk memperlakukan demonstran tanpa kekerasan dipandang hanya lip service untuk memperbaiki citra RRC sebagai calon tuan rumah Olimpiade mendatang.

Embargo AS atas Myanmar tidak hanya menguntungkan RRC, tetapi juga Thailand, Malaysia, dan Singapura. Para pengusaha Thailand menampung dan memasok kebutuhan pokok Myanmar. Petronas pun menggantikan posisi Premier, perusahaan minyak Inggris, untuk mengerjakan proyek jalur pipa minyak di negeri yang dikuasai junta militer itu. Kenyataan ini yang diduga menjadi sebab mengapa ASEAN tidak begitu keras memperlakukan junta Myanmar.

Selama ini tampaknya AS belum "menggarap" Myanmar karena tidak mungkin adidaya itu menggarap negara-negara lain dalam waktu bersamaan. Pendudukan AS atas Irak menguras energi dan perhatian, sehingga Myanmar tampaknya belum jadi prioritas. Tekanan negara adidaya itu belum tentu berhasil, tetapi akan sulit bagi junta Myanmar menghadapi tekanannya.
Bila gerakan kali ini belum berhasil menggempur tembok junta militer, ada kemungkinan gerakan ini bisa menggoyahkan kekompakan rezim militer yang sedang berkuasa. Kalau kemungkinan ini yang terjadi, mungkin ada pergantian pimpinan tetapi tidak ada perubahan rezim.

I BASIS SUSILO Dekan FISIP Universitas Airlangga. Tulisan Ini adalah Pandangan Pribadi
Sumber: KOMPAS, Senin, 1/10/2007

Utusan PBB Temui Aung San Suu Kyi

2007-10-01T05:43:00.000+07:00

LAPORAN: Kardono Setyorakhmadi dari Bangkok, Thailand

Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ibrahim Gambari kemarin bertemu secara langsung dengan pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi. Ini adalah pertemuan kedua Gambari dengan Suu Kyi setelah kunjungan utusan PBB itu pada November 2006. Gambari bertemu Suu Kyi di Rumah Tamu Negara di Yangon, tempat Gambari menginap dan hanya berjarak beberapa meter dari rumah tahanan Suu Kyi. Menurut diplomat yang tidak menyebutkan identitasnya, Gambari bertemu peraih nobel perdamaian 1991 itu selama 90 menit. Namun, rincian hasil pertemuan itu belum diketahui.

Diperkirakan, pertemuan tersebut membahas upaya menghentikan aksi kekerasan yang melanda Myanmar lima hari terakhir yang dipicu penolakan keputusan pemerintah militer menaikkan harga BBM sampai 500 persen.Sebelum bertemu Suu Kyi, pada hari pertama kunjungannya ke Myanmar Sabtu (29/9), Gambari ke tempat pemimpin junta militer di bungker terpencil di wilayah Naypyitaw, ibu kota baru Myanmar yang berjarak 350 meter di utara Yangon.Pernyataan resmi PBB menyebutkan, dalam kunjungan ke Naypyitaw, Gambari ditemui pejabat perdana menteri, wakil menteri luar negeri, serta menteri informasi dan kebudayaan Myanmar.

Meskipun masuk di ring satu kekuasaan junta, pejabat-pejabat itu bukanlah pengambil keputusan. Seluruh keputusan junta militer berada di tangan pemimpin junta Jenderal Than Shwe dan wakilnya, Jenderal Maung Aye. Karena merasa belum bertemu dengan "pokok masalah" dalam krisis Myanmar, setelah bertemu dengan Suu Kyi kemarin, Gambari balik lagi ke Naypyitaw sore harinya. "Kami masih ingin bertemu dengan Than Shwe," tegas seorang diplomat PBB sebelum meninggalkan Yangon.Duta Besar Inggris di Myanmar Mark Canning berharap Gambari tidak tergesa-gesa meninggalkan Myanmar sampai seluruh proses rekonsiliasi selesai. "Dia harus mengambil waktu cukup, dengan menemui semua pemimpin pemerintahan dan tokoh politik Myanmar," ujar Canning tadi malam. Sebelumnya, PBB memang berkali-kali gagal mendorong rekonsiliasi antara junta militer dan kelompok oposisi Prodemokrasi. Gambari dan pendahulunya, Razali Ismail dari Malaysia, gagal mengusahakan pembebasan simbol pembebasan Myanmar Suu Kyi. Partai yang dipimpin wanita alumnus Universitas Oxford itu, Liga Nasional untuk Demokrasi, menang dalam pemilihan umum 1990. Namun, junta militer menolak hasil pemilu. Meskipun mendapat mandat rakyat, Suu Kyi menolak merebut paksa kekuasaan. Bahkan, seluruh pemimpin partai, termasuk Suu Kyi, dijebloskan ke tahanan sampai sekarang. Tanpa bertemu dengan Jenderal Than Shwe, upaya Gambari membantu Myanmar menemukan jalan keluar dari konflik akan sia-sia. Meskipun bernegosiasi dengan jenderal yang sangat percaya pada dukun itu bukan pekerjaan mudah. Jenderal Than Shwe memerintah secara absolut Myanmar. Kecaman dari masyarakat internasional atas gaya memerintahnya memang datang bertubi-tubi Namun, Jenderal Than Shwe tampaknya tidak ambil pusing. Jenderal Than Shwe seperti hidup dalam dunianya sendiri. Jago tembak itu tidak suka publisitas dan lebih sering tinggal di vila mewahnya di Naypyitaw. Tidak heran bila jarang sekali ada pernyataan langsung dari Than. (afp/ap/rtr/bbc/ano) Sumber: Jawa Pos, Senin, 1/10/07

Mogok Gantikan Demo

2007-10-01T05:29:00.000+07:00

Rakyat Myanmar v Junta Militer

Senjata tidak mampu membungkam perlawanan rakyat Myanmar terhadap junta militer. Saat pasukan rezim yang berkuasa 45 tahun itu tidak segan-segan menembak mati, para demonstran kini memilih bentuk aksi lain.Menurut Juru Bicara Pemerintahan Koalisi di Pengasingan (National Coalition of Government/NCG) of The Union of Burma Zin Linn, rakyat Myanmar hari ini akan mogok masal. "Hari ini (kemarin, Red), sejumlah kelompok perlawanan yang dimotori Union of the Monk (organisasi perlawanan para biksu, Red) telah melakukan sosialisasi mengenai mogok masal," papar Linn mengutip sumber-sumbernya di Yangon.
Bentuknya adalah seluruh rakyat tidak melakukan apa-apa dan berdiam di rumah sehingga seluruh sendi kehidupan di Myanmar menjadi lumpuh.Cara ini dipilih untuk menghindari lagi jatuhnya korban jiwa. "Sebagaimana yang sudah diketahui, tetap melakukan aksi turun ke jalan sama saja memberikan sasaran bagi tentara untuk menembaki. Apalagi sekarang ada demo tandingan dari milisi junta militer," katanya.Selain itu, Linn mengatakan bahwa pihaknya menganggap bahwa cara itu cukup efektif. Pihaknya yakin, kalau seluruh rakyat mogok, efeknya pasti akan memengaruhi junta militer tersebut.Apa tidak membuat kehidupan rakyat menjadi susah karena kelaparan mulai terjadi? "Mogok atau tidak mogok toh kami juga tetap kelaparan dan susah," ucapnya. Selain itu, pembangkangan tersebut juga diyakini bakal meminimalkan rakyat yang menjadi korban kekejaman junta militer. Seharian kemarin, Yangon sepi. Selain Minggu sebagai hari libur bersama, aksi yang sama juga menurun drastis karena penjagaan ketat tentara pemerintah di setiap sudut kota. Junta militer menurunkan sekitar 20 ribu tentara untuk pengamanan. Tentara langsung mendatangi dan membubarkan sejumlah kecil orang yang berteriak-teriak mengolok-olok mereka. Satu-satunya aksi massa terjadi kemarin siang sekitar pukul 14.30 WIB. Tercatat hanya sekitar 3.000 demonstran yang dipimpin oleh sekitar 100 biksu yang memadati jalanan di Yangon. Jumlah massa lebih besar justru terjadi di Mandalay. Sekitar 1.000 biksu memimpin sekitar 30.000 demonstran.Namun, seperti biasa, massa demonstran tersebut dengan cepat dibubarkan oleh tentara junta militer yang telah bersiap-siap. "Terpaksa kami kucing-kucingan dengan tentara. Sekali tempo, seorang biksu yang mengenakan pita di lengannya berlari seraya membawa umbul-umbul perlawanan (yang bersimbol burung merak) memimpin umat. Namun, begitu tentara mulai mengejar, kami melarikan diri," tutur seorang warga. Para demonstran langsung lari ke gang-gang kecil setelah ditembak dengan gas air mata oleh pasukan pemerintah. Selain itu, anggota perlawanan yang masih berada di Myanmar menyebutkan bahwa jumlah massa demonstran berkurang karena banyaknya orang yang ditangkap oleh junta militer. Menurut sumber itu, di Yangon saja, lebih dari 2.000 biksu yang ditahan. Ribuan lain masih diisolasi di dalam kuil, yang telah dikepung dan dikelilingi tentara. Para biksu tersebut ditahan di penjara Insein dan di Institut Teknik Myanmar, di bagian utara Yangon.Seorang pemimpin biksu menuturkan bahwa setelah ditahan, jubah biksu dilepas paksa dan para biksu tersebut disuruh mengenakan baju tahanan. "Jadi, dilihat sepintas, para biksu tersebut kini tidak bisa lagi dibedakan dengan penjahat biasa," ucap sumber tersebut. Dia dihubungi lewat telepon yang difasilitasi oleh NCG.Menurut tradisi masyarakat Myanmar, memenjara biksu, merampas jubah, dan menyuruhnya mengenakan baju penjahat merupakan penghinaan besar karena biksu sangat dihormati di sana. Parahnya lagi, junta militer telah memvonis sekitar 100 biksu dalam sebuah pengadilan khusus (dan instan). Hukumannya penjara lima hingga enam tahun. Selain itu, sumber di kelompok perlawanan di Yangon mengatakan bahwa para tentara juga "menjarah" benda-benda berharga di sejumlah kuil. Namun, yang paling parah dijarah adalah kuil Ngwe Kyar Yan, kuil yang juga paling parah efeknya dalam serangan fajar oleh junta Jumat (28/9) dini hari. Dari kuil itu, 200 biksu langsung ditahan dan sisanya mengalami luka-luka.Sejumlah barang berharga itu termasuk sejumlah patung Buddha (yang biasanya terbuat dari emas atau ada perhiasannya). Bahkan, sebuah patung Buddha yang terbesar dan berkalung perhiasan juga dijarah. Patung tersebut kini tidak berkepala. Berlawanan dengan pernyataan junta militer Myanmar yang menyebut hanya sepuluh orang tewas, sumber kelompok perlawanan junta militer memperkirakan bahwa jumlah korban tewas mencapai 200 orang. "Banyak mayat yang diambil dan dibuang di sebuah tempat rahasia oleh tentara pemerintah. Saya melihat sendiri ketika sebuah truk tentara mengangkut sekitar 20 mayat di jalanan Yangon," tuturnya.Ang Zaw, seorang anggota kelompok perlawanan bawah tanah yang kini tinggal di Chiang Mai, membantah junta "Mustahil jumlah korban kurang dari sepuluh, sebagaimana pernyataan resmi SPDC," tutur pria yang juga menjadi editor Irrawaddy, sebuah majalah milik kelompok perlawanan Burma.Selain itu, masih menurut Ang Zaw, telah muncul demo tandingan dari sebuah kelompok yang menamakan diri the Union Solidarity and Development Association. Ini onderbouw junta militer Myanmar. "Mereka telah memaksa sejumlah orang di Kyaukpadaung, Myingyan, dan Nyaung Oo untuk ikut berdemonstrasi mendukung junta," paparnya. (afp/ap/*) Sumber: Jawa Pos, Senin, 01 Okt 2007

PBB Sulit Temui Than Shwe

2007-10-01T05:14:00.000+07:00

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Ibrahim Gambari gagal bertemu pemimpin junta militer Jenderal Senior Than Shwe atau Wakil Jenderal Senior Maung Aye, kemarin.

Namun, Gambari dapat bertemu dengan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan sejumlah pemimpin junta Myanmar. Kehadiran Gambari di Myanmar diharapkan dapat mengakhiri krisis terbesar yang melanda negara tersebut 19 tahun terakhir. Meski belum dapat bertemu Than Shwe, Gambari berharap bisa berdialog dengan pemimpin junta itu sebelum meninggalkan Myanmar. ”Gambari bermaksud bertemu dengan Than Shwe sebelum meninggalkan negara itu,” ungkap pernyataan PBB, kemarin.

Meski gagal berdialog dengan Than Shwe, Gambari telah bertemu dengan pelaksana tugas Perdana Menteri (PM) Thein Sein,Menteri Kebudayaan Khin Aung Nyint, dan Menteri Informasi Kyaw Hsan di Naypyitaw, 385 km utaraYangon. Meskipun sejumlah pejabat tersebut memegang posisi senior dalam pemerintahan militer, seluruh keputusan akhir ada di tangan Than Shwe dan Wakil Jenderal Senior Maung Aye.

Karena itulah,pertemuan Gambari dan Than Shwe akan memberi arti penting bagi keberhasilan misi khusus PBB tersebut. Setelah bertemu dengan sejumlah pejabat senior Myanmar, Gambari kembali ke Yangon dan menuju State Guest House untuk bertemu Suu Kyi. ”Gambari dan Suu Kyi bertemu selama lebih dari satu jam,” ungkap pernyataan PBB tanpa memberi perincian lebih lanjut. Seorang diplomat Asia menyatakan, Gambari terbang kembali ke Naypyitaw kemarin sore, dengan harapan dapat bertemu Than Shwe atau Maung Aye.

Diduga, Gambari juga membawa pesan dari Suu Kyi untuk pemimpin junta tersebut. Namun tampaknya Than Shwe menolak bertemu Gambari meski tidak memberikan pernyataan resmi. ”Dia harus mulai melakukan diplomasi halusnya.Dengan kemampuan diplomatik Gambari, semua akan berjalan lancar,”papar diplomat yang enggan disebut namanya. Menurut Duta Besar Inggris untuk Myanmar Mark Canning,Gambari harus tinggal di Myanmar lebih lama untuk memastikan proses rekonsiliasi nasional berjalan lancar. ”Dia harus mendapat banyak waktu untuk melaksanakan tugasnya. Itu akan memerlukan akses kelevel senior pemerintahan yang merupakan aktor-aktor politiknya,” papar Canning,kemarin. Pertemuan diplomatik antara Gambari dan pejabat senior junta itu berlangsung bersamaan dengan ribuan pasukan yang masih bersiaga di kota-kota terbesar Myanmar, kemarin.

Hingga kemarin malam, sejumlah orang masih ditangkapi militer. Sebuah tayangan video yang diambil kelompok penentang junta, Suara Demokratik Burma (DVB), menunjukkan jenazah biksu yang mengambang di Sungai Yangon. Wajah biksu tadi dipenuhi luka memar. Belum jelas berapa lama jenazah tersebut mengapung di sungai tersebut. PBB telah berulang kali gagal menciptakan rekonsiliasi antara pemerintah militer dan oposisi prodemokrasi. Gambari dan pendahulunya, Razali Ismail dari Malaysia, juga gagal membebaskan Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian 1991 dan simbol perjuangan demokrasi di Myanmar.

China Menjadi Kunci

Sementara kemarin, mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB John Bolton menegaskan, China merupakan kunci perubahan politik di Myanmar.Meski demikian, sangat sedikit harapan bahwa Beijing bersedia menekan pemerintah junta Myanmar. Bolton menilai kedatangan Gambari ke Myanmar tidak akan memiliki banyak pengaruh bagi junta. ”Saya pikir tidak masuk akal untuk berpikir bahwa dia (Gambari) akan mendapatkan banyak hasil.
Jika dia dapat melakukannya, dia perlu lebih banyak kekuatan,” papar Bolton dalam konferensi oposisi utama konservatif Inggris di Blackpool, Inggris barat laut. ”Burma (Myanmar) paham, Gambari mewakili perbedaan dalam Dewan Keamanan (DK) PBB. Perubahan sikap Burma tergantung pada China.Yang perlu dipertanyakan, berapa lama China akan menoleransi rezim militer ini dan dominasinya di Burma,”papar Bolton. Bolton menegaskan, China selama ini enggan bertindak tegas terhadap Myanmar. ”Rekor ini sangat buruk,” ujarnya. Bolton menambahkan,China telah menolak menempatkan Myanmar dalam agenda pembahasan DK PBB tahun lalu.

”Tidak jelas apakah China bersedia menekan Myanmar untuk satu tahun ke depan atau hingga Olimpiade atau lebih lama lagi,”tambahnya. Selama ini China juga menolak resolusi terhadap Myanmar dan memveto segala keputusan terkait rezim Myanmar. ”AS, Inggris, dan negara-negara lain perlu berkata kepada China, ‘Anda harus melakukan sesuatu untuk mengubah rezim tersebut. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan membayar harganya dalam hubungan bilateral,’” ujar Bolton.

Sejumlah negara yang juga memiliki hubungan dekat dengan Myanmar,seperti India dan Rusia, juga bersikap diam atas aksi kekerasan junta. Mereka lebih mengutamakan kepentingan akan sumber daya minyak dan gas yang dimiliki Myanmar daripada mengkritik junta. Kemarin, jumlah tentara yang dikerahkan di Yangon telah mencapai 20.000 personel. Mereka dikerahkan di kota terbesar itu untuk memastikan tidak ada lagi demonstran yang berani turun ke jalan.
”Pasukan keamanan menunjukkan kekuatannya. Saya pikir tidak ada peluang pengunjuk rasa untuk turun ke jalan dan memobilisasi cukup orang untuk menjatuhkan junta saat ini,” papar diplomat Asia lain yang enggan disebut namanya. Diperkirakan sekitar 1.000 orang ditangkap oleh junta.Mereka yang ditangkap termasuk anggota partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Mereka bergabung dengan 1.100 tahanan politik yang telah ditahan sebelum kekacauan saat ini.

”Kami minta maaf kepada orang-orang asing yang merasa tidak aman. Rakyat di negara ini sangat baik dan ramah,tapi tentara sangat kasar,” ungkap seorang penduduk.Warga sipil kini dicekam ketakutan akibat aksi brutal militer. Junta menyatakan, korban tewas dalam aksi kekerasan antara junta dan pengunjuk rasa mencapai 13 orang.Namun sejumlah pihak menyatakan korban tewas mencapai 200 orang. (AP/AFP/syarifudin)

Sumber: Seputar Indonesia, Senin, 01/10/2007

Menanti Peran ASEAN

2007-10-01T05:03:00.000+07:00

Oleh YANI ANDRYANSJAH, Wartawan SINDO

PENOLAKAN sejumlah anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap rancangan resolusi untuk Myanmar membuat penyelesaian krisis negara yang dulu bernama Birma itu semakin sulit.

Dalam pemungutan suara di DK PBB pada pertengahan bulan ini, China dan Rusia—dua negara pemegang hak veto— menolak rancangan resolusi yang disponsori Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Amerika Latin.Tiga negara anggota tidak tetap menyatakan abstain, yakni Indonesia,Qatar,dan Kongo.Sementara anggota tidak tetap lain,Afrika Selatan, secara tegas menolak.

Semakin rumitnya mengurusi krisis Myanmar, sebenarnya sudah terlihat sejak awal tahun lalu. Ketika utusan khusus PBB untuk Myanmar, Razali Ismail, memutuskan untuk tidak memperpanjang tugasnya yang berakhir 3 Januari lalu.Keputusan ini diambil Razali lantaran ruang geraknya dibatasi. Padahal, selama bertugas di Myanmar selama 22 bulan, dia menjadi tokoh yang sangat berperan dalam mewujudkan perundingan bersejarah antara pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan pemerintah junta militer Myanmar pada 2000 silam.

Bahkan, Razali juga termasuk tokoh yang berjasa membebaskan Suu Kyi dari tahanan rumah pada 2002 dan kembali ditahan setahun berikutnya. Berdasarkan pengalaman mantan diplomat Malaysia ini, pemerintah junta militer Myanmar sejatinya menerapkan politik isolasi yang tidak ingin berhubungan dengan dunia luar. Ini pula yang membuat rezim militer Myanmar tidak pernah menggubris sedikit pun imbauan dunia internasional, termasuk ASEAN—wadah regional di mana Myanmar resmi menjadi anggota pada 1997.

Meski begitu, sebagian anggota ASEAN, termasuk Indonesia, melihat, dunia internasional masih memiliki jalan untuk mengatasi krisis Myanmar. Setidaknya, ASEAN bisa menjadi alternatif penyelesaian. Selain itu, usulan AS agar DK PBB bertindak melalui resolusi bukan juga sebuah jaminan proses demokratisasi dan penegakan HAM di Myanmar berjalan mulus. Bisa saja,di tangan junta militer,keadaan berbanding terbalik dengan anggapan sebagian kalangan yang menilai resolusi menjadi senjata ampuh untuk menekan pemerintah junta militer.

Di sinilah peran ASEAN dituntut untuk meyakinkan kembali Myanmar agar mempercayai dunia internasional, walau dalam beberapa kesempatan, sejumlah petinggi ASEAN sudah melontarkan kekesalannya terhadap pemerintah junta militer yang dianggap tuli terhadap desakan dunia internasional, termasuk ASEAN sendiri.

Setidaknya, satu hal bisa ditarik dalam perkembangan terakhir krisis Myanmar ini. Ialah tekanan-tekanan yang bersifat politik tingkat tinggi (high politics) lewat jalur diplomasi yang dilakukan ASEAN tidak mampu mengendurkan sistem represif yang diterapkan junta militer Myanmar,termasuk keterbukaan Myanmar menerima dunia internasional. Alternatif yang masih mungkin digunakan ASEAN adalah melalui isuisu yang bersifat low politics, seperti isu ekonomi.

Sebagai contoh, beranikah ASEAN untuk sementara mengurangi interaksi ekonomi dengan Myanmar, hingga negara itu mau membuka diri terhadap dunia internasional. Selama ini, Uni Eropa dan AS telah melakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar. Praktis, Myanmar hanya bergantung pada rekan-rekan di Asia. Khususnya, India dan China. Persoalannya, beranikah ASEAN melakukan hal itu? Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-12 di Cebu, Filipina, beberapa waktu lalu,para pemimpin ASEAN sepakat membantu penyelesaian krisis di Myanmar.

Mereka mendesak agar Myanmar segera melakukan rekonsiliasi nasional dan mempraktikkan demokratisasi. ASEAN juga sepakat mempererat kerja sama untuk pemulihan keamanan dan krisis ekonomi dengan Myanmar. Berdasarkan poin ini, ASEAN telah melakukan sejumlah perjanjian ekonomi dan politik dengan Myanmar. Kesepakatan ini tampaknya disambut baik Pemerintah Myanmar.Perdana Menteri (PM) Myanmar Soe Win menerima dukungan yang diberikan ASEAN.

Akan tetapi, realisasi program ini masih bergantung pada keputusan pemerintah junta militer Myanmar. Sebab, ASEAN punya pengalaman mengenai komitmen pemerintah junta militer Myanmar pada 2005. Dalam KTT ASEAN di Kuala Lumpur saat itu, telah disepakati kunjungan utusan ASEAN— di bawah pimpinan Menlu Malaysia Syed Hamid Albar untuk mengamati kemajuan proses reformasi politik di Myanmar. Awalnya, pemerintah junta militer Myanmar sudah menyepakati kunjungan ini, tetapi tiba-tiba mereka menolak menerima delegasi ASEAN dengan alasan sedang sibuk memindahkan pusat ibu kota dari Yangon ke Pyinmana, 380 km utara Yangon.

Pengamat politik Thailand Dr Sunai Phasuk menilai, tidak konsistennya Myanmar ini menunjukkan tidak adanya kemauan junta militer Myanmar untuk bekerja sama dalam satu permasalahan yang menjadi keprihatinan, baik ASEAN maupun dunia internasional, tentang situasi politik dalam negeri Myanmar. Meski begitu, Indonesia tidak patah arang. Buktinya, Indonesia sepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam Joint Commission Indonesia- Myanmar yang rencananya akan direalisasikan Februari mendatang di Jakarta.

Kesepakatan ini diharapkan bisa menjadi alat untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia khususnya,ASEAN umumnya.Agenda pembicaraan kedua negara ini mencakup masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, masih ada komisi tiga negara Filipina, Ketua ASEAN saat ini, Singapura sebagai ketua ASEAN mendatang, dan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda menyebutkan, selama ini masalah Myanmar juga dibicarakan dalam lingkungan ASEAN.

Bahkan, Myanmar ikut menyampaikan laporan perkembangan proses demokratisasi. Dengan kata lain,ASEAN akan tetap melihat Myanmar sebagai keluarga.Jadi, tidak lagi dibatasi prinsip mencampuri atau dicampuri urusan dalam negeri anggota satu oleh anggota lainnya. Namun, sebagai anggota tidak tetap DK PBB dan sekaligus anggota ASEAN, Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal terkait masalah Myanmar. Indonesia mempertimbangkan cara-cara efektif apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus Myanmar.

Usulan Dwifungsi Militer

Sebagai jalan tengah untuk mengatasi krisis Myanmar, Indonesia sempat mengajukan usulan agar negeri itu mengusung konsep dwifungsi militer, seperti pernah dipraktikkan Orde Baru di Indonesia. Setidaknya, usulan itu disambut baik Perdana Menteri (PM) Myanmar Letjen Soe Win yang berjanji akan menyampaikan usulan itu kepada pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Than Shwe.

Usulan dwifungsi militer yang dimaksud Indonesia harus dilakukan secara bertahap lewat satu masa transisi di mana militer Myanmar berbagi peran dengan politisi sipil dalam menjalankan pemerintahan. Tentu, Pemerintah Myanmar harus bisa ”menyiapkan” masa transisi itu secara realistis.

Usulan ini sendiri untuk menjawab kelambanan roadmap demokrasi yang dijalankan Myanmar.Kelambanan inilah yang sempat membuat ASEAN dan PBB frustrasi. Paling tidak, usulan dwifungsi militer bisa menjadi pertimbangan bagi Myanmar untuk mencoba menerapkan pola yang pernah digunakan Indonesia dan terbukti bertahan hingga lebih dari 30 tahun.

Sumber: Seputar Indonesia, Minggu, 21/01/2007

Gembok Biara, Putus Internet

2007-10-01T04:52:00.000+07:00

Delapan Tewas saat Militer Ciduk Biksu

Situasi Myanmar semakin tak menentu. Junta militer meningkatkan tekanannya kepada pengunjuk rasa. Mereka bertindak cepat membubarkan kerumunan massa di jalan-jalan sebelum sempat melakukan aksi.Para serdadu itu juga menduduki biara-biara Buddha yang diduga menjadi markas para pengunjuk rasa. Untuk menyembunyikan tindakan keras tersebut dari pantauan dunia internasional, junta militer memutus akses internet.

Saksi mata melaporkan, di Yangon, tidak kurang dari 2.000 orang yang berkerumun dibubarkan. Petugas keamanan mengeluarkan tembakan ke udara agar massa meninggalkan jalan-jalan utama. Mereka yang mencoba bertahan diseret, dinaikkan ke atas truk militer, dan dibawa pergi entah ke mana. Reuters melaporkan, polisi dan tentara menembaki kerumunan massa yang menolak meninggalkan jalan setelah diberi tenggat sampai sepuluh menit.

Petugas keamanan juga berusaha mencegah para biksu bergabung dengan warga sipil yang berunjuk rasa. Caranya dengan mengepung biara-biara Buddha. Junta militer mengumumkan lima biara Buddha paling besar sebagai "zona yang tidak boleh dikunjungi". Termasuk di antaranya Biara Shwedagon dan Sule, yang menjadi pusat aksi demo selama beberapa hari terakhir.Gerbang biara-biara dikunci dari luar. Digembok. Semua akses jalan menuju ke tempat suci itu diblokade dengan kawat berduri. Truk-truk bermuatan penuh tentara dengan perlengkapan untuk menghalau unjuk rasa menyerang biara-biara Buddha di luar kota Yangon. Mereka memukul dan menahan belasan biksu.Seorang pekerja sosial menyaksikan para serdadu itu juga memukuli para biksu yang sedang tidur. "Saya benar-benar benci pemerintah. Padahal, biksu-biksu itu tidak berbuat apa pun selain berdoa dan membantu warga," kata pekerja berusia 30 tahun yang mengaku melihat tindakan kasar tersebut dari tempatnya bekerja.Salah satu biara yang diserang itu berada di kota Okkalapa. Dari biara itu, serdadu menggelandang sekitar 100 biksu. Setidaknya delapan orang dilaporkan tewas ketika berusaha mencegah agar para biksu itu tidak dibawa pergi. Beberapa foto yang berhasil dikirim ke luar Myanmar menunjukkan genangan darah di sekitar biara.Seorang diplomat asing mengungkapkan bahwa junta militer Myanmar mengaku sudah berhasil mengendalikan para biksu. "Kami sekarang fokus untuk menangani pengunjuk rasa dari kalangan sipil," kata diplomat yang menolak disebutkan namanya, menirukan pernyataan resmi pemerintah Myanmar.Strategi yang diterapkan militer tersebut terbukti menyulitkan pengunjuk rasa dari warga sipil. Mereka harus kucing-kucingan dengan petugas keamanan agar bisa mendekat ke biara-biara.Menurut mereka, para biksu sudah menjalankan tugasnya dengan mengawali aksi unjuk rasa besar-besaran sejak 19 September lalu. "Kini kami harus melanjutkan gerakan ini," kata pemimpin aksi dari kalangan mahasiswa yang bergerak mendekati Pagoda Sule.Sementara para biksu dikepung petugas keamanan dan tentara, ribuan warga sipil kini menggantikan aksi mereka. Tidak jarang aksi itu diwarnai dengan lempar batu ke arah petugas keamanan. Ini berbeda dengan aksi para biksu yang berjalan damai.Di tempat terpisah, ratusan pengunjuk rasa berparade seraya menyangikan lagu kebangsaan Myanmar. Sementara ribuan orang di pinggir jalan mengelu-elukan.Putus Total Akses InformasiSemakin memburuknya situasi di dalam negeri membuat rezim yang berkuasa menutup akses informasi keluar dengan memutus jaringan internet. Mereka menilai prasarana itulah yang membuat citra buruk pemerintahan terekspos ke luar negeri. Pejabat telekomunikasi berdalih bahwa terjadi kerusakan kabel bawah laut. Pasukan keamanan juga merusak kamera dan telepon seluler, terutama yang dilengkapi dengan fasilitas kamera foto atau video. Siapa pun yang terlihat membawa peranti komunikasi itu langsung dipukul. BBC melaporkan, sinyal telepon seluler di Myanmar diacak. Polisi merazia mereka yang membawa kamera dan telepon seluler.Di awal aksi, pemerintah hanya memutuskan saluran telepon para pemimpin mahasiswa. Selanjutnya, telepon para politikus oposisi. Ketika para biksu ikut turun ke jalan, saluran telepon ke biara pun diputus.Wartawan BBC di Bangkok Chris Hogg melaporkan bahwa hotel tempat menginap wartawan asing di Yangon dikepung dan digeledah.Beberapa kantor penerbitan di negeri itu sudah tutup dan tidak lagi beroperasi. Kecuali media yang dikendalikan pemerintah.Salah satu media pemerintah, The Light of Myanmar, menurunkan berita yang menuding media asing sebagai pihak yang memperburuk situasi. "Sabotase berasal dari dalam dan luar negeri. Media asing iri dengan perdamaian dan perkembangan bangsa ini," tulis media tersebut.Televisi berbahasa Inggris milik pemerintah MRTV-3 melaporkan adanya warga sipil yang diancam dan dipaksa ikut berunjuk rasa. Seorang presenternya mengungkapkan bahwa BBC dan Voice of America menyiarkan "selangit penuh kebohongan". "Awas penghancur, BBC dan VOA," kata presenter lainnya.Dengan berbagai upaya menghentikan arus informasi seperti itu, berbagai data terkait korban dan kerusuhan tidak bisa dikonfirmasikan. Tidak seorang pun pejabat pemerintah yang bersedia dimintai keterangan.(bbc/afp/reuters)
Sumber: Jawa Pos, Sabtu (29 Sept 2007